PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN :

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A.
Advertisements

HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
Dr. Bambang Hariyana, M.Kes
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MDG’S
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI PPSDMK
Rumah Sakit di Indonesia 6 Desember 2013 PKMK FK UGM.
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Progres Pengembangan Instrumen Akreditasi Spesialis Dokter dan Dokter Gigi Jakarta, 08 April 2015.
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROGRAM AKREDITASI ADVOKASI PERCEPATAN AKREDITASI RS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
Jl. Prof. DR. Latumeten No. 1 Jakarta D IREKSI.
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Kebutuhan Jumlah Pegawai
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
{PROFIL SDMK PROVINSI}
ALUR PENERBITAN STRTTK
Diskusi: Peran Departemen dalam AHS
VISI MENJADI RUMAH SAKIT KEBANGGAAN
FUNGSI RM DI RUMAH SAKIT
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN
Persiapan Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan
Materi 4 Manajemen Rumah Sakit AKK – smt 7
DUKUNGAN RS TERHADAP PERAWATAN PALIATIF
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
Fasilitasi Pengisian Formulir
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
METODE PERHITUNGAN KEBUTUHAN SDMK BERDASRKAN PERMENKES RI NOMOR 33 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.
FUNGSI RM DI RUMAH SAKIT
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) DI KABUPATEN.
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS)
PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UGM
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
VERIFIKASI KEBUTUHAN SPESIALIS.
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
Program Kerjasama RSUPN dr
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota.
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
Kebutuhan Jumlah Pegawai
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
Organisasi Yankes Pertemuan 3
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN : PPDS/PPDGS Oleh Yuti Suhartati Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDMK Jakarta, 9 Maret 2017 PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN BADAN PPSDMK KEMENTERIAN KESEHATAN

PEMENUHAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS/SUB SPESIALIS DASAR PELAKSANAAN BANTUAN PPDS / PPDGS Keberadaaan dan ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit kurang dari standar minimal yang ditetapkan Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan spesialistik Perlunya Peningkatan Kemampuan dan Profesionalisme dokter/dokter gigi Pemenuhan dr Spesialis di RS Regional, Provinsi dan Nasional PEMENUHAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS/SUB SPESIALIS PROGRAM BANTUAN PPDS/PPDGS/ SUB SPESIALIS.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang izin dan Klasifikasi Rumah Sakit Permenkes Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan PPDS/PPDGS

DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS DOKTER SUB SPESIALIS PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS DOKTER SUB SPESIALIS PROGRAM FELLOWSHIP

Ratio Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk Target Rasio 12,2 Realisasi 12,6 Sumber : Konsil Kedokteran Indonesia 31 Desember 2015

REKAPITULASI KEKURANGAN DOKTER SPESIALIS 4 DASAR TAHUN 2017 KRITERIA RS JUM RS KEKURANGAN DOKTER SPESIALIS Sp. Anak Sp.Obgyn Sp.Peny. Dalam Sp.Bedah RS. DAERAH PERBATASAN 19 13 15 RS. RUJUKAN REGIONAL 110 74 61 63 100 RS. RUJUKAN PROVINSI 20 36 33 59 RS. RUJUKAN NASIONAL 14 2 7 9 RS. KELAS C (PEMDA) 270 144 107 106 137 RS. KELAS D (PEMDA) 130 46 41 RS. KELAS A DAN B 143 34 76 RS. TNI-POLRI 167 78 62 RS. BUMN 64 26 23 30 TOTAL 460 355 388 546 Berdasarkan data dari RS online 10 Januari 2017, kekurangan dokter spesilias 4 dasar dan dokter sp. Anestesi, menggunakan standar minimal menurut PMK No. 56 tahun 2016 tentang klasifikasi dan perizinan RS (kriteria RS Umum) dan PMK 340/2014 tentang Klasifikasi RS (kriteria RS Khusus) yakni: RS Daerah Perbatasan, Ada 19 RS di daerah perbatasan, kekurangan dokter Sp. Anak 13 orang, dokter Sp. Obgyn 13 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 15 orang, dokter Sp. Bedah 13 orang dan dokter Sp. Anestesi 7 orang. RS Rujukan Regional, Ada 110 RS Rujukan Regional, ada 6 RS rujukan regional beririsan dengan RS Daerah Perbatasan, kekurangan dokter Sp. Anak 174 orang, dokter Sp. Obgyn 61 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 63 orang, dokter Sp. Bedah 100 orang dan dokter Sp. Anestesi 61 orang. RS Rujukan Provinsi, Ada 20 RS Rujukan Provinsi, kekurangan dokter Sp. Anak 36 orang, dokter Sp. Obgyn 33 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 33 orang, dokter Sp. Bedah 59 orang dan dokter Sp. Anestesi 12 orang. RS Rujukan Nasional, Ada 14 RS Rujukan Nasional, kekurangan dokter Sp. Anak 2 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 7 orang, dokter Sp. Bedah 9 orang dan dokter Sp. Anestesi 1 orang. RS Kelas C milik Pemda, Ada 270 RS Kelas C milik PEMDA, kekurangan dokter Sp. Anak 144 orang, dokter Sp. Obgyn 107 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 106 orang, dokter Sp. Bedah 137 orang dan dokter Sp. Anestesi 39 orang. RS Kelas D milik Pemda, Ada 130 RS RS Kelas D milik PEMDA, kekurangan dokter Sp. Anak 46 orang, dokter Sp. Obgyn 41 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 46 orang, dan dokter Sp. Bedah 61 orang RS Kelas A dan B, Ada 143 RS Kelas A dan B, kekurangan dokter Sp. Anak 41 orang, dokter Sp. Obgyn 19 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 34 orang, dokter Sp. Bedah 76 orang dan dokter Sp. Anestesi 34 orang. RS TNI-POLRI, Ada 167 RS TNI-POLRI, kekurangan dokter Sp. Anak 78 orang, dokter Sp. Obgyn 62 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 61 orang, dokter Sp. Bedah 61 orang dan dokter Sp. Anestesi 10 orang. RS BUMN, Ada 64 RS BUMN, kekurangan dokter Sp. Anak 26 orang, dokter Sp. Obgyn 19 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 23 orang, dokter Sp. Bedah 30 orang dan dokter Sp. Anestesi 8 orang. Sumber : RS Online, 10 Januari 2017 *) Menggunakan Standar PMK 56/2014 (RSU) dan 340/2014 ttg Klasifikasi RS (RSK)

REKAPITULASI KEKURANGAN DOKTER SPESIALIS 5 PENUNJANG TAHUN 2017 KRITERIA RS JUM RS KEKURANGAN DOKTER SPESIALIS Sp.Anestesi Sp.Radiologi Sp.Patologi Klinik Sp.Rehab Medik Sp.Patologi Anatomi RS. RUJUKAN REGIONAL 110 61 91 93 162 159 RS. RUJUKAN PROVINSI 20 12 21 26 43 35 RS. RUJUKAN NASIONAL 14 1 3 6 8 TOTAL 144 74 115 125 219 202 Berdasarkan data dari RS online 10 Januari 2017, kekurangan dokter spesilias 4 dasar dan dokter sp. Anestesi, menggunakan standar minimal menurut PMK No. 56 tahun 2016 tentang klasifikasi dan perizinan RS (kriteria RS Umum) dan PMK 340/2014 tentang Klasifikasi RS (kriteria RS Khusus) yakni: RS Daerah Perbatasan, Ada 19 RS di daerah perbatasan, kekurangan dokter Sp. Anak 13 orang, dokter Sp. Obgyn 13 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 15 orang, dokter Sp. Bedah 13 orang dan dokter Sp. Anestesi 7 orang. RS Rujukan Regional, Ada 110 RS Rujukan Regional, ada 6 RS rujukan regional beririsan dengan RS Daerah Perbatasan, kekurangan dokter Sp. Anak 174 orang, dokter Sp. Obgyn 61 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 63 orang, dokter Sp. Bedah 100 orang dan dokter Sp. Anestesi 61 orang. RS Rujukan Provinsi, Ada 20 RS Rujukan Provinsi, kekurangan dokter Sp. Anak 36 orang, dokter Sp. Obgyn 33 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 33 orang, dokter Sp. Bedah 59 orang dan dokter Sp. Anestesi 12 orang. RS Rujukan Nasional, Ada 14 RS Rujukan Nasional, kekurangan dokter Sp. Anak 2 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 7 orang, dokter Sp. Bedah 9 orang dan dokter Sp. Anestesi 1 orang. RS Kelas C milik Pemda, Ada 270 RS Kelas C milik PEMDA, kekurangan dokter Sp. Anak 144 orang, dokter Sp. Obgyn 107 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 106 orang, dokter Sp. Bedah 137 orang dan dokter Sp. Anestesi 39 orang. RS Kelas D milik Pemda, Ada 130 RS RS Kelas D milik PEMDA, kekurangan dokter Sp. Anak 46 orang, dokter Sp. Obgyn 41 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 46 orang, dan dokter Sp. Bedah 61 orang RS Kelas A dan B, Ada 143 RS Kelas A dan B, kekurangan dokter Sp. Anak 41 orang, dokter Sp. Obgyn 19 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 34 orang, dokter Sp. Bedah 76 orang dan dokter Sp. Anestesi 34 orang. RS TNI-POLRI, Ada 167 RS TNI-POLRI, kekurangan dokter Sp. Anak 78 orang, dokter Sp. Obgyn 62 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 61 orang, dokter Sp. Bedah 61 orang dan dokter Sp. Anestesi 10 orang. RS BUMN, Ada 64 RS BUMN, kekurangan dokter Sp. Anak 26 orang, dokter Sp. Obgyn 19 orang, dokter Sp. Peny. Dalam 23 orang, dokter Sp. Bedah 30 orang dan dokter Sp. Anestesi 8 orang. Sumber : RS Online, 10 Januari 2017 *) Menggunakan Standar PMK 56/2014 (RSU) dan 340/2014 ttg Klasifikasi RS (RSK)

ALUR PROGRAM BANTUAN DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS PERENCANAAN KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS DINAS KABUPATEN KOTA / UPT Usulan Faskes Daerah Pendaftaran Online Usulan UPT Usulan TNI/POLRI Dinkes Kab/ Kota Verifikasi 1 Seleksi Administrasi dan Akademik Dinkes Provinsi Verifikasi 2 Pusat Verifikasi 3 FK / FKG Test Akademik LULUS Pendayagunaan Tugsus residen WKDS : N – 2N Proses Pendidikan Monitoring dan Evaluasi

1 2 3 4 PPDS/PPDGS 2008-2016 6.694 3.704 144 2.846 NO KEADAAN PESERTA ∑ PESERTA yang diberikan bantuan (2008-2016) 6.694 2 ∑ PESERTA AKTIF KULIAH yang diberikan bantuan (2008-2016) 3.704 3 ∑ PESERTA DO, MENINGGAL, UNDUR DIRI (2008-2016) 144 4 ∑ LULUSAN 2008- 2016 2.846 Note : Data per 28 Desember 2016

REKAPITULASI PESERTA PPDS/PPDGS TAHUN 2008-2016 (Angkatan I - XVII) PER PROVINSI

DATA PPDS/PPDGS PER JENIS SPESIALIS tahun 2008-2016

PPDS/PPDGS 2008-2016 89 orang 99 orang 49 orang 46 orang 34 orang

1 2 3 4 Masa Pengabdian Lulusan PPDS/PPDGS N+2 N+1 N 2N Ibukota Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali 3 N+1 Kabupaten/ Kota di luar Pulau Jawa dan Bali dan lokasi lokasi sebagaimana dimaksud angka 4 4 N Papua, Papua Barat, Maluku, Malut, NTT, Sulbar, Sulteng, Sultra Sangihe,Talaud, Sitaro Kep Selayar Nunukan & Malinau Anambas & Natuna Mentawai Nias Utara + Nisel 2N Pulau Jawa dan Bali

RENCANA BANTUAN PROGRAM PPDS/PPDGS NO PROGRAM 2017 2018 2019 1 PESERTA BARU PPDS/PPDGS 225 350 400 2 PESERTA BARU SUB SPESIALIS 20 3 FELOWSHIP 40

BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUB SPESIALIS

PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN SUB SPESIALIS (Sp-2) TUJUAN Pemenuhan kebutuhan Dokter Sub Spesialis di Rumah Sakit Rujukan Nasional , Provinsi, Regional (Kelas A dan Kelas B) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tersier INSTITUSI PENDIDIKAN FK-UI (P.Dalam, Bedah, Kesehatan Anak, Obsgyn & Psikiatri) FK-UNAIR (P.Dalam, Bedah, Kesehatan Anak, Obsgyn & Psikiatri) FK-UNSRI (P. Dalam) PESERTA PNS RS PEMERINTAH TIPE A DAN B 14 RS RUJUKAN NASIONAL, 20 RS RUJUKAN PROV DAN 10 RS RUJUKAN REGIONAL

PEMINATAN SUB SPESIALIS (Sp-2) A. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak : Gastrohepatologi 3. Neonatologi Infeksi dan Penyakit Tropis 4. Tumbuh Kembang B. Program Studi Ilmu Bedah Bedah Digestif 3. Bedah Vaskuler Bedah Onkologi C. Program Studi Penyakit Dalam : Gastroenterohepatologi 4. Hematologi Onkologi Medik Ginjal Hipertensi 5. Penyakit Tropik Infeksi Endokrinologi, Metabolisme dan Diabetes D. Program Studi Ilmu Psikiatri : Psikiatri Anak dan Remaja E. Program Studi Obgyn Fetomaternal Obstetri dan Ginekologi Sosial

BANTUAN PROGRAM FELLOWSHIP DOKTER SPESIALIS

DASAR PELAKSANAAN BANTUAN FELLOWSHIP DOKTER SPESIALIS Ketersediaan dokter sub spesialis di rumah sakit kurang dari standar minimal yang ditetapkan FK Penyelenggara Program Pendidikan Sub Spesialis masih sangat terbatas Perlunya Peningkatan Kemampuan dan Profesionalisme Dokter Spesialis PEMENUHAN KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS MELALUI FELLOWSHIP Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis maka dipandang perlu untuk dilakukan wajib kerja bagi dokter spesialis

PROGRAM FELLOWSHIP DOKTER SPESIALIS Definisi Fellowship : Program Penambahan Kompetensi Dr Spesialis yang terpola, terukur Dan dapat dipertanggungjawabkan, berbasis Hospital based Penyelenggara Kolegium bekerja sama dengan Rumah Sakit dan Organisasi Profesi Durasi Lama Penyelenggaraan 6-12 bulan Penyelenggaraan Dr Spesialis PNS RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional Seleksi administrasi oleh Kemenkes Seleksi akademik oleh Koligium dan Perhimpunan Sertifikat oleh Koligium dan KKI

PROGRAM FELLOWSHIP DOKTER SPESIALIS Tempat Pelaksanaan RS Jantung Harapan Kita RSCM RS SARDJITO Regulasi Pengembangan Permenkes bantuan program fellowship bagi dokter spesialis Kerjasama Koordinasi dengan Kemenristek Dikti dalam hal penyelenggaraan fellowship, termasuk dalam Pengaturan regulasi Pembentukan Pokja di dalam komite bersama Kemenristek Dikti dan Kemenkes Pembiayaan APBN LPDP

JENIS PEMINATAN DAN JANGKA WAKTU PROGRAM FELLOWSHIP DOKTER SPESIALIS NO TEMPAT JENIS JANGKA WAKTU PELAKSANAAN JUMLAH PESERTA 1 RS Jantung Harapan Kita 1. Bedah Jantung Dewasa 1 tahun 2 org 2. Bedah Jantung Anak 1 tahun 1 org 3. Anestesi cardiovascular 7-8 org 4. Cardiologi invasif intervensi 4 org 5. Cardiologi critical care 6. Cardiologi imaging : echo ultrasound & nuclear MRI 6 bulan 3 org 7. Cardiologi arithmia 8. Cardiologi pediatric 9. Cardiologi rehab & prevention

JENIS PEMINATAN DAN JANGKA WAKTU PROGRAM FELLOWSHIP DOKTER SPESIALIS NO TEMPAT JENIS JANGKA WAKTU JUMLAH PESERTA 2 RSCM 1. Perinatologi 6 bln 1 org 2. NICU 4 org 3. Hemodialisa 3 bln 3 org 4. Endoscopy 4 bln 5. Neorologi : EMG 2 bln 2 org 6. Mata : katarak & retina 3 bln katarak 6 bln retina 7. THT 8. Laring faring 9. Plastic rekonstruksi THT 10. Onkologi Orthopedi

JENIS PEMINATAN DAN JANGKA WAKTU PROGRAM FELLOWSHIP DOKTER SPESIALIS NO TEMPAT JENIS 3 RS Sardjito 1. Kardiologi Intervensi non Bedah 2. Kardiovaskular Insentive Care 3. Anestesi Obstetri 4. endrokrin 5. Neorologi