KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS

Advertisements

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus

P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Ketetapan Fiktif Negatif

Pengertian Peradilan, Pengadilan

DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU

UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD; PENYELENGGARAN PEMILU YANG LUBER – JURDIL Jakarta, 8 Maret 2013 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa,

Nama Anggota :  Farauq Burhany /  Nanda Primazan /  Rizqan Naelufar /  Ahmad Fahmi.R /  Febri Permana.

KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

Impeachment atau Pemakzulan

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

MASUKAN/TANGGAPAN ATAS

bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara

Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2015

Aston Bogor Hotel & Resort,

KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016

Strategi beracara di Mahkamah Konstitusi

PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016

SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 7

PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA

OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI

Catatan Terhadap Beberapa Variable Sistem dan Penegakan Hukum Pemilu di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

PETA PERMASALAHAN PENETAPAN PASANGAN CALON DAN POTENSI SENGKETA

HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILU

PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK

Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.

Kodifikasi Undang-undang Pemilu

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

KEKUASAAN KEHAKIMAN Pengantar ilmu hukum.

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

Penegakan Hukum Persaingan Usaha

HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP

DAN PERADILAN NASIONAL

LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM

SIMULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

KOMISI YUDISIAL.

DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG

Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR

(Kordiv. Organisasi & SDM Panwaskab Karanganyar)

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilihan

FAKULTAS HUKUM UNNES Muhammad Rezza Silvia Kumalasari

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Penanganan Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD

Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.

LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.

PERADILAN Tata Usaha Negara

Oleh: INDRA TRITUSIAN Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Oleh: INDRA TRITUSIAN Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari.

MUNSIR SALAM KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU PROVINSI SULTRA Disampaikan pada Kegiatan RAKERNIS PENINGKATAN SDM BAWASLU KAB/KOTA dan PANWASCAM GELOMBANG.

REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

MEWUJUDKAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 YANG DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT

MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)

Ricky Aulia F, S.H Mata Kuliah : Partai Politik & Pemilu Dosen : Dr. Ismail, S.H.,M.H Universitas Bung Karno Pasca Sarjana 2019 AJUDIKASI Berdasarkan.

MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.

SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH

Transcript presentasi:

KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA H. ILYAS SARBINI, S.H., M.H. Kamis, 27 OKTOBER 2016 HOTEL GRAND LEGI, MATARAM

KERANGKA PENEGAKAN PILKADA Penegakkan Hukum Pelanggaran Administrasi Bawaslu Prov. dan Panwaslu Kab/Kota Kode etik DKPP TiPiLu Peradilan Pidana Sengketa Tahapan Antar Peserta Bawaslu Prov dan Panwaslu Kab/Kota Peserta dengan KPU dan Panwaslu Kab/Kota Bawaslu, Panwaslu Kab/Kota PT.TUN Hasil MK

KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA No JENIS SENGKETA LEMBAGA YANG BERWENANG 1 Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota menerbitkan rekomendasi 2 Sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota 3 Sengketa TUN Pemilihan PT TUN setelah melalui penyelesaian administrasi, Mahkamah Agung 4 Pelanggaran Kode Etik DKPP 5 Tindak Pidana Pemilihan Pengadilan Negeri 6 Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Mahkamah Konstitusi

LAPORAN PELANGGARAN OLEH Pemilih Pemantau Peserta KEPADA Bawaslu Provinsi Panwaslu Kab/Kota Panwascam PPL Pengawas TPS DIKAJI KLARIFIKASI Kode Etik Administrasi Sengketa TiPiLu

SENGKETA PROSES PILKADA Jenis Sengketa Proses Lembaga Yang Berwenang Produk Hukum Pelaksanaan Rekomendasi atau Putusan Pelanggaran Administrasi Bawaslu/Panwaslu Rekomendasi KPU Prov./ Kab/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi paling lama 7 hari sejak rekomendasi diterima. Sengketa Pemilihan Putusan Bawaslu/Panwaslu bersifat mengikat KPU Prov./Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan paling lambat 3 hari kerja Sengketa TUN PT-TUN setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu/Panwaslu telah dilakukan Putusan KPU Prov/KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT-TUN/MA tentang penetapan Paslon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati Tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara Pelanggaran Administrasi Politik Uang Bawaslu Provinsi KPU Prov./Kab/Kota wajib melnindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Prov/Kab/Kota paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkannya putusan

Perubahan Kerangka Hukum Sengketa TUN Elemen UU No. 1 Tahun 2015 UU No. 10 Tahun 2016 Penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu/Panwaslu Keputusan Bawaslu & keputusan Panwaslu ttg penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputsan terakhir dan mengikat. Putusan Bawaslu & Putusan Panwaslu ttg penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat. KPU Prov./Kab/Kota wajib melaksanakan putusan paling lambat 3 hari kerja Waktu penyelesaian sengketa TUN Hari adalah hari kalender Hari adalah hari kerja PT – TUN memeriksa dan memutus paling lama 21 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap PT – TUN memeriksa dan memutus paling lama 15 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap Permohonan Kasasi diajukan paling lama 7 hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT-TUN Permohonan Kasasi diajukan paling lama 5 hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT-TUN Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling lama 30 hari sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling lama 20 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima Pelaksanaan Putusan KPU Prov/KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT-TUN/MA paling lama 7 hari KPU Prov/KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT-TUN/MA tentang penetapan Paslon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati Tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara

Terima Kasih