PERMEN KP NOMOR 53/PERMEN-KP/2014 TENTANG SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DAN PERMEN KP NOMOR 50/PERMEN-KP/2014 TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KKP.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Advertisements

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
PENYUSUTAN ARSIP.
TATA CARA PEMERIKSAAN KASUS
Retensi Arsip: pemindahan dan pemusnahan arsip
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGADAAN BARANG/JASA
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM
Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KKP
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Tutorial Ke-7 Analisis dan Perancangan Struktur Jadwal Retensi Arsip
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BARANG/JASA PEMERINTAH
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
E Kontrak Non E Tendering
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
Kementerian Kesehatan
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
SINGARAJA, SELASA, 18 SEPTEMBER 2019
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
Keberadaan Kelembagaan UKPBJ Pemprov Bali dan Rencana Pengembangan Kedepan Disampaikan : Pada Acara FGD Pembentukan UKPBJ di Provinsi dan Kab/Kota se.
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
PENGENDALIAN KONTRAK.
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

PERMEN KP NOMOR 53/PERMEN-KP/2014 TENTANG SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DAN PERMEN KP NOMOR 50/PERMEN-KP/2014 TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KKP

JADWAL RETENSI ARSIP Data Karantina Ikan SERIES/JENIS ARSIP RETENSI KETERANGA AKTIF INAKTIF Data Karantina Ikan 1 tahun 2 tahun musnah Inventarisasi KI a.survei b. Daerah sebar HPIK 2 tahun setelah dilaksanakan 3 tahun permanen c. Identifikasi Penyakit ikan d. Identifikasi Penyakit ikan

JENIS ARSIP RETENSI Tindak KI AKTIF INAKTIF KETERANGAN Pemeriksaan/pengasingan/Pengamatan/Perlakuan 1 tahun musnah penahanan 1 tahun setelah perkara selesai Penolakan Pemusnahan Pelepasan/pembebasan Dokumen ekspor/Dokel/Domas 2 tahun

SERIES/JENIS ARSIP RETENSI KETERANGA Tertib Operasional a. Persyaratan lalu lintas Pemasukan/pengeluaran 1 tahun setelah diperbaharui 4 tahun Permanen b. Rekomendasi Ijin Pemasukan Ikan 1 tahun 2 tahun Musnah Pencegahan Penyakit Penutupan suatu area Pelanggaran lalu lintas ikan 1 tahun setelah dipublikasikan Instalasi KI Sertifikat HCCP

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TH 2015 TENTANG PERCEPATAN PBJ PERATURAN PRESIDEN NO. 4 TH 2015 TENTANG PERUBAHAN KE 4 ATAS PERATURAN PRESIDEN NO 54 TH 2010 TENTANG PBJ INSTRUKSI MENTERI KP NO.588 TH 2015 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN PER PROGRAM KKP TH 2016 PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN/JASA PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SERTIFIKAT KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2015 Setiap satker atau lintas satker agar segera membentuk tim teknis paling lambat awal bulan Nopember 2015 (KAK,Spesifikasi dan HPS) untuk setiap paket pengadaan Tim teknis setelah terbentuk supaya segera melaksanakan tugasnya Tim teknis selama menyusun bahan dokumen lelang supaya diberikan waktu luang /dibebaskan dari tugas rutinnya agar bisa fokus dalam penyusun bahan dokumen lelang Tim teknis berkoordinasi dengan PPK Bahan dokumen lelang dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan orang per jam atau sesuai ketentuan yang berlaku Tim teknis agar melakukan koordinasi dengan Biro Umum KKP dan LKPP yang akan dimasukan ke dalam E-Catalog Untuk pembiayaan penyusunan bahan dokumen lelang tahun 2016 supaya dialokasikan pada DIPA tahun 2015 setelaha dilakukan revisi

PERKA LKPP NO. 23 TAHUN 2015 TENTANG JUKNIS SERTIFIKASI PBJ Pasal 24 ayat 2 bagi yang pernah memiliki sertifikat PBJ yang dikeluarkan oleh Bappenas/LKPP (kategori L2, L4, L5 dan tingkat dasar) baik yang masih berlaku ataupun yang telah habis masa berlakunya, tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan SEUMUR HIDUP.

Hal – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Dalam pelaksanaan pemusnahan arsip harus di sampaikan ke Sekretariat BKIPM Pelaksanaan Penyusutan arsip harus di anggarkan Penyampaian surat dinas harus di jelas khusunya dalam penyampaian laporan di sertai surat pengantar Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mengikuti ketentuan dalam peraturan perpres yang berlaku

semoga bermanfaat bagi kita semua TERIMAKASIH semoga bermanfaat bagi kita semua