PROSES PEMBENTUKAN BADAN HUKUM DAPM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Advertisements

Apa itu Peningkatan Peran Kelompok Perempuan?
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
Bentuk-Bentuk Badan Usaha
PERUMUSAN KONTRAK SOSIAL
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KABUPATEN GRESIK TERHADAP REVOLVING LOAN FUND (RLF)
Bentuk – bentuk Perusahaan
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
ARAH PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014
LKM Kel Pesantren/2009 Sekilas Siklus PNPM MANDIRI PERKOTAAN Penyusunan PJM PRONANGKIS Penyusunan PJM PRONANGKIS Refleksi Kemiskinan Pemetaan Swadaya Pembentukan.
Penguatan Peran Lembaga Penanggulangan Kemiskinan
“Bersama Membangun Kemandirian”
PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PERSEROAN TERBATAS.
PROBLEMATIKA PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN PNPM-MANDIRI PERDESAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Selamat Datang Bapak / Ibu REVIEW PNPM-PERKOTAAN BKM ‘SABILILLAH’ PACIRAN 6 OKTOBER 2010.
Presentasi ibu Indah Tri Wilujeng BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang
TEAM WORK PROGRAM SANIMAS DAK.
MAD SOSIALISASI PENGAKHIRAN PNPM-MPd TA. 2014
SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2016 SEMARANG, 28 JULI 2016.
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
dan Peraturan Pelaksanaannya
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP BISNIS
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM)
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
PERAN KORKOT.
Bappeda Kota Surakarta
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS | PLP-BK
DANA AMANAH MASYARAKAT
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS | PLP-BK
RAPAT PLENO TKPKD KOTA SEMARANG
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
Badan Usaha dan Para Pembantunya
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS | PLP-BK
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PERDESAAN
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
BENTUK-BENTUK ORGANISASI BISNIS
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
MEMBANGUN KELOMPOK KUNCI MEBERDAYAKAN MASYARAKAT
ANALISIS LIKUIDITAS KOPERASI SIMPAN PINJAM KAMANGTAWAYA DESA SENDANGAN KECAMATAN REMBOKEN KABUPATEN MINAHASA.
STUDI KELAYAKAN USAHA/BISNIS
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Oleh : NASKUN TATAWU TA Madya Kredit Mikro KPW 6 Prov. Sultra Oleh : NASKUN TATAWU.
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

PROSES PEMBENTUKAN BADAN HUKUM DAPM DI BKM AMANAH BONGSARI KEC. SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG Disampaikan pada Diseminasi Bahu DAPM Propinsi Jateng Semarang, 3 Juli 2015

Profil Perguliran UPK BKM AMANAH KELURAHAN BONGSARI KECAMATAN SEMARANG BARAT, BERDIRI TH 2004 Modal Awal UPK BKM Amanah (thn 2004) sebesar Rp 194.000.000 Modal PNPM (dari 2008 s/d 2013) sebesar Rp 339.000.000 Total Modal Bergulir dari BLM (APBN + APBD) Rp 532.000.000 Pemupukan Modal dari Laba Rp 271.050.000 Total Asset sampai saat ini (per 28 Februari 2015) Rp 1.100.449.610 Jumlah dana yang dipinjamankan (piutang KSM) Rp 1.040.148.250 Jumlah pinjaman Lancar RP 1.033.551.750 Jumlah Pinjaman menunggak (Dalam Perhatian Khusus) Rp 6.596.500 Jumlah KSM yang dilayani 212 KSM dengan anggota 940 orang (terdiri dari 327 Laki-laki dan 613 perempuan)

PROSES PEMBENTUKAN BAHU

SOSIALISASI BAHU : BKM Berkoordinasi dengan Team Faskel untuk menyusun rencana kerja tindak lanjut dari sosialisasi BAHU di tingkat Kota (Sosialisasi Bahu tingkat kota tanggal 31 Des. 2014, Ruang Komisi D DPRD kota Semarang). Sosialisasi BKM di tingkat kelurahan (dihadiri oleh RT, RW, Aparat Kelurahan dan Tokoh Masyarakat), dijelaskan tentang 3 bentuk bahu (Perseroan Terbatas, Koperasi dan perkumpulan Berbadan Hukum) Sosialisasi di tingkat basis yaitu di pertemuan RT/RW, di KSM Kesepakatan pembentukan bahu DAPM untuk UPK BKM Amanah berbentuk Koperasi Simpan Pinjam. Team pokja Identifikasi asset UPK BKM segera bekerja

Mengapa Koperasi ? Terpilihnya badan Hukum Koperasi untuk UPK BKM Amanah, dengan pertimbangan : Fungsi dan peran koperasi sejalan dengan PNPM – MP (misalnya : membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota) Prinsip-prinsip koperasi sama dengan prinsip PNPM - MP Membentukan koperasi tidak sulit Sementara PBH, adalah perkumpulan orang atau badan dan kegiatannya sosial (tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan) Perseroan Terbatas merupakan perkumpulan Modal, dan suara dai setaip anggota tergantung dari modal yang dimilikinya (sedangkan koperasi merupakan perkumpulan orang  setiap orang mempunyai hak satu suara, tidak tergantung dari besarnya modal

PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI : Tanggal 5 Maret 2015 Koordinasi Pokja Koperasi dengan team faskel, Personil hukum PSF untuk penyempurnaan AD/ART hasil pembahasan Pokja (tersusunnya Draft AD/ART yang akan disampaikan ke dinas koperasi) Tanggal 11 maret 2015 Pembahasan AD/ART dengan dinas Koperasi kota Semarang, Notaris kota Semarang, team OSP, BKM Pilot se kota Semarang Tanggal 18 maret 2015 Dokumen persyaratan pembentukan koperasi simpan pinjam siap, namun menunggu hasil workshop Bahu

PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI : Tanggal 3 Februari 2015 Rembug Warga yg diwakili oleh pengurus RT/RW, tokoh masyarakat dipandu oleh team faskel dan OSP terkait dengan persiapan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam Pembentukan Pokja persiapan pendaftaran Koperasi Tanggal 8, 13, 18 Februari 2015 Rapat Pokja menyusun AD/ART koperasi simpan pinjam (Penyempurnaan hasil diskusi AD/ART akan dilaksanakan team pokja dengan mendiskusikan ke Notaris dan dinas koperasi Kota Semarang)

HARAPAN - HARAPAN Terbentuknya Undang – undang khusus koperasi DAPM (lex specialist) Koperasi yang terbentuk tetap dapat membiayai kegiatan nangkis BKM Dukungan penguatan kapasitas baik manajerial maupun teknis secara berkelanjutan (sertifikasi bebas biaya, IT) Dukungan penguatan modal dan peralatan