(sistim Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama)

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

UPAYA HUKUM Oleh YAS.

Advertisements

PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

ADMINISTRASI MEDIASI DI PENGADILAN

Pengertian Peradilan, Pengadilan

Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2011 Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2011.

1. Calon Penggugat/Pemohon atau kuasanya datang menghadap Petugas meja I dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan 6 rangkap. Jika calon Penggugat/Pemohon.

UPAYA BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

HUKUM ACARA (pasal 54) Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan.

IMPLEMENTASI PERMA No.01 Tahun Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Perihal Banding. Perihal banding Salah satu upaya hukum yang biasa adalah banding. Lembaga banding diadakan oleh pembuat undang-undang, oleh karena di.

MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR

PENGADILAN PAJAK.

PERADILAN INDONESIA Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.

SUSUNAN HIERARKI & ORGANISASI PERADILAN AGAMA

Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan

Proses Administrasi Dan Pengajuan Permohonan Di Pengadilan Agama

Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persiapan

Lanjutan Asas dalam UU PA & Susunan Hierarki PA

HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XII) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL copyright by Elok Hikmawati.

KERANGKA HISTORIS PEMBENTUKAN UU NO

KULIAH KEDUA 118 HIR DAN TAHAP BERACARA

Kewenangan Mengadili (Kompetensi)

Mediasi 17/04/2017 Mediasi01/08_dL.

Implementasi SIADPA dan SIADPTA Aplikasi Pendukung Pengembangan Website SIMPEG.

PERMASALAHAN TEKNIS YUSTISIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

UPAYA HUKUM Oleh YAS.

TEKNIK-TEKNIK MEDIASI DALAM PRAKTEK

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Mediasi 15/10/2017 Mediasi01/08_dL.

TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015

10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Oleh : Ketty Tri Setyorini

PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN

Kewenangan Mengadili (Kompetensi)

PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA

PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Hukum acara perdata Pengantar ilmu hukum.

PRAKTEK GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA

PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Oleh : Satria Prayoga,S.H.,M.H.

PERDAMAIAN DAN UPAYA HUKUM DALAM KEPAILITAN

Mediasi 26/08/2018 Mediasi01/08_dL.

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

10 LANGKAH PROSES PENDAFTARAN PERKARA DI PTUN YOGYAKARTA

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Peradilan Umum Kelompok 6 : Desmanto Naibaho Lufita Fidinillah

PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)

MODUL GUGATAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (SPPU)

Pengadilan Tinggi Agama Bandung Oleh : DRS. H.MUHTADIN,S.H

BAGAN TATA CARA MENGAJUKAN GUGATAN PHI

KELOMPOK 10 1.VEREN YONITA E TOFIK SUPRIYADI ARIEF PRIANDI A KELOMPOK 10 1.VEREN YONITA E TOFIK SUPRIYADI

Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA

UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kenny Wiston Law Offices American Grill Building 6 th Floor Jl. Tanjung Karang.

Transcript presentasi:

(sistim Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) SIADPA (sistim Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama)

Membangun Peradilan Moderen Berbasis Teknologi Informasi LATAR BELAKANG Membangun Peradilan Moderen Berbasis Teknologi Informasi Pengadilan Agama terjemahan dari Godsdienstige = Agama dan Rechtspraak= peradilan Jawa dan Madura Stbl Tahun 1882 Nomor 152 dan Stbl Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 Luar Jawa dan Madura Stbl 1937 Nomor 638 dan 639 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

siadpa Lahir di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mulai dipergunakan secara resmi diseluruh Indonesia sejak tahun 2005

Landasan Hukum Aplikasi SIADPA UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama UU Nomor 3 Tahun 2006 perobahan pertama UU Nomor 50 Tahun 2009 perobahan kedua KMA/001/SK/1991 pola BINDALMIN Surat Tuada Uldilag MARI Nomor 12/TUADA/AG/IX/2007 Surat Tuada Uldilag MARI Nomor 7/TUADA-AG/IX/2011 (siadpa plus) Staatblad

APLIKASI SIADPA SEBAGAI DOKUMEN Siadpa Tingkat Pertama (aplikasi utama) Siadpa Tingkat Banding Siadpa Tingkat Kasasi Siadpa Peninjauan kembali

Aplikasi Siadpa sebagai data Aplikasi Sistem Keuangan Perkara (SIADPA KIPA) Aplikasi Sistem Register Perkara (SIADPA REGISTER) Aplikasi Sistem Laporan Perkara (SIADPA LIPA) Aplikasi Akata Cerai (SIADPA AKATA CERAI) Aplikasi Jadwal Sidang (SIADPA JADWAL SIDANG)

Menu aplikasi utama Pertama, penerimaan : Pendaftaran Surat Kuasa Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Kedua, Persiapan Persidangan : Penetapan Majelis Hakim (PMH) Penetapan Panitera Pengganti Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti Penetapan Hari Sidang (PHS) Surat Panggilan Sidang (kepada pihak berperkara)

Ketiga, Persidangan : Berita Acara Persidangan Mediasi Sita Amar Putusan Putusan Pemberitahuan Isi Putusan Penegembalian Sisa Panjar Perkara

Keempat, Penyelesaian Perkara Ikrar Talak Eksekusi Pengiriman Salinan Putusan Kepada Kantor Urusan Agama

Kelima, Lain-lain : Riwayat Penggunaan User Formolir Pendukung Sampul Minutasi

Menu Tingkat Banding Akta Banding Memori Banding Pemberitahuan Isi Putusan Banding

Menu Tingkat Kasasi Persiapan Kasasi Memori kasasi Pemberitahuan Putusan Kasasi

Menu Tingkat Peninjauan Kembali Persiapan Peninjauan Kembali Memori Peninjauan Kembali Pemberitahuan Isi Putusan Peniunjauan Kembali

TERIMA KASIH