SUMBER-SUMBER HUKUM Administrasi negara

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

HUKUM ACARA PIDANA 2 Oleh: M. Mahendradatta.

Advertisements

DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO

WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S

WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH

PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :

Peraturan Perundang-undangan dalam negara hukum

SUMBER, KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN HAN

Sumber-sumber Hukum Hukum tidak tertulis - UU - Traktat

PERTEMUAN 4 dan 5 SUMBER HTN.

SUMBER HTN Oleh: TEAM TEACHING HTN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM 2009.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

Sumber Hukum Administrasi Negara

M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. PEMBIDANGAN HUKUM.

Pengertian Hukum __________________.

BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan

6/8/2015HTN II SDN1 Perkuliahan HTN ke II SUMBER-SUMBER HTN.

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI I: PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Sumber-SUMBER hukum PERTEMUAN - 8.

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

SUMBER SUMBER HUKUM.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”

Dasar Berlakunya Hukum Adat

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.

Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Sumber-sumber hukum PTUN

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

Hukum tata negara Pengantar ilmu hukum.

HUKUM TATA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-10

hukum administrasi (negara)

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

ASAS-ASAS PERUNDANG-UNDANGAN

Pert Hukum internasional.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMBER -SUMBER HUKUM Iman Pasu purba, sh.mh.

HUKUM & PERADILAN NASIONAL

SISTEM HUKUM NKRI NAMA: WELLYANA NIM: PRODI: PPKn

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA

Materi PertemuanXIV Kompilasi Hukum Islam.

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

PEMBIDANGAN HUKUM.

TATAP MUKA 4 HUKUM PAJAK.

KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Perundang-undangan di Indonesia

BEBERAPA PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)

SUMBER HUKUM SUMBER HUKUM

Peraturan PerundangUndangan di Indonesia

KELOMPOK : 1. Zulfia Frianti 2. Nadya Herdinta Putri 3. Hildayanti 4

Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

Peradilan Agama Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Ps 1 butir 1 UU 7/1989) Peradilan Agama adalah salah satu pelaku.

TEORI TENTANG HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUMBER HUKUM HTUN Dr. Triyanto, SH. MHum.

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

SUMBER, KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN HAN

STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA

Konsep Dasar Kurikulum

Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materiil

Sistem Hukum Indonesia ( bahan 05 )

PERADILAN Tata Usaha Negara

PENGANTAR ILMU HUKUM SUMBER HUKUM TAHUN AJARAN

Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Transcript presentasi:

SUMBER-SUMBER HUKUM Administrasi negara

Tujuan Mempelajari Sumber Hukum Tujuan mempelajari sumber hukum adalah untuk mengetahui landasan huum awal/factor-faktor lain dalam melakukan perbuatan pemerintahan. Perbuatan pemerintahan Sumber hukumperbuatan pemerintah Masyarakat

Sumber Hukum Sumber Hukum Materiil meliputi faktor – faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan – aturan hukum. 2. Sumber Hukum Formil berbagai bentuk aturan yang ada. P Lutfi = bentuk,sebagi landasan dalam melaksanakan perbuatan pemerintahan

A. Sumber Hukum Materiil 1. Historis (sejarah) Undang – undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku di masa lampau. 2. Sumber sosiologis/antropologis Faktor – faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan isi hukum positif, faktor – faktor mana meliputi pandangan ekonomis, agamis dan psikologis.

3. Sumber filosofis Ada 2 ukuran penting : - Ukuran untuk menentukan sesuatu itu adil. - Faktor – faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum.

B. Sumber Hukum Formal Adalah sumber hukum yang berasal dari aturan – aturan hukum yang sudah mempunyai bentuk sebagai pernyataan berlakunya hukum. SH Formal : Undang – undang (HAN Tertulis) Praktek Administrasi Negara (Konvensi) Yurisprudensi Doktrin (anggapan ahli hukum)

Undang - undang Uu 12 Tahun 2011 Tentang PPP a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Konvensi Praktek dan keputusan – keputusan pejabat administrasi negara atau hukum tidak tertulis tapi dipraktekkan dalam kenyataan oleh pejabat administrasi negara.

Yurispudensi Keputusan hakim administrasi atau hakim umum yang memutus perkara administrasi negara.

Doktrin Teori – teori (ahli) dalam lapangan HAN yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah – kaidah HAN. Teori/doktrin berlaku setelah melalui proses yang cukup lama. Harus diterima oleh masyarakat terlebih dahulu.