RAKOR Kenaikan pangkat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
Advertisements

PENGEMBANGAN ADMINSITRASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM APLIKASI SIMPEG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
RAPAT EVALUASI & KOORDINASI KENAIKAN PANGKAT
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Sistem Online Kepegawaian
PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK
Prosedur penetapan angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Alternatif Karier
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU HASIL e-PUPNS
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN PERAWAT
Definisi Jalur Masuk Pemberhentian sementara Pemberhentian tetap
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
DAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
RAKOR Kenaikan pangkat
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) DI KABUPATEN.
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
BIODATA Nama : EVA NIRWANA, SIP, MM Agama : ISLAM
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
RISWAN, S.SOS. MM JAB. KEPALA BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
MATERI PAPARAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR JFU/STAF
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
SELAMAT DATANG RAKOR KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA
RAKOR Kenaikan pangkat
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
PENYELESAIAN PROSES KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL 2018
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis
KANREG I BKN YOGYAKARTA
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
Biro Sumber Daya Manusia 2019
PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
Transcript presentasi:

RAKOR Kenaikan pangkat EVALUASI Okt ‘16 – PERSIAPAN APRIL ’17 Semarang, 9 November 2016

EVALUASI DESK KP OKT ‘16 64 % Berkas kembali 36 % MS

Rekapitulasi KP Oktober 2016 GOL USUL TMS BKD USUL KE BKN TMS BKN REALISASI PROSES (%) I 12 1 11 100,00 II 107 3 104 III 881 102 779 5 774 773 99,87 IV/a - IV/b 174 42 132 127 IV/c keatas 47 16 31 10 32,26 JUMLAH 1221 164 1057 1047 1025 97,90

Rekapitulasi KP Oktober 2016 NO. SKPD Usul Realisasi TMS Masih Proses SEKRETARIAT DAERAH 55 53 2 SEKRETARIAT DPRD 6 4 3 BADAN KOORDINASI WILAYAH I BADAN KOORDINASI WILAYAH II 5 BADAN KOORDINASI WILAYAH III SEKRETARIAT BPBD 7 SEKRETARIAT KPID 8 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN 9 KANTOR PERWAKILAN 10 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 11 INSPEKTORAT 13 12 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 16 15 14 BADAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Rekapitulasi KP Oktober 2016 No. SKPD Usul Realisasi TMS Masih Proses 17 BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 14 2 1 18 BADAN KETAHANAN PANGAN 7 19 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 13 10 3 2- BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 21 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 22 BP3AKB 23 DINAS PENDIDIKAN 87 67 20 24 DINAS KESEHATAN 26 25 DINAS SOSIAL 28 27 DINAS NAKETRANS DUK 15 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KOPERASI DAN UMKM 12 9 29 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 3- DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4 31 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH 32 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Rekapitulasi KP Oktober 2016 No. SKPD Usul Realisasi TMS Masih Proses 33 DINAS BINA MARGA 85 84 1 34 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 8 7 35 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 36 DINAS PERHUBUNGAN, KOMINFO 42 37 DINAS PERTANIAN TPH 43 9 38 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 39 DINAS KEHUTANAN 10 40 DINAS PERKEBUNAN 41 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 12 RSUD Dr. MOEWARDI 124 105 16 RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO 95 71 23 44 RSUD TUGUREJO 116 64 48 4 45 RSUD KELET 14 2 46 RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO 50 49 47 RSJD SURAKARTA 125 103 21 RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI 28 13 JUMLAH KESELURUHAN 1221 1025 174 22 1 orang golongan III masih proses di Kanreg I BKN 21 orang golongan IV/c ke atas masih proses di BKN Jakarta dan Setneg

Usul dan Terbit dari BKN ? TMS

Permasalahan TMS (AK JFT) AK pengembangan profesi tidak terpenuhi AK Kumulatif tidak terpenuhi AK Unsur Penunjang melebihi ketentuan (20% atau 10%) Tgl PAK lewat dari Bulan Juli Alih Jenjang : AK tidak dikonversi 65% (utk JFT yg ditentukan) Tidak diusulkan Pemberhentian Sementara & Pengangkatan Kembali dalam hal terjadi ketidaktercapaian AK dalam jangka waktu 5 tahun PAK tidak asli / tidak bertanda tangan dan cap basah (scaner/stempel) PAK lama dan PAK baru tidak runtut Kenapa TMS ?

Permasalahan TMS (Ijazah) KP PI tetapi jabatan belum disesuaikan pendidikan Ijazah baru tidak berlegalisir PT disertai transkrip nilai Tidak memiliki izin belajar Tidak memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Tidak memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tidak memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah Kenapa TMS ?

Permasalahan TMS Lainnya... Unsur Penilaian Prestasi Kerja bernilai CUKUP ( kurang dari 76 ) Sudah pangkat puncak sesuai pendidikan KP reguler, belum ada 4 tahun dalam pangkat terakhir Melebihi pangkat atasan langsung Formasi JFT, diusulkan KP Reguler untuk yang ke-2 Belum 1 th dalam JFT KP JFT yg naik jenjang, SK Alih jenjang blm jadi / blm diusulkan Meninggal dunia Kenapa TMS ?

Proses KPO Lesspaper (BKN)

UNDUH Nominatif dari SAPK REKONSILIASI DATA UNDUH Nominatif dari SAPK PADUKAN DATA Minimal = Simpeg UPDATE DATA SAPK solusi...... PUPNS yang telah dilakukan oleh seluruh ASN

Usul KP APRIL 2017 Nominatif KPO disampaikan ke SKPD melalui SIMPEG OL sbg reminder 1 SKPD mengusulkan melalui SIMPEG OL; Cetak Berkas, Nota Usul dan Pengantar; Penandatanganan dan legalisir 5 2 Cetak SK KP dan Petikan Penyerahan BTL/TMS Pengusulan secara terpadu dan terjadwal, MS – INPUT SAPK, kirim ke BKN 4 MS 3 Persetujuan Teknis (NPKP) oleh BKN

Informasi Terkait KP JFT kenaikan pangkat bagi JFT yang disertai kenaikan jabatannya, harus memiliki SK Kenaikan Jabatan terbarunya terlebih dahulu, untuk jabatan-jabatan sebagai berikut : Analis Kepegawaian Apoteker Arsiparis Asesor Asisten Apoteker Auditor Auditor Kepegawaian Bidan Dokter Pendidik Klinis Dosen Guru Inspektur Minyak dan Gas Bumi Inspektur Tambang Inspektur Tenaga Listrik Medik Veteriner Pamong Belajar Paramedik Veteriner Pengamat Gunung Api Pengawas Penyuluh Pemerintahan Pengawas Sekolah Penilai PBB Penilik Sekolah Penyuluh Kehutanan Penyuluh Pajak Penyuluh Perikanan Penyuluh Pertanian Penyuluh Sosial Perancang Peraturan Per-UU Perawat Perekam Medis Polisi Kehutanan POPT Pranata Humas Pranata Laboratorium Kesehatan Pranata Laboratorium Pendidikan Pustakawan Radiografer Teknisi Elektromedis Widyaiswara

WARNING !!! - WAJIB E-KP periode April 2017 KP PI, Jabatan harus sesuai pendidikan KP Reguler ke-2 bagi PNS Formasi JFT + Bagi yang belum mengumpulkan rekapitulasi SKP 2015 seluruh PNS, ditunggu selambat-2 nya 15 November 2016

Jadwal Pengusulan KP 1 PAGI Pukul 08.00 WIB SIANG Pukul 13.00 WIB SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS SOSIAL DINNAKERTRANS & DUK DINBUDPAR DINAS KOPERASI DAN UMKM SIANG Pukul 13.00 WIB DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA DISPERINDAG DINAS BINA MARGA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA INSPEKTORAT

Jadwal Pengusulan KP 2 PAGI Pukul 08.00 WIB SIANG Pukul 13.00 WIB DINHUBKOMINFO BKD DINAS KEHUTANAN BP3AKB RSUD Dr. MOEWARDI BADAN ARPUS SIANG Pukul 13.00 WIB BADAN KETAHANAN PANGAN BADAN DIKLAT DINAS PETERNAKAN & KESWAN DINAS PERKEBUNAN DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

Jadwal Pengusulan KP 3 PAGI Pukul 08.00 WIB SIANG Pukul 13.00 WIB BAKORWIL I BAKORWIL II BAKORWIL III DINAS PPAD DINAS PSDA BAPERMASDES SIANG Pukul 13.00 WIB SEKRETARIAT KPID DINAS PENDIDIKAN RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO RSJD SURAKARTA BADAN KESBANGPOL & LINMAS

Jadwal Pengusulan KP 4 PAGI Pukul 08.00 WIB SIANG Pukul 13.00 WIB SEKRETARIAT BPBD DINAS ESDM BPMD DINAS PERTANIAN TPH RSUD TUGUREJO BADAN LITBANG SIANG Pukul 13.00 WIB BLH KANTOR PERWAKILAN BAPPEDA RSUD MARGONO SOEKARJO DINAS CIPKATARU

Jadwal Pengusulan KP 5 PAGI Pukul 08.00 WIB RSUD KELET SEKRETARIAT BAKORLUH DINAS KESEHATAN RSJD Dr. RM SOEDJARWADI NB : Jadi, pengusulan ditutup selambat-lambatnya 6 Januari 2017, apabila terdapat kekurangan berkas akan dikembalikan pada saat itu juga dan diberikan kesempatan untuk melengkapi pada tanggal 9 – 13 Januari 2017 dan khusus untuk kekurangan PAK Asli dan SK Kenaikan Jabfung s.d. 20 Januari 2017. Apabila kekurangan berkas sampai dengan tanggal tersebut di atas tidak dapat terpenuhi, maka akan dinyatakan TMS untuk periode 1 April 2017, selanjutnya dapat diusulkan kembali pada periode berikutnya.

TERIMA KASIH