SOSIALISASI AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT) AUDITORIUM MERAUKE KP DJBC, 02 FEBRUARI 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Advertisements

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
Sosialisasi & Penjelasan Peraturan / Kebijakan Baru Kepabeanan
Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai September 2013
(PERUBAHAN PMK NOMOR 253/PMK.04/2013 TENTANG KITE PENGEMBALIAN)
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai
TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
SOSIALISASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
(OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT)
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
SOSIALISASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Hotel Sintesa Peninsula, Manado
REGISTRASI KEPABEANAN
Kementerian Keuangan RI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235 KEPABEANAN DAN CUKAI
Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Kementerian Keuangan RI
KEBIJAKAN DJBC DALAM RANGKA MENDUKUNG PROSES LOGISTIK
Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet
DASAR HUKUM UU KEPABEANAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235
TATA CARA PENGISIAN FORMULIR REGISTRASI KEPABEANAN
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
ajustment/opinion/deal
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
PPh Pasal 22 Kelompok : Amalia dewi R Devi yeniasari Putri ari sandi
TAHAPAN PERSIAPAN EKSPOR
KANTOR PELAYANAN TIPE A KHUSUS SOEKARNO HATTA
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
Impor di Indonesia KELOMPOK 12: Rizny Anindya ( )
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
Mitra Utama yang selanjutnya disebut MITA adalah:
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengendalian Perangkat Penguat Sinyal (Repeater)
Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan
Wewenang Pemeriksaan :
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
Sistem Nilai Pebean: Gambaran Singkat
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)
KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN (PMK NOMOR: 182/PMK.04/2016)
Pajak Penghasilan Pasal 22 “PPh Pasal 22”
PENGANTAR KEPABEANAN Yusi Riza S.ST Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Kamis, 16 Agustus 2018
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME PMK Nomor 31/PMK.010/2017
Sistem PDE / EDI
Sistem Komputer Pelayanan Ekspor
Aplikasi-Aplikasi pada DJBC
Teknis Kepabeanan Kelompok 2 Bestya Nora Savira (04)
Tata cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tps Pengusaha TPS di KPPT (kawasan pelayanan pabean terpadu) menyampaikan BC.
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepabenan dan Cukai Pertemuan 5 : Pengenalan dan Environment CEISA.
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
Tempat Penimbunan Berikat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Transcript presentasi:

SOSIALISASI AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT) AUDITORIUM MERAUKE KP DJBC, 02 FEBRUARI 2017

DASAR HUKUM Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 Tentang Opertor Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) ; Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-4/BC/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Pengakuan Kepabeanan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator).

SPEED & SECURITY LATAR BELAKANG CUSTOMS ROLE 9.11 3 LATAR BELAKANG INTERNATIONAL TRADE RISK VOLUME PERDAGANGAN INTERNATIONAL MENINGKAT 9.11 TERRORISM CUSTOMS ROLE SPEED & SECURITY Terbatasnya SDM

4 ILLEGAL TRADING PEMERIKSAAN PETI KEMAS SECURITY AWARENESS

5 DEFINISI AEO “Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu” Pasal 2 ayat (2) PMK 227/PMK.04/2014 IMPORTIR EKSPORTIR PPJK PENGUSAHA TPS PENGUSAHA TPB PENGANGKUT PIHAK LAINNYA (KONSOLIDATOR, PENYELENGGARA POS) AEO

Kementerian Keuangan RI 6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI SUPPLY CHAIN Jaminan Keamanan Jaminan Keamanan Produsen Importir Jaminan Keamanan Jaminan Keamanan Eksportir TPS/Warehouse Jaminan Keamanan Operator Terminal Bea dan Cukai Jaminan Keamanan Transporter PPJK/Broker Jaminan Keamanan

TUJUAN DAN PRINSIP DASAR 7 TUJUAN DAN PRINSIP DASAR CERTIFICATION REPUTATION TRUSTED PARTNER

SASARAN AEO 8 SECURE AND SAFE SUPPLY CHAIN PARTISIPASI AKTIF AEO DLM PENGAMANAN RANTAI PERDAGANGAN PRAKTEK BUSINESS YANG EFISIEN SIMPLIFIKASI PROSEDUR KEPABEANAN PEMENUHAN DAN PENGAKUAN STANDAR INTERNASIONAL

GLOBAL AEO PROGRAMMES Andorra Hongkong Norway Argentina India Panama 9 GLOBAL AEO PROGRAMMES Andorra Hongkong Norway Argentina India Panama Bolivia Indonesia Peru Brazil Israel Serbia Canada Jamaica Singapore China Japan Switzerland Colombia Jordan Thailand Costa Rica Kenya Turkey Dominican Republic Korea Uganda Egypt Malaysia Uruguay EU (28) Mexico Vietnam Guatemala Morocco USA New Zealand

POSISI AEO INDONESIA DI DUNIA 10 Sumber : COMPENDIUM 2016 of Authorized Economic Operator Programmes, dari World Customs Organization, edisi 2016

POSISI AEO INDONESIA DI ASIA PASIFIK LEVEL ASEAN LEVEL ASIA PASIFIK Sumber : COMPENDIUM 2016 of Authorized Economic Operator Programmes, dari World Customs Organization, edisi 2016

INTANGIBLE BENEFITS AEO BENEFITS UNTUK PENGGUNA JASA Perusahaan AEO akan diakui di seluruh dunia sebagai perusahaan yang safe and secure serta sebagai mitra bisnis yang patuh dan taat dalam perdagangan internasional INTANGIBLE BENEFITS

INTERNAL CONTROL BENEFITS AEO BENEFITS UNTUK PENGGUNA JASA As consequence of increasing safety and security standards, AEO’s may also benefit from the following: Reduced theft and losses; Fewer delayed shipments; Improved planning Improved customer loyalty Reduced security and safety incidents Reduced crime and vandalism Improved security and communication between supply chain partners INTERNAL CONTROL BENEFITS

AEO BENEFITS UNTUK PENGGUNA JASA Penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang minimal; Penyederhanaan prosedur kepabeanan; Pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik; Pemberitahuan pendahuluan (pre-notification); Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee); Kemudahan pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dalam bentuk berkala; Kemudahan pembongkaran dan/atau pemuatan; Prioritas untuk diikutsertakan dalam program-program baru yang dirintis oleh DJBC; Client Manager Layanan penyelesaian kepabeanan di luar jam kerja Kantor Pabean. CUSTOMS PROCEDURE BENEFITS

AEO CERTIFICATION PROCESS 15 AEO CERTIFICATION PROCESS Permohonan Penelitian persyaratan dan Peninjauan Lapangan Sidang Panel Sertifikasi AEO Perlakuan Kepabeanan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan MRA

ALUR PERMOHONAN SEBAGAI AEO Monitoring dan Evaluasi 16 ALUR PERMOHONAN SEBAGAI AEO Kesimpulan Permohonan Operator Ekonomi Penelitian Administrasi LAYAK Peninjauan Lapangan Self Assessment Maturity Model Lampiran lainnya NO Sidang Panel Saran Perbaikan Sertifikasi Perbaikan dan/atau bimbingan Feedback Monitoring dan Evaluasi

DAFTAR PERUSAHAAN AEO SAAT INI 17 DAFTAR PERUSAHAAN AEO SAAT INI No Nama Perusahaan Jenis Operator 1 PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Eksportir 2 PT LG Electronics Indonesia 3 PT Unilever Indonesia 4 PT Nestle Indonesia 5 PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia 6 PT Megasetia Agung Kimia Importir; Eksportir 7 PT Samsung Electronics Indonesia Importir; Eksportir dan pengusaha TPB 8 PT Agility PPJK 9 PT Agility Internasional Pergudangan 10 PT Astra Daihatsu motor 11 PT Pindo Deli Pulp & Paper 12 PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry 13 PT Jasa Angkasa Semesta (Sby/Dps) pengusaha TPS 14 PT Kintetsu World Express Indonesia PPJK; pengusaha TPS 15 PT Lautan Luas Tbk 16 PT Toa Galva Industries 17 PT Sansan Saudaratex Jaya 18 PT Bentoel Internasional Investama Tbk. 19 PT Sriboga Flour Mill 20 PT Eratex Djaja Tbk. 21 PT Honda Prospect Motor 22 PT Cipta Krida Bahari 23 PT Pusaka Lintas Samudra

DAFTAR PERUSAHAAN AEO SAAT INI … (2) 18 DAFTAR PERUSAHAAN AEO SAAT INI … (2) No Nama Perusahaan Jenis Operator 24 PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia Eksportir, Importir, PengusahaTPB 25 PT Fajar Surya Wisesa Eksportir, Importir 26 PT Makmur Meta Graha Dinamika 27 PT Frisian Flag Indonesia 28 PT Tigaka Distrindo Perkasa 29 PT Panggung Electric Citrabuana 30 PT Indra Jaya Swastika PPJK, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB dan Depo Kontainer 31 PT Sumisho Global Logistic Indonesia PPJK, Pergudangan, Pengusaha TPB, Pengangkut 32 PT Indonesia Wacoal 33 PT Riau Andalan Pulp and Paper Eksportir, Importir, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB 34 PT Riau Andalan Kertas Importir; Eksportir, Pengusaha TPB 35 PT Intiguna Primatama 36 PT Anugerah Kertas Utama 37 PT Kao Chemical Indonesia 38 PT Inkote Indonesia 39 PT Katolec Indonesia Eksportir, Importir, Pengusaha TPB 40 PT Birotika Semesta Pengusaha TPS

19 KRITERIA AEO Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai 1 Mempunyai sistem pengelolaan data perdagangan 2 Mempunyai kemampuan keuangan 3 Mempunyai sistem konsultasi, kerjasama, dan komunikasi 4 Mempunyai sistem pendidikan, pelatihan, dan kepedulian 5 Mempunyai sistem pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan 6

KRITERIA AEO … (2) 7 8 9 10 11 12 13 Mempunyai sistem keamanan kargo 20 KRITERIA AEO … (2) Mempunyai sistem keamanan kargo 7 Mempunyai sistem keamanan pergerakan barang 8 Mempunyai sistem keamanan lokasi 9 Mempunyai sistem keamanan pegawai 10 Mempunyai sistem keamanan mitra dagang 11 Mempunyai sistem manajemen krisis dan pemulihan insiden 12 Mempunyai sistem perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, pengukuran, analisis, dan peningkatan sistem 13

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 21 INFORMASI LEBIH LANJUT CONTACT US Kunjungi kami di: AEO CENTer Lantai 1 ged. Kalimantan Kantor pusat djbc Martha Octavia 08161189127 Batara Bonatua Y. 081282228281 Adi Bowo W. 081382709682 Rini Mulianingsih 081808040092 Rendy Tommy 081805060134 EMAIL US aeoindonesia@customs.go.id aeoindonesia.customs@gmail.com DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

22 TERIMA KASIH