Oleh : Ketty Tri Setyorini SENGKETA INFORMASI PUBLIK Komisi INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR Oleh : Ketty Tri Setyorini

KASUS MASUK DI K.I. JATIM 2016 KETERANGAN 2016 1 TOTAL KASUS MASUK 2 132 2 Belum Diproses 61 3 Sedang Diproses 27 4 Putusan (Mediasi) 20 5 Putusan (Ajudikasi) 11 6 Dilimpahkan 7 Dicabut 13 8 Dihentikan KASUS YANG TELAH DISELESAIKAN DI TAHUN 2016 ADA 73 KASUS (TERMASUK KASUS 2015 YANG DIPROSES DI TAHUN 2016) *DATA UPDATE PER 18 NOPEMBER 2016

TREND MATERI SENGKETA TAHUN 2015 JENIS INFORMASI JUMLAH 1. ANGGARAN 66 2. PENDIDIKAN 13 3. PENGADAAN BARANG & JASA 10 4. LINGKUNGAN 2 5. TANAH 6. LAIN-LAIN 68 169

TREN MATERI SENGKETA TAHUN 2016 JENIS INFORMASI JUMLAH 1. ANGGARAN 94 2. PENDIDIKAN 3. PENGADAAN BARANG & JASA 43 4. LINGKUNGAN 5. TANAH 11 6. LAIN-LAIN 26 174

DATA SENGKETA 2016 BERDASARKAN LOKASI BADAN PUBLIK NO KETERANGAN TOTAL 1 Kabupaten Bangkalan 2 Kabupaten Banyuwangi 3 Kabupaten Blitar 4 Kabupaten Bojonegoro 8 5 Kabupaten Bondowoso 6 Kabupaten Gresik 7 Kabupaten Jember Kabupaten Jombang 9 Kabupaten Kediri 10 Kabupaten Lamongan 11 Kabupaten Lumajang 12 Kabupaten Madiun 13 Kabupaten Magetan 14 Kabupaten Malang 15 Kabupaten Mojokerto 16 Kabupaten Nganjuk 17 Kabupaten Ngawi 18 Kabupaten Pacitan 19 Kabupaten Pamekasan 31 20 Kabupaten Pasuruan NO KETERANGAN TOTAL 21 Kabupaten Ponorogo 2 22 Kabupaten Probolinggo 1 23 Kabupaten Sampang 18 24 Kabupaten Sidoarjo 6 25 Kabupaten Situbondo 9 26 Kabupaten Sumenep 27 Kabupaten Trenggalek 28 Kabupaten Tuban 4 29 Kabupaten Tulungaggung 30 Kota Batu 31 Kota Blitar 32 Kota Kediri 33 Kota Madiun 34 Kota Malang 35 Kota Mojokerto 36 Kota Pasuruan 37 Kota Probolinggo 38 Kota Surabaya 20 JUMLAH 132

Tidak mendapatkan tanggapan Sebab Terjadinya Sengketa Informasi Publik Tidak puas tanggapan Atasan PPID Tidak mendapatkan tanggapan Atasan PPID setelah 30 Hari Kerja

Menghindari Sengketa Informasi Proses penyelesaian sengketa informasi yang dihadapi Badan Publik kemungkinan berlangsung lama, sehingga akan memakan tenaga, waktu dan biaya. Upaya yang harus dilakukan Badan Publik untuk menghindari terjadinya sengketa adalah melakukan pengelolaan dan pelayanan permohonan informasi sesuai amanat UU KIP.

Menghadapi Sengketa Informasi Badan Publik harus menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk menjalani proses penyelesaian sengketa informasi. Badan Publik juga mesti menyiapkan kelengkapan administrasi pemohon sebagai dasar untuk mengajukan pertanyaan, baik pada saat mediasi maupun sidang ajudikasi non litigasi di kantor KI dan Pengadilan. Beberapa hal yang harus disiapkan Badan Publik menghadapi sengketa informasi, antara lain: • Surat tugas yang ditandatangani pimpinan jika yang mewakili adalah PPID atau pegawai Badan Publik. Jika menggunakan pengacara profesional, maka harus ada surat kuasa khusus. • Salinan surat jawaban PPID atas permohonan. • Salinan surat penetapan/keputusan atasan PPID atas keberatan. • Pertimbangan tertulis kebijakan yang diambil. • Bukti-bukti lain yang menunjukkan kelemahan permohonan pemohon. • Formulir-formulir resmi yang digunakan untuk melayani permintaan informasi dan keberatan. Dalam menghadapi sengketa informasi publik, sebaiknya Badan Publik tidak hanya mengandalkan PPID atau atasan PPID, tetapi juga perlu memaksimalkan fungsi Biro /Bagian Hukum.

Informasi dikecualikan TAHAPAN SIDANG AJUDIKASI DI KOMISI INFORMASI A J U D I K A S I Registrasi Pembuktian Pemeriksaan Awal Mediasi Menerima permohonan Memeriksa kelengkapan administratif Memeriksa legal standing, kompetensi absolut & relatif, jangka waktu Dapat menjatuhkan putusan sela untuk memutus menghentikan atau melanjutkan proses Memfasilitasi proses mediasi Menyatakan mediasi gagal atau membuat kesepakatan mediasi Melakukan pemeriksaan (keterangan pemohon, termohon, saksi, ahli, dan bukti surat) Memutus sengketa informasi Informasi dikecualikan 14 hari kerja 14 hari kerja 1 0 0 hari kerja

Putusan Komisi Informasi Putusan Putusan Sela Putusan Akhir Dalam hal permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak memenuhi syarat jangka waktu pengajuan penyelesaian sengketa, legal standing para pihak, kompetensi absolut dan relatif, majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan sela. Putusan Komisi Informasi Putusan Akhir Dalam hal majelis komisioner mempertimbangkan tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka seluruh pokok perkara akan diputus dalam putusan akhir. Putusan Gugur Dalam hal Pemohon dan/atau kuasannya dalam sidang mediasi/ajudikasi tidak datang setelah dipanggil panitera secara patut maka majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan gugur.

Putusan Komisi Informasi KASASI Putusan Komisi Informasi Menerima Tidak Menerima Selesai PTUN/PN Selesaii Putusan PTUN/PN MA Mediasi Ajudikasi Pemohon Informasi Komisi Informasi

Alur Permohonan Sengketa 2 4 1 BERKAS LENGKAP PETUGAS KEPANITERAAN 5 PEMOHON REGISTER TIDAK LENGKAP Menyerahkan Formulir Pemberitahuan Kepada Pemohon 3a 6 3b TIDAK LENGKAP TIDAK DAPAT DILANJUTKAN 7 Jika sebelum proses persidangan Pemohon mencabut sengketa, maka Diterbitkan Akta Pembatalan Registrasi RAPAT PLENO KOMISIONER

kesempatan para pihak untuk menempuh proses Mediasi Sidang Ajudikasi 1 2 Ketua Majelis memberi kesempatan para pihak untuk menempuh proses Mediasi 3 Para Pihak Menolak Mediasi 8 6 Para Pihak Menempuh Mediasi Jika dalam proses Ajudikasi/Mediasi Pemohon mencabut Menarik Sengketa, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan mencoret Permohonan dari Register Sengketa 4 Mediasi Gagal Mediasi Sepakat 7 5 SIDANG AJUDIKASI LANJUTAN SIDANG AJUDIKASI DG AGENDA PUTUSAN

Sidang Ajudikasi Lanjutan Panitera Mencatat BA Persidangan Ketua MK Membuka Sidang 2 1 3 Pembuktian : - Hak Termohon untuk memberikan Informasi Publik maupun Informasi yang dikecualikan berdasarkan perundang-undangan. - Bila dibutuhkan, menghadirkan Saksi, Ahli, Pakar, atau pihak terkait - Jika diperlukan pembuktian melalui pemeriksaan tertutup - Jika diperlukan pembuktian melalui pemeriksaan setempat 4 4 5 6 MUSYAWARAH MAJELIS KOMISIONER 7 PUTUSAN AJUDIKASI

TERIMA KASIH