STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Advertisements

KONSULTASI Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H., M.H.
LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.
Sosialisasi Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Oleh : Nur Syarifah, SH, LLM Kepala Biro Sekretariat.
MANAJEMEN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL.
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
PERATURAN KPU TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PKPU Nomor 11 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 15 Tahun 2016.
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
MASUKAN/TANGGAPAN ATAS
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PELAPORAN DANA KAMPANYE
UJI PUBLIK PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PENCALONAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
KEBIJAKAN KPU TENTANG PENDAFTARAN,
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
sosialisasi APLIKASI SIPOL
Potensi Masalah Tahapan Kampanye Pemilihan 2017
Dr. FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, S.IP., M.Si
Tahap pendaftaran dan verifikasi sipol
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PEMETAAN PERMASALAHAN PENCALONAN PILKADA TAHUN 2017
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
KPU KEBIJAKAN UMUM KPU RI
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilihan
TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, BUPATI & WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA.
SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
TERKAIT VERIFIKASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
PENGHITUNGAN SAMPEL DPD
Petunjuk Teknis Monitoring dan Pemeriksaan Kerja PPDP
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
MANAGEMENT PEMANTAU PEMILIHAN PILKADA KOTA MALANG 2018
KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Bagi SMA, SMK & SMALB Penerimaan Peserta Didik Baru
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
Transcript presentasi:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KPU PROVINSI Nusa Tenggara Barat MEKANISME DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TIPE PENGGUNA PARPOL Tim Helpdesk KPU Provinsi NTB

TIM HELPDESK APLIKASI SIPOL Tim yang berfungsi sebagai penyampai/ distribusi informasi, melakukan koordinasi, serta memberikan pelayanan dan fasilitasi Pra Tahapan Verifikasi Partai Politik salah satunya yaitu tahapan penginputan data partai politik ke dalam Aplikasi SIPOL

MAKSUD DAN TUJUAN DISUSUNNYA SOP HELPDESK APLIKASI SIPOL Merupakan standar kerja dalam pelayanan dan fasilitasi kepada Partai Politik dalam melakukan persiapan input data ke dalam Aplikasi SIPOL untuk pemenuhan syarat pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu; Untuk memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap petugas helpdesk

SOP HELPDESK KPU RI Koordinaor Harian Helpdesk Pengawas Helpdesk Form konsultasi Map Arsip Penanggung jawab helpdesk Partai Politik

SOP HELPDESK KPU RI Koordinaor Harian Helpdesk Pengawas Helpdesk Form konsultasi Map Arsip Penanggung jawab helpdesk KPU Provinsi/Kab /Kota

KPU PROVINSI/KIP ACEH?

KPU PROVINSI NTB KPU Provinsi, Membentuk TIM HELPDESK SIPOL PROVINSI NTB untuk Memfasilitasi Partai Politik Tingkat Provinsi dalam persiapan input data ke dalam Aplikasi SIPOL. Tim helpdesk terdiri dari Sekretariat KPU Provinsi NTB.

SOP HELPDESK KPU PROVINSI NTB Koordinaor Harian Helpdesk Pengawas Helpdesk Form konsultasi Map Arsip Penanggung jawab helpdesk Partai Politik Divisi Hukum untuk diplenokan KPU RI

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA?

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA KPU/KIP Kabupaten/Kota Membentuk TIM HELPDESK SIPOL KABUPATEN/KOTA untuk melayani dan memfasilitasi Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dalam persiapan input data ke dalam Aplikasi SIPOL. Tim helpdesk terdiri dari Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

SOP HELPDESK KPU/KIP KAB/KOTA Koordinaor Harian Helpdesk Pengawas Helpdesk Form konsultasi Map Arsip Penanggung jawab helpdesk Partai Politik Divisi Hukum untuk diplenokan KPU Provinsi/KIP ACEH KPU RI

Terima Kasih