Tinjauan Hukum Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Sudut Pandang Investor

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sengketa Pajak.
Advertisements

SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Buletin Teknis sap NO. 11 TENTANG AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD
Investasi Sekuritas By : Ramdany, SE, Ak., M.Ak
Lingkungan dalam Pajak dan Keuangan
PENGADILAN PAJAK.
KEWAJIBAN PEMBUKUAN/PENCATATAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK
Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi & Rencana Tanggap Sektor Energi
Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi
MASA DEPAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERBARUKAN DI INDONESIA
Konsep teoritis dan karakteristik kontrak production sharing
“TATA KELOLA HULU MIGAS DALAM REVISI UU MIGAS”
TEKNIK ANALISIS KEUANGAN
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu.
PROSPEK INDUSTRI MIGAS INDONESIA
ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa
PERMEN ESDM NO. 08 TAHUN 2017 “KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT”
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
DIVIDEN Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan.
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
Pasal 31 A Ayat (1) dan Ayat (2)
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
PENILAIAN DAN KINERJA PERUSAHAAN
MODUL 3 PERENCANAAN PAJAK
Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa
ISAK 8.
HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
Tinjauan dari sisi hukum Permen ESDM No. 8 Tahun 2017
Sebutkan definisi tentang penghasilan menurutr penjelasan Pasal 4
ASPEK-ASPEK PENILAIAN DALAM INVESTASI
KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT
PEREKONOMIAN INDONESIA
TEKNIK ANALISIS KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Fungsi Manajemen Kontrak Pertemuan 06
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Keputusan Investasi Jangka Panjang :
Oleh Desi Rosmawati 2011/20120/MRS
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
PENGERTIAN TAX ALLOWANCE
Materi 11.
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
PENILAIAN DAN KINERJA PERUSAHAAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
PERBANDINGAN PSAP 07 & IPSAS 17 AKTIVA TETAP
HUKUM PAJAK Hukum pajak yang juga disebut sebagai hukum fiskal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil.
Kontrak Internasional
AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH
Optimalisasi Pembayaran Pajak untuk Menghemat Pajak
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN BATUBARA INDONESIA
ANALISIS KEPUTUSAN INVESTASI (CAPITAL BUDGETING)
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
TEORI SEKTOR PUBLIK
Materi 11.
PAJAK PENGHASILAN.
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pajak Penghasilan.
BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
SI702 Tata Kelola Sistem Informasi Pertemuan #11
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Penyusunan surat perjanjian M-9
Transcript presentasi:

Tinjauan Hukum Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Sudut Pandang Investor 28 April 2017

Konteks Hal-hal yang mempengaruhi industri migas Indonesia Yang berada di luar kendali kita Subsurface Harga minyak Yang berada di dalam kendali kita Ketentuan fiskal Kejelasan dan kepastian hukum/regulasi Perijinan

Tinjauan Regulasi Dampak penerbitan regulasi-regulasi baru Terhadap kontrak yang sudah ada “Sanctity of contract” Upaya investor untuk menjaga isi kontrak Eskalasi upaya advokasi atau upaya penyelesaian sengketa Waktu dan energi untuk menjaga isi kontrak – “protecting value vs. creating value” potensi investasi baru Mempertahankan (memperjuangkan) “attractiveness, stability and competitiveness” Resiko: investasi gagal terjadi – investor memilih tempat lain

Tinjauan Hukum Permen Gross Split PSC Regulasi Dasar hukum dan kekuatan Permen ESDM No. 8/2017 Pelaksanaan makna “dikuasai oleh Negara” Wewenang SKK Migas Keterkaitan dengan peraturan lain: Permen ESDM 37/2016 - 10% PI “carry” PP 35/2004 - Penjual gas bagian Negara Permen ESDM 26/2017 – Mekanisme pengembalian biaya investasi

Tinjauan Hukum Permen Gross Split PSC (lanjutan) Operasionalisasi pasal-pasal Pasal 12(2) fasilitas perpajakan dan insentif - PP 79/2010 atau PP 79/2010 atau PP perpajakan khusus untuk Gross Split PSC Pasal 14 Biaya operasi dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pajak penghasilan atau penghasilan kena pajak Pasal 7 Kriteria penambahan atau pengurangan paling banyak sebesar 5% split bagian Kontraktor Pasal 10 Amandemen PSC melalui berita acara - Pasal 6(2) Komponen variabel TKDN pada masa pengembangan lapangan Pasal 18 (1) Kewajiban pengutamaan penggunaan “local resources” Pasal 18(2) Pengadaan mandiri oleh Kontraktor tanpa pengawasan SKK Migas Pasal 21 Pengawasan aset yang dibeli oleh Kontraktor dan dimiliki oleh Negara ASR O&M standard Penerapan Komponen Variabel dan Komponen Progresif