AGENDA DISKUSI POK KEBIJAKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
Perencanaan kebutuhan & Penganggaran BMN
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Penyusunan Renja Perubahan
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
SIKLUS APBN.
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Ditetapkan Dengan Pergub
PENGANGGARAN SANITASI
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Universitas Padjadjaran
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
Kementerian Keuangan RI
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
Sistem Layanan Informasi Publik
MPU-TOURISM TRADE INVESTMENT
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
BY: SEKRETARIAT BERSAMA FKDMPU
RENCANA PROGRAM KETAHANAN PANGAN RAGAB FKDMPU XVII T.A 2017
Fasilitasi pendataan perumahaan
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
AGENDA KELOMPOK TEKNIS - TTI RAGAB FKDMPU XVII T.A 2017
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
HUKUM PERJANJIAN (BISNIS)
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PENUGASAN & SUBSIDI PADA BUMD
PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
PELAKSANAAN FORUM MUSRENBANG TAHUN 2018 Forum Perangkat Daerah
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Pengelolaan Hibah Daerah
E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
Transcript presentasi:

AGENDA DISKUSI POK KEBIJAKAN SAMBUTAN KETUA SEKBER MPU PERSIAPAN RAKERGUB XVII OLEH PROV NTB PEMBAHASAN TTG TEMA & NARSUM RAKERGUB XVII PERUBAHAN MEKANISME & JADWAL RAGAB /RAKERGUB TA 2019-2023 PEMBAHASAN PERUBAHAN II SKB GUB 02/2001 TTG SEKBER MPU PENJELASAN TENTANG MPU TTI CENTER JAKARTA HAL-HAL LAIN: SKB TTG PROGRAM KERJASAMA TA 2018 SKB TTG REKOMENDASI KE PEMERINTAH PUSAT PENYAMPAIAN LAPORAN AUDIT IURAN SEKBER MPU TA 2016 PENUTUP

PERSIAPAN RAKERGUB XVII TH 2017 PEMBAHASAN TEMA SERTA NARSUM AGENDA I PERSIAPAN RAKERGUB XVII TH 2017 OLEH PROV NTB & PEMBAHASAN TEMA SERTA NARSUM

ALTERNATIF TEMA RAKERGUB XVII - 2017: ……. NARASUMBER RAKERGUB: ……….

PERUBAHAN MEKANISME RAGAB/RAKERGUB AGENDA II PERUBAHAN MEKANISME RAGAB/RAKERGUB

PERTIMBANGAN: JADWAL RAKERGUB SEJAK TH 2013-2016 SERING TERLAMBAT DARI JADWAL SEHARUSNYA, SHG KESEPAKATAN PROGRAM YG TERCANTUM DALAM SKB GUB TERLAMBAT DARI JADWAL PERENCANAAN DI BAPPEDA MASING-MASING PROVINSI ASPIRASI / KEINGINAN GUBERNUR TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SEGERA KRN BARU BISA MASUK ANGGARAN TH BERIKUTNYA DAN DILAKSANAKAN PADA TH N+2

USULAN: PELAKSANAAN RAKERGUB MENDAHULUI RAGAB. KESEPAKATAN RAKERGUB HANYA PADA HAL-HAL YANG BERSIFAT KEBIJAKAN SAJA, YG KEMUDIAN DITERJEMAHKAN OLEH SKPD/OPD TERKAIT DALAM BENTUK KEGIATAN KERJASAMA. UTK PROGRAM KERJASAMA MPU TSB DIBAHAS PADA SAAT RAGAB, SETELAH BERKOORDINASI DG BAPPEDA PROV MSG2. USULAN LAIN?

KESEPAKATAN JADWAL RAGAB/RAKERGUB PERIODE 2019-2023 AGENDA III KESEPAKATAN JADWAL RAGAB/RAKERGUB PERIODE 2019-2023

NO TAHUN RAGAB RAKERGUB 1 2019 PROV ….. 2 2020 3 2021 4 2022 5 2023 USULAN PROVINSI PENYELENGGARA: RAGAB BULAN: ??? RAKERGUB BULAN: ??? NO TAHUN RAGAB RAKERGUB 1 2019 PROV ….. 2 2020 3 2021 4 2022 5 2023

PERUBAHAN II SKB NO. 002/2001 TTG OTK SEKBER MPU AGENDA IV PERUBAHAN II SKB NO. 002/2001 TTG OTK SEKBER MPU

PERTIMBANGAN: PERMENDAGRI NO. 14/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD DISEBUTKAN BAHWA PEMBERIAN HIBAH TIDAK BOLEH TERUS-MENERUS KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PASAL 4 AYAT 4 BUTIR B). IMPLIKASINYA PD TH 2018, SEKBER MPU TIDAK BISA MENGAJUKAN HIBAH DARI PROV DKI JAKARTA. SOLUSI: ADDENDUM II SKB GUB NO. 002/2001 TTG OTK SEKBER MPU TERKAIT DG SUMBER PENDANAAN (PS 14) USULAN LAIN?

PENJELASAN TTG MPU TTI-CENTER AGENDA V PENJELASAN TTG MPU TTI-CENTER JAKARTA

HAVE DONE: PEMBAHASAN INTERNAL KEL KEBIJAKAN TGL 9 APRIL 2017 DI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV DKI JAKARTA, DIHADIRI OLEH PARA KANTOR PENGHUBUNG, BAPPEDA, BIRO PEMERINTAHAN SE-MPU, SKPD/OPD PROV DKI YG TERKAIT. KESIMPULAN: MENYEPAKATI DIBENTUK MPU-TTI CENTER DI JAKARTA; FASILITASI TEMPAT & BIAYA OPERASIONAL DITANGGUNG OLEH PROV DKI JAKARTA (BERSIFAT NON-PROFIT); KONTRIBUSI PROV LAIN: INFORMASI TTI, PRODUK UNGGULAN PROV QUALITAS EXPORT, AKSES KE PELAKU BISNIS TTI PROV MSG-2. PEMBAHASAN DG PIHAK PENGELOLA GEDUNG GRAHA NIAGA THAMRIN CITY DAN SKP/OPD PROV DKI TERKAIT. NEXT STEP, PERLU KESEPAKATAN (SKB GUB) TERKAIT DG PEMBENTUKAN MPU-TTI CENTER JAKARTA

AGENDA VI HAL-HAL LAIN

PEMBAHASAN: DRAFT SKB GUB MPU TTG PROGRAM KERJASAMA TAHUN 2018 (LAMPIRAN DIBAHAS PD KELOMPOK TEKNIS) DRAFT SKB GUB MPU TTG REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH PUSAT. PENYAMPAIAN LAPORAN AUDIT IURAN SEKBER MPU TH 2016 HAL-HAL LAIN?