Choosing Crime.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Advertisements

Latar Belakang Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang.
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi
Jessica Tiarany S Vanessa Wangania. JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menuturkan, Indonesia memiliki kekuatan dalam memproduksi.
DEMOKRATISASI DAN REFORMASI KEAMANAN
Assalaamu’alaikum Kelompok A5.
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
ETIKA PROFESI KEPOLISIAN
BANK INDONESIA PERTEMUAN 3.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Oleh : Millisa Chusnul Eka Safitri H
PERLINDUNGAN KORBAN DALAM REGULASI
SIPD WARNING Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Created by Kelompok 7.
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
ASPEK PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
MENINGKATKAN KAPASITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH bahan ajar ilmu pemerintahan UNIKOM.
Lembaga Negara yang Independen
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
UU REPUBLIK INDONESIA NO
SMOKING AND SMUGGLING Studi kasus indonesia Anggota kelompok :
MANFAAT KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI BAGI HUKUM PIDANA
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Instrumen Hukum Dan Peradilan Internasional HAM
PEMILU DAN KELEMBAGAAN EKONOMI
Baru Penting Kalau Sudah Mati
Bab 5 Hak Asasi Manusia.
CRIME PREVENTION THROUGH ENVIROMENTAL DESIGN ( C. P. T. E
Mochammad Ilham Haqiqi
Crime and Punishment (Studi Kasus di Indonesia)
ASSALAMU ‘ALAIKUM.
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
NOTULENSI RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RUU ANTITERORISME
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA
PENERANGAN KESATUAN NOMOR : 31/VII/2014/PENSAT
RISIKO KEPATUHAN (COMPLAINCE RISK)
Instrumen HAM Modern.
BAB XI MENGOPTIMALKAN UNDANG-UNDANG ITE
HAK ASASI MANUSIA DR.SUHARTO,SH,M.Hum.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KASUS SIMULATOR SIM.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
MID SEMESTER – OPEN BOOK NOVEMBER 2012 STIE H. AGUS SALIM BUKITTINGGI
PELANGGARAN HAM (HAK ASASI MANUSIA)
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
KULIAH 12.
Choosing crime M Rifqi Fauzi ( ).
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)
PEMBANGUNAN YANG MENINGGALKAN PENCEGAHAN
Pemerintah Biarkan Iklan Rokok
perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Journal Reading Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
Dr. HM Ali Taher, SH, M.Hum Ketua Komisi VIII DPR RI F-PAN/Banten III
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
BANTUAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
Konsep gender Dalam kesehatan Reproduksi perempuan
Transcript presentasi:

Choosing Crime

Contoh kasus yang hampir serupa di Indonesia

Liputan6.com, Makassar - Anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan, Akbar Faisal membeberkan rencana penambahan anggaran Polri pada tahun anggaran 2016. Menurut Akbar, untuk 2016 akan ada penambahan anggaran sekitar Rp 10 triliun bagi Polri. "Ini harus digunakan sebaik mungkin," kata Akbar di Gedung Balai Manunggal Jenderal Yusuf Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 2 November 2015. Dia mengatakan, kenaikan anggaran Polri ini lebih karena semakin beratnya tugas-tugas kepolisian sehingga dibutuhkan penganggaran yang cukup untuk membiayai operasional pelayanan tersebut. Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengaku, kenaikan anggaran Polri ini karena perbandingan anggota Polri di lapangan belum memenuhi standar organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Karena itu, pemerintah dan DPR akan mengupayakan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kendati tindak pidana kejahatan semakin canggih juga. Kenaikan anggaran yang didapat Polri ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan beberapa kementerian atau lembaga lain, seperti Kementerian Pertahanan yang sebelumnya mendapat anggaran Rp 102,2 triliun dalam APBN 2015, turun menjadi Rp 95,9 triliun dalam RAPBN 2016. Mendengar paparan ini, ratusan polisi yang memadati Gedung Balai Manunggal Jenderal Yusuf langsung bertepuk tangan. Dalam kesempatan itu, Kapolda Sulselbar Irjen Pudji Hartanto Iskandar juga mengaku jika tugas-tugas pelayanan kepolisian setiap harinya semakin berat. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. "Tugas-tugas anggota kepolisian memang setiap hari semakin berat. Tindak pidana kejahatan juga terus ter-update dan semakin canggih, kami di kepolisian harus meningkatkan kemampuan itu," kata Pudji. (Ant/Sun/Ans)*

Contoh kasus yang ada di Indonesia tadi hampir sama dengan yang terjadi di New York dimana pihak keamanan disana diberi tambahan $3 miliar untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Kebijakan tersebut mungkin ada benarnya jika dilihat dari perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan dan juga geliat gerakan teroris yang semakin hari semakin besar. Butuh dana dan sumber daya yang optimal untuk mendapatkan tingkat keamanan yang efektif. dan juga dibutuhkan pihak keamanan yang terpercaya tanpa mengikis atau mengurangi penambahan anggaran Rp 10 Triliun tadi jika benar-benar terealisasi.

Apakah tepat sasaran? Namun apakah memang penambahan anggaran Rp 10 triliun ke kepolisian merupakan tindak yang benar? Mengingat masih maraknya kriminalitas di Indonesia dan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia? Kriminalitas berpengaruh terhadap pendidikan, begitupun sebaliknya. Karena kedua hal itu berpengaruh pada ekonomi Ekonomi Kriminalitas pendidikan

Niat manusia menempuh pendidikan yang tinggi yaitu untuk mapan dimasa depannya, atau memiliki kondisi ekonomi yang baik. Karena jika kurang berpendidikan, kecil kemungkinan kondisi ekonomi seseorang akan baik. Banyak contoh di masyarakat kita bahwa orang yang kurang berpendidikan berakhir menjadi kriminal. Karena mereka tidak memiliki intelijensi seperti orang yang berpendidikan sehingga mereka sulit mendapat pekerjaan yang layak. Akhirnyapun mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Yaitu dengan melakukan tindak kriminal yang merugikan orang lain.

Kasus di seattle juga dapat dijadikan contoh, karena sangat terpublikasinya praktik prostitusi polisi focus pada menindak praktik prostitusi tersebut, sehingga tindak kriminal lain menjadi sedikit longgar dan terkesan tak terjaga. Hal ini tidak boleh terjadi di Indonesia apalagi karena Januari lalu ada Bom di Sarinah Thamrin Jakarta, polisi menjadi terfokus pada pencegahan terorisme padahal masih banyak tindak kriminal lain yang harus dicegah di Indonesia.

Kesimpulan yang dapat ditarik Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa jika ingin mencegah tindak kriminal penambahan anggaran di kepolisian memang baik maksudnya, namun alangkah baiknya jika melihat lagi ke sektor lain seperti pendidikan yang masih kurang perhatiannya menurut saya. Masih banyak anak-anak yang tidak lanjut sekolah dan kuliah karena terkendala biaya. Penambahan anggaran ini harus tepat sasaran, tidak hanya langsung ke departemen yang mengurus tindak kriminal, namun harus diperhatikan dari akarnya yaitu pendidikan.