kehadiran tugas UTS UAS

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Advertisements

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.

PUTUSAN PENGADILAN.

Pengertian Peradilan, Pengadilan

Hukum Acara PTUN Pengantar.

PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.

Pengertian dan Asas-asas PTUN

TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN

Proses Administratif.

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Linear Programming (Pemrograman Linier)

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

SILABUS DAN SAP KONSTRUKSI BETON II

This is it.... Okky Risma Pratiwi( /11) Wasiadi H F( /12) Sheila Nur Shabrina( /14) Friska Jayanti Yusuf( /15) Faradiba.

Login. Loading... Active Inactive Close By.. PLAY.

Untuk banding : Tidak ada syarat-syarat khusus kecuali tentang tenggang waktu saja, pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Meruapakan pengadilan.

PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter

ISSUE HUKUM TERKINI PERGULATAN TENTANG KEPASTIAN & KEADILAN

PUTUSAN PENGADILAN.

HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.

HUKUM ACARA PERDATA Pengertian:

Oleh Ridho Mubarak Piliang, SH.MH 2016

Kontrak Perkuliahan METODOLOGI PENELITIAN

10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.

AMELIA SRI KUSUMA DEWI, S.H., M.Kn

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN 2 SKS

Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.

KEKUASAAN KEHAKIMAN Pengantar ilmu hukum.

Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Program Studi Statistika Semester Ganjil 2012

Program Studi Statistika Semester Ganjil 2012

Pengantar Ilmu Ekonomi

Asas-Asas Umum dlm UUPA

SILABI HUKUM ACARA PERDATA

Mengapa ada Penemuan Hukum?

Ekonometrika Lanjutan

Linear Programming (Pemrograman Linier)

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

SATUAN ACARA PERKULIAHAN CONDOMINIUM & PERMASALAHANNYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014 PERSYARATAN PERKULIAHAN.

LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM

Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata

Analisis Instrumental I

Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)

Oleh : Satria Prayoga,S.H.,M.H.

HUKUM ACARA PIDANA Oleh : Rahmanu Wijaya.

S I M KONTRAK KULIAH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

STATISTIKA SKS: 4(3-1) Kode: Tujuan Instruksional Umum:

METODE ILMIAH [Scientific Method]

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Kontrak Kuliah Pengantar Teori Ekonomi Makro

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

KONTRAK PERKULIAHAN D0SEN : Ir. Sri Rahayu, MS

KONTRAK PERKULIAHAN D0SEN : Ir. Sri Rahayu, MS

SISTEMATIKA UU NO. 12 TAHUN 2011

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Materi kuliah Tanggal 15 Oktober 2016 Dr. Rachmayanthy, SH.

PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Statistika Deksriptif

PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter

RANCANGAN PEMBELAJARAN DI KKG/MGMP DAN PELAPORAN KEGIATAN DANA BANTUAN LANGSUNG (DBL) 2011 DI LPMP SUMSEL TANGGAL, 27 S.D 31 DESEMBER 2010.

ASPEK ETIK & HUKUM TERKAIT DG MANAJEMEN PELAYANAN & ASUHAN KEPERAWATAN

Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata

UNDANG UNDANG KESEHATAN

Linear Programming (Pemrograman Linier)

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.

UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kenny Wiston Law Offices American Grill Building 6 th Floor Jl. Tanjung Karang.

MATA KULIAH PELAYANAN KB. BEBAN SKS BEBAN SKS 2 SKS 1 T 1 P 16 X PERTEMUAN (UTS DAN UAS)

Transcript presentasi:

kehadiran tugas UTS UAS KOMPONEN PENILAIAN kehadiran tugas UTS UAS

Tujuan perkuliahan Menguraikan asas-asas HAC pd umumnya dan secara khusus di PTUN. Pengertian Upaya Administratif, objek dan subjek perkara. Urutan proses berperkara s/d putusan PTUN, banding dan kasasi.

Gambaran Umum Perkuliahan Sifat khusus HAC pd umumnya, Karakteristik Haptun, Upaya Administratif dibandingkan dgn upaya hk di PTUN. Pengertian & stmatika UU PTUN, Proses beracara,

Materi Bagian I: Pengantar, Asas Umum Bagian II: Asas & Karakteristik Haptun Bagian III: Perbandingan dgn Haperd Bagian IV :Tindakan Pem dlm H. Publik & Perdata Bagian V : Pengertian dasar UU PTUN

Materi Bagian VI: Keputusan Administrasi Bagian VII: Pembatalan Keputusan Bagian VIII: Upaya Administrasi Bagian IX : Proses Administrasi Bagian X : Proses Justisiil Bagian XI : AAUPB

Bagian XII : Eksekusi Bagian XIII : Upaya Hukum Bagian XIV : Kemudahan Bagi Warga masyarakat Bagian XV : Kepentingan Umum Bagian XVI: a/n Bagian XVII: Maladministrasi

Asas-asas Umum Hukum Acara Sederhana, murah, cepat Kesatuan beracara Peradilan berjenjang Musyawarah untuk mufakat Praduga tak bersalah Peradilan terbuka untuk umum Bantuan hukum

Asas-asas Umum Hukum Acara Audi alteram partem Equality before the law Freedom of judiciary Accountability Professionalism Transparancy Ne bis in idem

Audi Alteram Partem Protection of human right Natural justice The rule of hearing (due process)

Freedom of Judiciary Tujuan: Sebagai bagian sistem pemisahan kekuasaan Mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang Menilai keabsahan tindakan pemeritah secara hukum Resiko: Hakim menyalahgunakan kekuasaan Hakim bertindak sewenang-wenang

Pembatasan: Hakim memutus menurut hukum Menunjukkan secara tegas ketentuan hukum 2. Hakim memutus untuk keadilan Tafsir konstruksi menemukan bahkan menyampingkan hukum 3. Hakim berpegang teguh pada asas-asas hukum dan keadilan

Accountability Standard of conduct expected of minister or civil servant Justification of: Legality, procedural fairness, efficiency, wisdom, ideological soundness