PROGRAM INOVASI PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BIRO KEPEGAWAIAN 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
(Kepala Biro Kepegawaian)
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
Direktorat Kompensasi ASN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
PPPK Formasi dan Seleksi Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
PUTU SUNIKA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
PENINGKATAN KINERJA PEJABAT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
BKD Provinsi DKI Jakarta
Perencanaan Sumber Daya Manusia (PNS)
PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA”
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOVEMBER 2017
Assesment kepegawaian bnp2tki 2017
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
POLA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
OVERVIEW MANAJEMEN TALENTA KEMENKEU
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TALENT
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Biro Organisasi dan Kepegawaian
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DR. E. Artha Febriana SE MBA
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Pemetaan Preferensi Kompetensi Pelaksana
Contoh penyusunan skp.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI KEMENTERIAN PUPR
1 1 D I K E M E N T E R I A N A G A M A I NYOMAN LASTRA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. BALI.
Transcript presentasi:

PROGRAM INOVASI PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BIRO KEPEGAWAIAN 2017

LATAR BELAKANG Membangun Birokrasi Pemerintah yang profesional dan independen dari intervensi Politik Optimalisasi sistem merit dalam Manajemen Kepegawaian Pergeseran dari Manajemen Personalia ke Pendekatan Human Capital Management

KASN DORONG INSTANSI PEMERINTAH MEMBANGUN ‘TALENT MANAGEMENT' Selasa, 24 Maret 2015 09:26:12 | Berita Nasional | (471 view) Konsep ‘talent management’ mendorong aparatur sipil negara untuk memiliki kinerja dan kompetensi yang tinggi dengan pelatihan dan pengembangan diri hingga menuju aparatur yang berkinerja dan berkompetensi tinggi atau "high achieved" . Keunggulan konsep itu, ujar Sofian Effendi, adalah dapat menghilangkan proses seleksi terbuka untuk mengisi jabatan tinggi karena biaya yang mahal, tetapi tetap memastikan jabatan tinggi diisi orang yang berkompetensi. "Orang-orang (yang dinilai) ini yang akan menduduki jabatan-jabatan puncak kalau ada lowongan, kalau dilakukan dengan baik tidak perlu melakukan seleksi terbuka karena mahal. Mencari seorang calon saja biaya Rp100 juta untuk satu orang di instansi, mahal," tutur dia. sumber:www.kemendagri,go,id/news/2015/03/24

Pasal 111 UU No 5 tahun 2014 Ketentuan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan KASN.

TUJUAN Melakukan kaderisasi calon pimpinan agar menjadi pimpinan yang melayani, profesional, bermartabat dan berdayasaing global

STRATEGI MANAJEMEN TALENTA VISI, MISI & STRATEGI ORGANISASI TANTANGAN/ PERUBAHAN QUICK WINS PROFIL TALENT MANAJEMEN TALENTA PENGEM-BANGAN TALENTA MEMPERTAHAN-KAN TALENTA IDENTIFI-KASI TALENTA

LANGKAH STRATEGIS BIRO KEPEGAWAIAN Kerjasama Internal dan Eksternal dalam: Identifikasi Talent Pengembangan Talent Retensi Talent

IMPLEMENTASI MANAJEMEN TALENTA DI BKN DAN NASIONAL BKN sebagai Role Model implementasi manajemen talenta Disosialisasikan dan diterapkan ke seluruh K/L Talent Manajemen sebagai inti pola karier nasional dan instansi Kontribusi BKN dalam menyikapi UU ASN

Pasal 71 UU No 5 Tahun 2014 (1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional. (2) Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.

PROGRAM INOVASI IDENTIFIKASI TALENT 2017 Biro Kepegawaian, Puspenkom, Dit. Kinerja Validsi Posisi Strategis Validasi Kriteria Talent Validasi Data Calon Talent RETENSI TALENT 2017 Biro Kepegawaian, Dit Gaji & Kesejhteraan, Dit. Jabatan Karier Penyempunaan Bagan Rencana Suksesi setiap eselon Penyempurnaan dukungan TI PENGEMBANGAN TALENT 2018 Biro Kepegawaian, Pusbang ASN Penentuan kebutuhan pengembangan (Human Capital Development Plan) Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelaksanaan EVALUASI 2019 Biro Kepegawaian, Dit Kinerja PENYUSUNAN PERKA BKN 2019 Biro Kepegawaian, Dit Perundang-Undangan

TERIMA KASIH