DUKUNGAN SPAM TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Arah Pembangunan Nasional PP 12 Tahun 2015 Capaian Terhadap Sasaran Kinerja RKP dan Renstra 2016 Kegiatan Strategis 2016 (Kawasan Khusus Kumuh)

ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG AIR MINUM “ Sasaran Pembangunan Infrastruktur “ yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, diantaranya adalah Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan standar layanan minimum dengan salah satu indikatornya adalah tercapainya 100% pelayanan air minum.

CAPAIAN DAN TARGET AKSES AMAN AIR MINUM Target MDG’s 2015 relatif dapat dicapai. Capaian target perkotaan sudah terlampaui. Untuk mencapai 100%, penduduk kota perlu segera terlayani dan dilakukan percepatan di perdesaan.

Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM PP 122 2015 Tentang SPAM Pasal 54 menjelaskan Pembiayaan penyelenggaraan SPAM diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 54 Badan usaha swasta Bekerjasama Dalam hal BUMN/D tidak mampu dalam pembiayaan Sumber dana Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM APBN BUMN atau BUMD Dana Masyarakat Sumber dana lain Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Digunakan untuk: mendanai kegiatan Penyelenggaraan SPAM bagi lintas daerah provinsi dan kepentingan strategis nasional. Dapat juga digunakan untuk: keadaan darurat; pemenuhan standar pelayanan minimal; dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah. APBD

Perlindungan terhadap MBR dalam kerjasama penyelenggaraan SPAM Pasal 56 ayat 5 Pemerintah/Pemda memberikan dukungan yang diperlukan Pasal 56 ayat 1 Pembiayaan untuk kebutuhan penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, belum dapat dipenuhi Pasal 56 ayat 4 Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan DILAKUKAN KERJASAMA BUMN DAN/ATAU BUMD BADAN USAHA SWASTA Pasal 56 ayat 2 PRINSIP TERTENTU : Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah Pasal 56 ayat 3 KERJASAMA HANYA DAPAT DILAKUKAN DALAM BENTUK: investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi; investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SPAM UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SASARAN READINESS CRITERIA KAWASAN KUMUH PERKOTAAN RI SPAM DED RPIJM Lahan DDUB Lembaga Pengelola SIPA PERSYARATAN Masuk dalam daftar kawasan kumuh perkotaan sesuai dengan SK Kepala Daerah Belum ada sistem SPAM INDIKATOR OUTPUT Peningkatan Kapasitas (liter/detik) Penambahan Jumlah Jiwa yang terlayani SPAM KEGIATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN KEGIATAN SPAM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN Unit Air Baku Unit Produksi Unit Distribusi Utama Unit Distribusi untuk MBR Pemasangan Master Meter Hidran Umum Keran Umum Terminal Air

SANDINGAN TARGET RPJMN dan RENSTRA KEM. PU-PR 2015-2019 Program/Kegiatan Satuan RPJMN 2015-2019 Renstra Kem. PU-PR SPAM Regional kawasan 31 10 SPAM Perkotaan a. SPAM IKK kecamatan 3.697 340 b. SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan Perkotaan b1. SPAM Ibu Kota Pemekaran 76 7 b2. SPAM Perluasan Perkotaan b2.1. Penambahan kapasitas eksisting 474 55 b2.2. Pemanfaatan idle 1.140 67 b2.3. Penurunan kebocoran 2.704 39 SPAM Perdesaan SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat desa 14.262 3.637 SPAM di Kawasan Khusus a. SPAM Kws Kumuh Perkotaan 771 77 b. SPAM Kws Nelayan 463 95 c. SPAM Kws Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar 1.654 164 SPAM PDAM Terfasilitasi a. Bantuan Program PDAM PDAM 174 b. Pengembangan Jaringan SPAM MBR 5.531 522 SPAM Non PDAM Terfasilitasi a. Bantuan Program Non PDAM Non PDAM 50 1.350 106 Rumah Tangga Bukan Jaringan Perpipaan Terfasilitasi Kab/Kota 1.491 497

RENSTRA KEM. PUPR BIDANG PSPAM PERMEN. PUPR NO. 13.1/PRT/M/2015

PENDEKATAN PENANGANAN PEMBANGUNAN AIR MINUM Strategi Pelaksanaan Sasaran Strategis Output Membangun Sistem Memberikan dukungan pembangunan sistem infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infastruktur Provinsi/Kab./Kota SPAM Regional SPAM Perkotaan SPAM Kws. Khusus Fasilitasi Daerah/Pemda Provinsi/Kab/Kota (Termasuk Kemitraan) Melakukan fasilitasi kepada pemda dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk bintek terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan Penyusunan NSPK Binwas Pengembangan SPAM Dukg. Penanganan Bencana Bantuan Program PDAM Memberdayakan Masyarakat Memberikan dukungan pembangunan infrastruktur melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat SPAM Berbasis Masyarakat Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat

Perkotaan A A B B C C A B C Perencanaan Kumuh SPN dan SPP Pelaksanaan permukiman yang tidak layak huni, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat A Perencanaan A TAHUN ANGGARAN 2010-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 – Dst SPPIP & RPKPP RP2KP RKPKP RP2KPKP Masterplan Kumuh Perkotaan (Tahun Ke-2)   Masterplan Kumuh Perkotaan (Tahun Ke-3) Review Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan n. Kab/Kota 117 Kab/Kota 93 Kab/Kota Kota : A, B, C, D, E …… M Kota : V, W, X, Y, Z Kota : A, B, C, D, E Kota : F, G, H, I, J Kota : A, B, C, ……. M - Penyiapan NSPK RP3KP/RKP Review kegiatan pemenuhan SPN dan SPP Pusat Kota : ……, X, Y, Z Mastek dan Masterplan Kota Baru Masterplan Kota Baru Review Kegiatan Perintisan Inkubasi Kota Baru Pontianak dan Tanjung Selor * Kota Kota Baru Lainnya B SPN dan SPP B C Pemenuhan perwujudan kota layak huni dan berkelanjutan Pelaksanaan A.1 Peningkatan Kualitas 2015 2016 2017 2018 2019 133 Kab/Kota   30 Kab/Kota Prioritas Nasional kumuh + 109 Kab/Kota lainnya 30 Kab/ Kota Prioritas Nasional + 109 Kab/Kota Lainnya  n. Kab/Kota Penuntasan kumuh n. Kab/Kota Penuntasan kumuh Kota Baru C A A.2 Pencegahan Belum ada pedoman yang baku Inkubasi 10 Kota Baru 2015 2016 2017 2018 2019 - 12 Perkotaan Metropolitan 20 Kota Otonom Prioritas Kota Pontianak dan Tanjung Selor 8 Kota Lainnya B C

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN TA. 2016 139 KAB/KOTA PRIORITAS

30 Kab/Kota Prioritas Penanganan Kumuh Tahun 2016 #1 No Provinsi Kab/Kota Kecamatan Kelurahan Kawasan Luasan (Ha) 1 NAD Kota Lhokseumawe 2 Sumatera Utara Kota Medan Medan Belawan Belawan Belawan 2 28.41   Belawan 1 20.67 3 Kepulauan Riau Kota Batam 4 Sumatera Selatan Kota Palembang Seberang Ulu I 3-4 Ulu 27.33 Seberang Ulu II 11 Ulu, 12 Ulu, 13 Ulu Kampung Arab 55.30 5 Lampung Kota Bandar Lampung 6 Jawa Barat Kota Bandung Bandung Kulon Cigondewah Rahayu 17.48 Astana Anyar Nyengseret 18.96 7 Kota Bogor Bogor Utara Cimahpar 32.00 8 Kota Cirebon Harjamukti Argasunya 41.08 Jawa Tengah 9 Kota Semarang 10 Kota Surakarta Pasar Kliwon Semanggi 30.57 8.14 Serengan Danukusuman 6.60 11 Kota Pekalongan 12 Kota Tegal DIY 13 Kota Yogyakarta Danurejan Suryatmajan Suryatmajan (deliniasi cek lagi) 7.12 Tegalrejo 35.18 Jawa Timur 14 Kota Malang Kedung Kandang Kota Lama Kotalama 25.70 15 Kota Surabaya Bulak Kenjeran 3.14 Kedung Cowek 5.01 Sukolilo Baru 11.68 DKI Jakarta 16

30 Kab/Kota Prioritas Penanganan Kumuh Tahun 2016 #2 No Provinsi Kab/Kota Kecamatan Kelurahan Kawasan Luasan (Ha) 11 Kalimantan Timur 17 Kota Samarinda Samarinda Utara Temindung Permai Karang Mumus (Jl. Abdul Muthalib-Jembatan S Parman) A1   18 Kota Balikpapan 12 Kalimantan Tengah 19 Palangkaraya 13 Kalimantan Barat 20 Kota Pontianak Pontianak Timur Tambelan Sampit & Banjar Serasan 15.98 Dalam Bugis & Tanjung Hilir 16.46 Pontianak Utara Siantan Tengah Siantan Tengah 1 16.98 14 Kalimantan Selatan 21 Kota Banjarmasin 15 NTT 22 Kota Kupang NTB 23 Kota Mataram 16 Sulawesi Selatan 24 Kota Makassar Sulawesi Utara 25 Kota Manado 18   Sulawesi Tengah 26 Kota Palu Sulawesi Tenggara 27 Kendari Maluku 28 Kota Ambon Papua 29 Kota Jayapura Papua Barat 30 Kota Sorong Sorong Manoi Malawei 6.70 Sorong Kepulauan Dum Timur, Dum Barat Pulau Dum 8.98

Terima Kasih