Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (Berdasarkan PER-3/PB/2014)
Pembukuan & LPJ Bendahara
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST dan ssbp
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Latihan soal akuntansi 2015
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Kasubdit Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah wilayah II
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
S E L A M A T D A T A N G 2017 PESERTA SOSIALISASI INSPEKTORAT
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Matkul: AKPD Pertemuan 2: Pengelolaan Keuangan Daerah
KPKD BPKAD Kota Administrasi Jakarta Timur
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMPROV DKI JAKARTA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
Inspektorat Kabupaten Sleman
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS
AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Perbendaharaan Negara
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
BADAN KeUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
Penatausaan Pengeluaran
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
GAMBARAN UMUM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Transcript presentasi:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur TATA CARA PEMBUKUAN OLEH BENDAHARA PADA BKU DAN BUKU PEMBANTU LAINNYA BENDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

DASAR HUKUM : UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA. UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PER- BENDAHARAAN NEGARA. PP 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. KEP-332/M/V/9/ 1968 TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968 TENTANG BKU DAN TATA CARA MENGERJAKANNYA. PERMENDAGRI 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA.

PERBEDAAN BENDAHARA PENGELUARAN SEBELUM DAN SESUDAH TERBITNYA PAKET UNDANG-UNDANG KEUANGAN NEGARA DAN PERMENDAGRI 55 2008 SEBELUM SESUDAH Dibedakan menjadi bendahara Rutin dan Bendahara Proyek. Terdapat 2 atau lebih bendahara pengeluaran dalam 1 SKPD. Pembukuannya tidak dihubungkan dengan SAP. Pedoman pengerjaan BKU jelas. Tidak dibedakan menjadi bendahara Rutin dan Bendahara Proyek. Hanya ada 1 (satu) Bendahara Pengeluaran pada 1 SKPD. Pembukuannya dihubungkan dan harus sejalan dengan SAP. Pedoman pengerjaan BKU jelas, yaitu Permendagri 55 tahun 2008.

B. BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN BUKU-BUKU YANG WAJIB DISELENGGARAKAN OLEH BENDAHARA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENERIMAAN A. BUKU KAS UMUM B. BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN C. BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN BENDAHARA PENGELUARAN A. BUKU KAS UMUM (BKU) B. BUKU PEMBANTU KAS TUNAI (BKT) C. BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK (BSB) D. BUKU PEMBANTU PANJAR (PJR) E. BUKU PEMBANTU PAJAK (PJK) F. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK G. REGISTER SPP-UP/GU/TU/LS H. KARTU KENDALI KEGIATAN

MACAM-MACAM TRANSAKSI DALAM BKU PENERIMAAN KAS 1. BERASAL DARI PAD, DANA PERIMBANGAN (TRANSFER) DAN PENERIMAAN PEMBIYAAN 2. PENERIMAAN DANA SP2D UP, GU DAN LS 3. PEMUNGUTAN PAJAK 4. PENERIMAAN BUNGA REKENING BANK 5. PENERIMAAN LAINNYA PENGELUARAN KAS 1. PEMBAYARAN MELALUI DANA UP/GU & SP2D LS 2. PEMBAYARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3. PENYETORAN PAJAK 4. PEMBEBANAN BIAYA ADMINISTRASI BANK 5. PENGELUARAN LAINNYA

KEJADIAN YANG HARUS DICATAT DALAM BKU PENERIMAAN UANG MELALUI SP2D UP/GU/LS. PENERIMAAN SP2D LS PIHAK KETIGA. PENERIMAAN UANG HASIL PEMUNGUTAN PAJAK. PENERIMAAN BUNGA REKENING BANK. PENERIMAAN LAINNYA. PEMBAYARAN BELANJA DARI DANA UP/GU/LS. PEMBAYARAN BELANJA MELALUI SP2D LS PIHAK KETIGA. PENYETORAN UANG HASIL PEMUNGUTAN PAJAK. POTONGAN BIAYA ADMINISTRASI BANK. PEMBAYARAN LAINNYA.

KAPAN KEJADIAN DICATAT DI BKU ? PENERIMAAN DICATAT PADA SAAT : 1. DITERIMA UANG DI REKENING BANK 2. DITERIMA SECARA TUNAI OLEH BENDAHARA 3. DITERIMA SP2D LS PIHAK KETIGA BESERTA SSP-NYA 4. PEMBAYARAN/PEMBERIAN UANG PANJAR KEPADA PPTK 5. PENGAMBILAN UANG DI REKENING BANK UNTUK ISI KAS TUNAI 6. PENYETORAN UANG KE REKENING BANK DARI KAS TUNAI PENGELUARAN DICATAT PADA SAAT : 1. DIAJUKAN SPP-GU ATAS BELANJA YANG DI-SPJ-KAN 2. DIBAYARKAN/DISETORKAN SECARA TUNAI KEPADA PIHAK KETIGA 3. DITERIMA SP2D LS PIHAK KETIGA BESERTA SSP-NYA. 4. DIDEBETNYA REKENING BANK ATAS BIAYA ADMINISTRASI BANK 5. PENGEMBALIAN UANG PANJAR KEPADA PPTK 6. PENGAMBILAN UANG DI REKENING BANK UNTUK KAS TUNAI 7. PENYETORAN UANG KE REKENING BANK DARI KAS TUNAI

PEMBUKUAN PENERIMAAN SP2D UP/GU/TU DAN TRANSAKSI PERGESERAN UANG Pada saat Bend Pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU maka harus dilakukan pencatatn. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum dalam SP2D sebagai “Penerimaan SP2D UP/GU/TU” di : 1. BKU pada kolom penerimaan 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan Bendahara pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU dari rekening bank untuk mengisi kas tunai. Pencatata dilakukan sebesar jumlah yang dicairkan sebagai “Pergeseran uang” di : 1. BKU pada kolom pengeluaran 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran 3. BKU pada kolom penerimaan 4. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan

Apabila atas persetujuan Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran melakukan pelimpahan uang persediaan ke bendahara pengeluaran pembantu, maka pencatatan dilakukan sebesar jumlah uang yang dilimpahkan sebagai “Pelimpahan UP …..” di : 1. BKU pada kolom pengeluaran 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran Untuk keperluan pengendalian, bendahara pengeluaran dapat membuat buku pembantu yang dioperasikan secara khusus untuk memantau jumlah uang persediaan pada bendahara pengeluaran pembantu.

PEMBUKUAN BELANJA DENGAN UANG PERSEDIAAN TANPA MELALUI UANG PANJAR Berdasarkan bukti-bukti belanja yang disiapkan PPTK, bendahara malakukan pembayaran. Jika dilakukan secara tunai, maka atas pembayaran tersebut, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai “Belanja ….” di : 1. BKU pada kolom pengeluaran 2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran 3. Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU atau TU Jika pembayaran dilakukan dengan transfer dari rekening bank, maka atas pembayaran tersebut, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar nilai belanja bruto sebagai “Belanja ….” di : 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran

PEMBUKUAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS TRANSAKSI BELANJA DENGAN UP/GU/TU Apabila bendahara pengeluaran melakukan pungutan pajak atas transaksi belanja di atas, maka bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai “Pemotongan pajak …..” di : 1. BKU pada kolom penerimaan 2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan 3. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom penerimaan Pada saat bendahara pengeluaran melakukan penyetoran atas pajak yang telah dipungut, maka bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang disetor sebagai “Penyertoran pajak …..” di : 1. BKU pada kolom pengeluaran 2. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran 3. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran

PEMBUKUAN BELANJA DENGAN UANG PERSEDIAAN MELALUI UANG PANJAR Proses pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, bendahara pengeluaran mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan sebagai “Pemberian panjar ….” di : 1. BKU pada kolom pengeluaran 2. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran 3. Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran Apabila pemberian uang panjar diberikan dengan transfer dari rekening bank, maka pencatatannya di : 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran

Tata cara membukukan pertanggungjawaban uang panjar adalah sebagai berikut : Bendahara pengeluaran menerima bukti belanja dari PPTK sebagai pertanggungjawaban uang panjar. Setelah pertanggungjawaban tersebut diterima, bendahara pengeluaran mencatat “Pengembalian panjar ….” di : 1. BKU pada kolom penerimaan 2. Buku Pembantu Panjar pada kolom penerimaan Jumlah yang dicatat adalah sebesar uang panjar yang telah diberikan. Bendahara pengeluaran kemudian mencatat belanja yang sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggungjawaban dari PPTK sebagai “Belanja …..” di : 1. BKU pada kolom pengeluaran 2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

Tata cara membukukan pertanggungjawaban uang panjar (lanjutan) adalah sebagai berikut : Apabila uang panjar yang diberikan lebih besar dari realisasi belanja yang dilakukan, maka PPTK mengembalikan kelebihan tersebut. Atas pengembalian itu bendahara pengeluaran mencatat sebagai “Pengembalian kelebihan uang panjar ….” di : 1. Buku Pembantu Kas Tunai kolom penerimaan, atau 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom penerimaan Apabila uang panjar yang diberikan lebih kecil dari realisasi belanja yang dilakukan, maka bendahara pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada PPTK. Atas pembayaran itu bendahara pengeluaran mencatat sebagai “Pembayaran kekurangan uang panjar ….” di : 1. Buku Pembantu Kas Tunai kolom pengeluaran, atau 2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran

PEMBUKUAN BELANJA DENGAN SP2D LS UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA Pembukuan atas proses belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS barang dan jasa dari BUD/Kuasa BUD melalui PA. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai “Belanja pengadaan barang dan jasa …..” di : 1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tgl yang sama 2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom Belanja LS Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai “Pemotongan pajak ….” di : 2. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama.

PEMBUKUAN BELANJA DENGAN SP2D LS UNTUK PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN Pembukuan atas proses belanja LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS Gaji dari BUD/Kuasa BUD melalui PA. Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai “Belanja gaji dan tunjangan …..” di : 1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tgl yang sama 2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom Belanja LS, untuk setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan yang terdapat di SP2D. Apabila terdapat selisih kelebihan jumlah SP2D LS Gaji yang diterima dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan kepada penerima gaji, maka jumlah bruto yang dicatat pada BKU kolom pengeluaran adalah sebesar jumlah pembayaran riil kepada penerima gaji. Sedangkan sisa atau selisih lebihnya disetor kembali ke Kas Daerah dengan dicatat sebagai “Pengembalian kelebihan gaji ….” di 1. BKU pada kolom pengeluaran

PEMBUKUAN TRANSAKSI PERBANKAN SELAIN UANG PERSEDIAAN PENERIMAAN BUNGA ATAU JASA GIRO ATAS REKENING BANK DAN PENDEBETAN REKENING BANK ATAS BIAYA ADMINISTRASI ATAU BIAYA BANK LAINNYA HARUS DICATAT PADA BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK DAN BKU. DEMIKIAN JUGA APABILA TERJADI TRANSAKSI PENGAMBILAN BUNGA DAN PENYETORANNYA KE KAS DAERAH HARUS DICATAT PADA BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK DAN BKU.

BAGAIMANA MENOMORI BKU & KUITANSI ? NOMOR URUT BKU DIBUAT URUTAN DARI NOMOR 1 (SATU) DAN SETERUSNYA SESUAI DENGAN SPJ (BUKTI ATAU SEKELOMPOK BUKTI) YANG AKAN DICATAT DALAM BKU. BUKTI/KUITANSI DIBERI NOMOR URUT DENGAN MODEL NOMOR : “NO URUT/KWT/KODE SKPD/TAHUN”. CONTOH : 0001/KWT/1.01.01.01/2010 0001/KWT/1.01.02.01/2010

CONTOH TRANSAKSI & PENCATATANNYA Tgl 2 Januari 2010 bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP untuk mengisi uang persediaan. Atas pengajuan SPP-UP tersebut PA telah menerbitkan SPM-UP, dan langsung diajukan penerbitan SP2D ke hari itu juga. Tgl 3 Jan 2010 diterima SP2D UP No. ..... sebesar Rp 100 juta dan langsung dicairkan di Kas Daerah. Tanggal 4 Jan 2010 diambil uang dari rekening bank sebesar Rp 30 juta untuk mengisi kas tunai. Tanggal 5 Jan 2010 dibayar uang panjar kepada Sdr. A untuk kegiatan X sebesar Rp 10.000.000,- Tanggal 9 Jan 2010 dibayar uang panjar kepada Sdr. B untuk kegiatan Y sebesar Rp 7.500.000,- Tgl 15 Jan 2010 diterima SP2D LS pihak ketiga atas pembayaran termyn I kepada CV. Rahayu sebesar Rp 110 juta kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Pendidikan dilampiri SSP PPN dan PPh. Tgl 20 Jan 2010 Sdr. A menyerahkan SPJ lengkap atas uang panjar yang diterimanya dengan rincian untuk belanja ATK Rp 2.500.000,-; belanja makan dan minum Rp 4.500.000,-; honor panitia kegiatan Rp 1.000.000,-; bantuan transport peserta 1.000.000,- dan honor pembicara Rp 1.000.000,-. Tgl 21 Jan 2010 bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU atas SPJ dari kegiatan X sebesar Rp 10.000.000,-. Atas pengajuan SPP-GU tersebut PA telah menerbitkan SPM-GU dan langsung diajukan ke Bag. Keuangan untuk diterbitkan SP2D.

CONTOH TRANSAKSI & PENCATATANNYA BUKU KAS UMUM No. Urut Tanggal U r a i a n Kode Rek. Penerimaan Pengeluaran Saldo (Rp) (1) (2) (6) (5) (7) (8) 1. 03/01/2010 Diterima uang persediaan 1.1.1.03.01. 100.000.000 2. 04/01/2010 Pergeseran uang 30.000.000 Pengambilan uang di Rek. Bank untuk isi Kas Tunai 3. 05/01/2010 Pemberian Panjar kpa Sdr. A 10.000.000 90.000.000 4. 09/01/2010 Pemberian Panjar kpd Sdr. B 7.500.000 82.500.000 5. 15/01/2010 Deterima SP2d LS ... - 110.000.000 192.500.000 Dibayar termyn I .... 5.2.3.26.01. 6. Terima pungutan PPN 92.500.000 Terima pungutan PPh 2.000.000 94.500.000 Disetor PPN atas ... 84.500.000 Disetor PPh atas ....

CONTOH TRANSAKSI & PENCATATANNYA BUKU KAS UMUM (LANJUTAN) No. Urut Tanggal U r a i a n Kode Rek. Penerimaan Pengeluaran Saldo (Rp) (1) (2) (6) (5) (7) (8) Saldo pindahan 82.500.000 7. 21/01/2010 Pengembalian Panjar Sdr. A 1.1.1.03.01. 10.000.000 92.500.000 8. Diajukan SPM-GU atas keg X - Belanja ATK 5.2.2.xx.xx. 2.500.000 90.000.000 Belanja makan & minum 4.500.000 85.500.000 Belanja honor panitia 1.000.000 84.500.000 Belanja bantuan transpor 83.500.000 Belanja honor pembicara

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK SKPD : 1) .......................................................... PENGGUNA ANGGARAN : 2) .......................................................... BENDAHARA PENGELUARAN : 3) .......................................................... PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN : 4) .......................................................... No. Urut Tanggal No. BKU U r a i a n Penerimaan Pengeluaran Saldo (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Saldo awal 1. 02/01/2010 1 Penerimaan UP 100.000.000 2. 04/01/2010 2 Pengambilan untuk kas tunai 30.000.000 70.000.000 Jumlah Mengetahui : Probolinggo, ...................... Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) Nama NIP .............. NIP ...................

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BUKU PEMBANTU KAS TUNAI SKPD : 1) .......................................................... PENGGUNA ANGGARAN : 2) .......................................................... BENDAHARA PENGELUARAN : 3) .......................................................... PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN : 4) .......................................................... No. Urut Tanggal No. BKU U r a i a n Penerimaan Pengeluaran Saldo (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Saldo awal 1. 04/01/2010 2 Pengambilan dari rek bank 30.000.000 2. 05/01/2010 3 Dibayar uang panjar Sdr A .. 10.000.000 20.000.000 3. 09/01/2010 4 Dibayar uang panjar Sdr B .. 7.500.000 12.500.000 Jumlah

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BUKU PEMBANTU PAJAK SKPD : 1) .......................................................... PENGGUNA ANGGARAN : 2) .......................................................... BENDAHARA PENGELUARAN : 3) .......................................................... PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN : 4) .......................................................... No. Urut Tanggal No. BKU U r a i a n Pemungutan Penyetoran Saldo (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Saldo awal 1. 15/01/2010 6 Penerimaan PPN atas ... 10.000.000 Penerimaan PPh atas ... 2.000.000 12.000.000 Penyetoran PPN atas ... Penyetoran PPh atas ... Jumlah Mengetahui : Probolinggo, ...................... Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) Nama NIP .............. NIP ...................

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BUKU PEMBANTU PANJAR SKPD : 1) .......................................................... PENGGUNA ANGGARAN : 2) .......................................................... BENDAHARA PENGELUARAN : 3) .......................................................... PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN : 4) .......................................................... No. Urut Tanggal No. BKU U r a i a n Pengembalian Pembayaran Saldo (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Saldo awal 1. 05/01/2010 3 Dibayar uang panjar Sdr A .. 10.000.000 2. 09/01/2010 4 Dibayar uang panjar Sdr B .. 7.500.000 17.500.000 3. 20/01/2010 7 Dikembalikan panjar Sdr A .. Jumlah

SEKARANG KITA LATIHAN SOAL YUK ! TEORI SELESAI, SEKARANG KITA LATIHAN SOAL YUK !