INTEGRASI EKONOMI

PENGERTIAN Kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau menghapuskan hambatan2 perdagangan hanya di antara pihak2 tertentu saja, yakni di antara negara2 yang memutuskan untuk bersatu membentuk integrasi tersebut

Fredricht Kahnert mengemukakan Free trade association : Di antara negara2 anggota tidak ada pembatasan baik kuota impor, ekspor, maupun beban tarif atau bea masuk/cukai, sedangkan untuk negara lain diluar anggota tergantung kesepakatan negara masing2

2. Customs Uniion Di antara negara anggota tidak ada tarif2/pembatasan2 dan terhadap dunia luar ada kesatuan tarif

3. Tarrif Community common external tariff lowered internal tariff

4. Economic Union Beberapa negara yang mempunyai letak geografis berdekatan bergabung bersama dalam rangka mengatasi kepentingan masalah-masalah ekonominya

5. Supra National Union Gabungan beberapa negara dalam letak geografis yang berdekatan untuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun masalah pertahanan dan keamanan

6. Free Port Pelabuhan bebas yang mengizinkan masuknya berbagai barang secara bebas

7. Free Zone Daerah wilayah pengembangan ekspor di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dimana dilengkapi fasilitas dan sarana penunjang yang diperlukan

8. Entreport Pelabuhan laut maupun udara yang menjadi pelabuhan transit yang mempunyai fasilitas teknologi canggih serta merupakan daerah pengembangan wilayah industri untuk barang2 re-ekspor

9. Bonded Warehouse Daerah wilayah pergudangan yang ada di pelabuhan untuk menampung barang2 yang datang maupun yang berangkat terutama barang2 yang sedang dalam penyelesaian administrasi

BENELUX Suatu organisasi yang terdiri atas : Belgium Netherlands Luxemberg

TUJUAN BENELUX Tariff community Customs Union Full Economic Union

PASAR BERSAMA EROPA Anggota2nya : Belanda Belgia Luxemberg Perncis Jerman Italia Inggris Irlandia Denmark Norwegia Yunani Spanyol

Sebab2 Negara Eropa Menjadi Angota PBE Secara geografis dan ekonomis Belanda, Belgia, Jerman, Italia, Luxemberg merupakan suatu kesatuan dan memiliki resources dari Eropa Barat dalam jumlah yang cukup banyak Faktor psikologis, mereka tergolong negara2 yang kalah perang dan dalam saat kritis negara2 tersebut tidak berdaya terhadap konsentrasi kekuasaan dunia

EFTA (EUROPEAN FREE TRADE AREA) Anggotanya : 6 negara anggota PBE Inggris Swedia Norwegia Denmark Austria Iceland Irlandia Portugal Turki Yunani

USULAN EFTA Negara2 yang mengelilingi daerah PBE ikut serta dalam anggota PBE dengan penghapusan internal duties, tetapi negara2 EFTA tidak diharuskan mengadakan sistem Common External Tariff, mereka bebas melakukan kebijakan perniagaan masing2 terhadap negara ketiga Pertanian harus dikeluarkan dari keharusan2 peraturan EFTA mengingat bahwa Inggris pengimpor bahan makanan dari negara Commonwealth

AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA) Latar Belakang: Adanya perubahan eksternal Perubahan internal Hasil kerjasama ASEAN PTA yang kurang mengeembirakan Menggalang persatuan regional untuk menigkatkan posisi daya saing

Indonesia Malaysia Brunei Singapore Thailand Philipina Vietnam Anggota AFTA Indonesia Malaysia Brunei Singapore Thailand Philipina Vietnam

APEC (ASIA PASIFIC COOPERATION) Gagasan pertama terbentuknya APEC adalah di Australia dimana kerjasama ekonomi Asia Pasific yang diusulkan oleh Perdana Menteri (PM) Australia dan P.M. Jepang tahun 1989

Anggota APEC USA Jepang Kanada Korea Selatan Taiwan Singapore Malaysia Thailand Indonesia Filipina China Papua New Guinea Australia Selandia Baru Hongkong Meksiko Brunei Darussalam Chilie

NAFTA (NORTH AMERICAN FREE TRADE AREA) Latar belakang pembentukan: Adanya perubahan global (ekonomi, perdagangan, dan informasi) Perubahan internal: yaitu adanya kemajuan ekonomi negara anggota selama dasawarsa terakhir Hasil kerjasama non blok atau kawasan ekonomi lainnya yang kurang menggembirakan Menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing serta memperkecil defisit perdagangan antara anggota NAFTA

GATT (GENERAL AGREEMENT ON TARRIFS AND TRADE) Beranggotakan 117 negara didirikan tahun 1947 setelah PD II usai berkantor di Geneva- Swiss, mengatur tentang tarrif, perdagangan dunia, menetapkan perjanjian perdagangan multilateral diantara berbagai pemerintah, menetapkan suatu kerangka kerja untuk negoisasi perdagangan dan meletakkan aturan2 dasar untuk pelakasanaan perdagangan bebas secara internasional Sejak tahun 1995 digantikan oleh World Trade Organization (WTO)

GSP (GENERAL SYSTEM OF PREFERENCE) Sistem Preferensi Umum diberikan sejak tahun 1970 secara bertahap kepada negara berkembang oleh negara maju (negara donor)

NEGARA DONOR GSP Australia New Zealand Canada USA Jepang MEE (12 negara) Swiss Finlandia Norwegia Swedia Islandia Dan lain2

IMF (INTERNATIONAL MONETERY FUND) Terdiri atas 178 negara2 anggota, yang memfokuskan terutama pada masalah2 moneter internasional terutama mencari sumber2 keuangan untuk disalurkan kepada negara2 anggota, juga tindak tanduk atau perilaku negara2 untuk menghormati nilai tukar mereka dan mengatasi masalah2 keuangan terkait lainnya

WORLD BANK Institusi keuangan internasional itu membantu mobilisasi dana dan akan memberikan berbagai bentuk pinjaman untuk pembangunan pada negara2 berkembang dari modal2 dana sumbangan juga dana2 yang terkumpul dari berbagai pasar modal dunia

EU (THE EUROPEAN UNION) Suatu kelompok regional yang bersatu yang terdiri dari 12 negara anggota, yaitu: Jerman Perancis Italia Belgia Belanda Luxemberg Inggris Denmark Irlandia Greece Spanyol Portugal

GROUP OF TEN Terdiri atas 10 negara2 industri maju dalam rangka mengejar masalah2 konsultasi dan ekonomi dan mencoba menserasikan dan mengkoordinasikan kebijakan2 ekonomi diantara anggotanya

Anggota Group of Ten USA Inggris Jepang Jerman Perancis Italia Kanada Belgia Belanda Swedia

UNCTAD (THE UNITED NATIONS CONFERENCE OF TRADE AND DEVELOPMENT) Adalah organisasi yang bernaung di bawah PBB yang menangani masalah2 perdagangan dan pembangunan

OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT) Terdiri atas 24 negara maju di Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang, dan Oseania merupakan kelompok konsultatif yang bertujuan untuk membentuk suatu keseragaman yang besar dalam masalah2 ekonomi

Sejarah dan Perkembangan Perjanjian Perdagangan Regional dalam WTO Menurut Jo-Ann dan Robertino V. Fiorentino ada beberapa motif yang dimiliki oleh negara dengan membuat perjanjian perdagangan regional, yaitu: 1. Motif Ekonomi a) Membuka akses pasar b) Wahana promosi untuk menciptakan integrasi ekonomi c) Fungsi ganda; menghilangkan kompetisi dan menarik investasi 2. Motif Politik a) Terciptanya keamanan dan perdamaian regional b) Kesulitan pengaturan dalam kerangka multilateral.

Menurut Jo-Ann Crawford dan Robertino V Menurut Jo-Ann Crawford dan Robertino V. Fiorentino terdapat kecendrungan dalam perjanjian perdagangan regional saat ini, yaitu : Melibatkan negara-negara lintas dunia Perkembangan saat ini ternyata tidak menganut paham regional secara ketat, namun melintasi batas-batas regional. 2) Perjanjian Perdagangan Regional kini bersifat kompleks Kompleksitas ini terlihat dengan aturan-aturan yang dibuat dalam perjanjian yang terkadang melampaui perjanjian perdagangan multilateral. 3) Klausul Tindakan Preferensi Timbal Balik (Reciprocal Preferential Agreement) 4) Meningkatnya ekspansi dan konsolidasi perjanjian perdagangan regional

Perjanjian perdagangan regional merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam kerangka GATT/WTO. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak boleh mengganggu sistem perdagangan multilateral. Perjanjian perdagangan regional saat ini belum membahayakan sistem perdagangan multirateral, lebih lanjut perjanjian itu bersifat sebagai pelengkap dari GATT/WTO sebdiri. Komite Perjanjian Perdagangan Regional GATT/WTO harus diberikan fungsi yang besar untu mensupervisi perjanjian-perjanjian perdagangan regional agar harmonis dengan sistem perdagangan multilateral GATT/WTO. 2. AFTA merupakan salah satu bentuk perjanjian perdagangan internasional yang memilki tipologi perdagangan bebas. Ketentuan-ketentuan AFTA juga memuat kriteria fundamental yang terdapat pada perjanjian perdagangan regional pada umumnya, yaitu memberikan preferensi serta mencantumkan klausul asal barang (rules of origin). Ketentuan AFTA juga tidak bertentangan dengan ketentuan GATT/WTO. Namun, AFTA tidak menjelaskan bagaimana hubungan negara anggota AFTA dengan negara ketiga.

NEGARA-NEGARA ASEAN BRUNEI DARUSSALAM KAMBOJA INDONESIA LAOS MALAYSIA MYANMAR FILIPINA SINGAPURA THAILAND VIETNAM

ASEAN in Figures 37 Lao PDR Pop : 6,1 mil GDP : US$ 3,727 GDP Per Capita: US$ 623 ASEAN in Figures Viet Nam Pop : 84 mil GDP : US$ 52,809 mil GDP Per Capita: US$ 635 37 Myanmar Pop : 57 mil GDP : US$ 5,922 mil GDP Per Capita: US$ 106 Philippines Pop : 85 mil GDP : US$ 97,685 mil GDP Per Capita: US$ 1,160 Thailand Pop : 65 mil GDP : US$ 176,559 mil GDP Per Capita: US$ 2,726 Brunei Darussalam Pop : 380,000 GDP : US$ 6,248 mil GDP Per Capita: US$ 16,882 Cambodia Pop : 13,8 mil GDP : US$ 5,523 mil GDP Per Capita: US$ 404 Malaysia Pop : 26 mil GDP : US$ 130, 654 mil GDP Per Capita: US$ 5,001 Singapore Pop : 4,4 mil GDP : US$ 116,711 mil GDP Per Capita: US$ 26,821 Indonesia Pop : 222 mil GDP : US$ 280,265 mil GDP Per Capita: US$ 1,275 Source: ASEAN Statistical Yearbook 2006

KEBIJAKAN Terwujudnya upaya meningkatkan kerjasama ASEAN dalam mengatasi dampak pemanasan global melalui meningkatkan posisi tawar di forum ASEAN, optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum serta meningkatkan perlakuan yang sama bagi negara-negara ASEAN guna melindungi kepentingan nasional dalam rangka pembangunan nasional

KERJASAMA BIDANG EKONOMI Kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui Kerjasama Industri ASEAN (ASEAN Industrial Cooperation /AICO); Kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) melalui pemberlakuan Tarif Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff - CEPT) antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor guna menghilangkan kendala-kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN; Perdagangan Bebas dengan Mitra Wicara (FTA); Kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi dan telekomunikasi, Pariwisata, dan keuangan; Kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam; Kerjasama di sub-sektor pertanian dan kehutanan; Kerjasama di sektor energi dan mineral; Kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah; Kerjasama dalam bidang pembangunan.

KOMUNITAS SOSIAL-BUDAYA ASEAN (ASCC) Mencita-citakan sebuah kawasan Asia Tenggara yang terikat dalam suatu kemitraan sebagai sebuah komunitas masyarakat yang saling peduli (caring societies).

ORGANISASI REGIONAL DAN SUB REGIONAL APEC FEALAC CHILE PERU MEXICO CHINESE TAIPEI HONGKONG CHINA ARGENTINA BOLIVIA BRAZIL COLOMBIA COSTA RICA CUBA ECUADOR PARAGUAY EL SALVADOR PANAMA AMED ASEAN+3 ACD JAPAN CHINA SOUTH KOREA UNITED STATES CANADA RUSSIA PIF FIJI VANUATU TUVALU NAURU TONGA SOLOMAN ISLAND SAMOA KIRIBATI NIUE PALAU MICRONESIA COOK ISLAND NEW CALEDONIA MARSHALL ISLAND NORTHERN MARIANAS ASEAN IMT-GT THAILAND MALAYSIA BRUNEI DARUSSALAM SWPD CAMBODIA CAMBODIA NEW ZEALAND INDONESIA PHILIPPINES TIMOR LESTE MYANMAR MYANMAR PAPUA NEW GUINEA BIMP-EAGA LAOS LAOS AUSTRALIA SINGAPORE SINGAPORE VIETNAM VIETNAM ASEM ALGERIA SUDAN BAHRAIN TURKEY EGYPT UZBEKISTAN IRAQ SRILANGKA TUNISIA JORDAN LEBANON MALDIVES MAURITANIA MOROCCO NEPAL PALESTINE SAUDI ARABIA PAKISTAN MONGOLIA EUROPEAN UNION NORTH KOREA INDIA ARF BHUTAN KAZAKHSTAN KUWAIT QATAR BANGLADESH IRAN OMAN SRI LANKA UNI ARAB EMIRATES YEMEN MAURITIUS KENYA MOZAMBIQUE SOUTH AFRIKA TANZANIA IOR-ARC

Overview Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 KTT ASEAN ke-13 ASEAN Charter Hubungan Eksternal ASEAN

PEMBENTUKAN KOMUNITAS ASEAN KTT ke-9 ASEAN, Bali, Oktober 2003 Bali Concord II, 7 Oktober 2003: KTT ke-10 ASEAN, Vientiane, November 2004: PoA untuk ASC dan AScC. Persetujuan Kerangka kerja integrasi sektor-sektor prioritas. Protokol untuk mendukung pelaksanaan AEC pada tahun 2020. KTT ke-12 ASEAN, Cebu, Filipina, Januari 2007: Cebu Declaration on the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Deklarasi menekankan pada percepatan perwujudan ASEAN Community menjadi 2015. Sesuai kesepakatan dalam Bali Concord II, ditegaskan bahwa ketiga pilar (politik, ekonomi, dan sosial budaya) harus saling mendukung (mutually reinforcing) dan diharapkan dapat berjalan secara bersama-sama.

Vientiane Action Programme, 30 November 2004 Merupakan pedoman untuk menjalankan kerjasama ASEAN 2004–2010 untuk mewujudkan tujuan akhir Visi ASEAN 2020 dan Deklarasi ASEAN Concord II. Berfokus pada upaya untuk memperdalam integrasi regional dan mempersempit kesenjangan di dalam ASEAN. ASEAN Development Fund (ADF) untuk membiayai VAP.

3 PILAR KOMUNITAS ASEAN Komunitas Keamanan ASEAN Komunitas Ekonomi ASEAN Komunitas Sosial-Budaya ASEAN

KARAKTER KOMUNITAS ASEAN 2015 Semakin besarnya keterkaitan dan interaksi di bidang politik dan keamanan. Adanya pasar tunggal dan basis produksi dengan aliran bebas barang, jasa investasi, tenaga kerja terampil dan aliran bebas modal. Sebuah masyarakat yang lebih peduli dan berbagi yang menitik-beratkan pada pembangunan sosial, pendidikan dan pengembangan SDM, kesehatan masyarakat, kebudayaan dan informasi, dan perlindungan lingkungan.

KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN (ASC) Tujuan: untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN dalam rangka mewujudkan perdamaian di kawasan. Bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif, dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan / aliansi militer, maupun kebijakan luar negeri bersama (common foreign policy). Initisiatif dari Indonesia yang merupakan partisipasi Indonesia untuk proses pembangunan politik regional yang baru. Merupakan interaksi yang lebih luas dalam hubungan politik dan keamanan.

KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (AEC) Karakter: Adanya pasar tunggal dan basis produksi dengan aliran bebas barang, jasa investasi, tenaga kerja yang terampil dan aliran bebas modal. Tujuan: Untuk menciptakan kawasan yang stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, dimana terdapat kebebasan lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, pembangunan ekonomi yang setara, dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

KOMUNITAS SOSIAL-BUDAYA ASEAN (ASCC) Mencita-citakan sebuah kawasan Asia Tenggara yang terikat dalam suatu kemitraan sebagai sebuah komunitas masyarakat yang saling peduli (caring societies).

PIAGAM ASEAN DAN INDONESIA Prinsip-prinsip demokrasi, good governance, perlindungan HAM termasuk pembentukan Badan HAM ASEAN; Konsep regional resilience dan prinsip comprehensive security dimana untuk memperkuat ketahanan regional diperlukan kerjasama erat di bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial-budaya; Penekanan pada kedaulatan dan integritas teritorial serta tidak menggunakan wilayah ASEAN untuk upaya yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara; Penekanan pada perlunya melakukan konsultasi untuk masalah-masalah yang secara serius mempunyai dampak pada kepentingan bersama ASEAN;

HUBUNGAN EKSTERNAL ASEAN ASEAN’S EXTERNAL RELATIONS

KERJASAMA ASEAN – MITRA WICARA Kerjasama merupakan komplementaritas hubungan bilateral Melengkapi kapabilitas ASEAN Kerjasama dalam bentuk proyek yang bermanfaat bagi ASEAN Tanpa syarat-syarat yang merugikan Proyek-proyek hendaknya dilaksanakan di ASEAN

MITRA WICARA ASEAN Australia Kanada China RoK Jepang India Mitra Wicara Penuh ASEAN Australia Kanada China RoK Jepang India Amerika Serikat Rusia Selandia Baru EU, UNDP Mitra Wicara Sektoral ASEAN: Pakistan Organisasi Internasional/ Regional yang berhubungan dengan ASEAN World Health Organization (WHO); Gulf Cooperation Council (GCC); Economic Cooperation Organization (ECO); South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC); Shanghai Cooperation Organization (SCO); ASEAN mendapat status Observer di PBB (2006)

MITRA WICARA ASEAN ASEAN-China Free Trade Area Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation, Phnom Penh, 2002. ASEAN-Jepang Framework for Comprehensive Economic Partnership, Bali, 2003. ASEAN-India Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation, Bali, 2003. ASEAN-Korea Korea dan ASEAN setuju melaksanakan studi kelayakan untuk bentuk FTA; ASEAN-Australia, New Zealand ASEAN-Australia, New Zealand Economic Partnership, Vientiane 2004  peluncuran negosiasi Free Trade Agreement: diharapkan selesai dalam 2 tahun.

MITRA WICARA ASEAN ASEAN-Kanada ASEAN-Canada Dialogue (and Retreat). ASEAN-UE Nuremberg Declaration on the ASEAN-EU Enhanced Partnership. ASEAN-AS Joint Vision Statement for Enhanced ASEAN-US Partnership. Framework Document for the Plan of Action to Implement the ASEAN-US Enhanced Partnership. ASEAN-Rusia Joint Declaration of the HOS/Gs of the ASEAN and Russian Federation on Advanced and Comprehensive Partnership, Joint ASEAN-Russia Comprehensive Programme of Action, dan ASEAN-Russia Economic and Development Agreement. ASEAN-Pakistan Kerjasama bidang pendidikan.

ASEAN PLUS THREE (APT) ASEAN 10, plus Jepang, RRC, dan Korea Selatan. Kerjasama APT dimulai sejak Desember 1997 (Berkembangnya APT tidak terlepas dari krisis ekonomi Asia 1997/98) Kerjasama APT mencakup 52 mekanisme dari KTT, Ministeril Meetings, Senior Official meetings, Directors-General meeting, sampai dengan Working Groups. Hingga saat ini APT telah mengadakan 11 kali KTT. Melingkupi 20 bidang kerjasama. APT dan Indonesia: Indonesian Language Course for the ASEAN+3 Junior diplomats ASEAN+3 Diplomatic Training Course Work closely with NGOs in policy consultation and coordination to encourage civic participation and state-civil society partnerships in tackling social problems

KTT ASEAN PLUS THREE ke-11: Membahas kajian perkembangan kerjasama selama sepuluh tahun terakhir dan arah dan strategi peningkatan 10 tahun mendatang; Pengesahan Second Joint Statement on East Asia Cooperation dan Work Plan for 2007-2017; Pembahasan isu regional dan internasional

KTT ASIA TIMUR (EAST ASIA SUMMIT) Diikuti oleh 16 negara: 10 negara ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru Tiga kriteria peserta EAS: Mitra Wicara penuh ASEAN Memiliki hubungan substantif dengan ASEAN Telah mengaksesi atau menyatakan akan mengaksesi TAC Sebagai forum dialog mengenai isu-isu strategis, politik dan ekonomi yang menjadi kepentingan dan kepedulian bersama ASEAN sebagai driving force Diselenggarakan secara regular dan back-to-back dengan KTT ASEAN

KTT ASIA TIMUR (EAST ASIA SUMMIT) KTT ke-1 Asia Timur: Kuala Lumpur, Desember 2005, menghasilkan: Deklarasi Kuala Lumpur mengenai EAS EAS Declaration on Avian Influenza Prevention Control and Response Chairman’s Statement of the First EAS KTT ke-2 Asia Timur : Cebu, Filipina, Januari 2007, menghasilkan: Cebu Declaration on East Asian Energy Security

KTT ke-3 Asia Timur : Singapura, November 2007 Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment ASEAN dan negara-negara yang tergabung dalam East Asia Community berkepentingan untuk menindaklanjuti isu perubahan iklim. Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment, menyepakati: Energy efficiency Peningkatan penggunaan renewable energy Energy alternative termasuk kemungkinan penggunaan nuklir Biofuels and energy market integration. Pembentukan Energy Security Task Force (ESTF) Plan of Action oleh masing-masing negara berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya efesiensi energi. Negara-negara EA yang berkomitmen EAS berkaitan dengan isu perubahan iklim: Jepang : program “Sustainable East Asia” (USS 2 milyar). Singapura : menjadi tuan rumah EAS Conference on Liveable Cities, Juni 2008. Vietnam : menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan EAS, 2008. China dan Thailand : penyelenggaraan workshop/pelatihan tentang pemanfaatan biofuel. Dukungan negara-negara EAS untuk suksesnya konferensi perubahan iklim di Bali bulan Desember 2007.