PAJAK ATAS PERNJANJIAN SPK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PPH FINAL PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 15.
Advertisements

SOSIALISASI PERPAJAKAN
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Pajak Penghasilan Pasal 23
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
KREDIT PAJAK PENGHASILAN
Pajak Penghasilan Pasal 21
Hutang Pihutang Pajak Hutang Pajak Penghasilan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ( KUP ) :
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Kredit Pajak LN)
Rika Lidyah, S.E.,M.Si1 Pajak Penghasilan Pasal 23 Presented by: Rika Lidyah, S.E.,M.Si.
Pajak Penghasilan Pasal 23
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Perpajakan.
Materi 5 Pengertian PPh Ps 22 Penghitungan PPh Ps 22
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PPh PASAL 24.
(Kredit Pajak Luar Negeri)
Hutang Pihutang Pajak Hutang Pajak Penghasilan
Penghitungan PPh Final
PPh PASAL 23 PENGHASILAN WAJIB PAJAK DAN BUT PENGHASILAN ATAS KEGIATAN
Tarif Pajak dan Kredit Pajak
PELUNASAN PAJAK Pertemuan 13.
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan
Materi 12.
MATERI E LEARNING MANAJEMEN PAJAK SENIN 6 OKTOBER 2014 JAM KERJAKAN TUGAS SLIDE 16.
Materi 6 Pengertian PPh Ps 23 Penghitungan PPh Ps 23
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
MATERI E LEARNING MANAJEMEN PAJAK SENIN 6 OKTOBER 2014 JAM KERJAKAN TUGAS SLIDE 16. dikumpulkan di pertemuan berikutnya.
MATERI KULIAH PENGERTIAN PPN HISTORY PPN DAN PPn BM DI INDONESIA
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri
CARA PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA
ASPEK PERPJAKAN Bidang penelitian.
PPh PASAL 25.
Pajak Penghasilan Final
Pajak Penghasilan (PPh) Badan
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) (BERSIFAT FINAL)
SURAT KETETAPAN PAJAK SURAT TAGIHAN PAJAK.
AKUNTANSI PAJAK UNTUK UTANG PAJAK Hafiez Sofyani, M.Sc.
PPh Pot-Put PPh Pemotongan dan Pemungutan
PERTEMUAN 2 M PAJAK Asas dan Sistem Pemungutan Pajak Aristanti.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Tax HIGHLIGHTS Perubahan NPWP
KEBIJAKAN FISKAL PENGERTIAN
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
Matakuliah : F Pengantar Hukum Pajak
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
Surat Pemberitahuan (SPT)
Soal Pertemuan 5 Mata kuliah : F Perpajakan Internasional
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
Sistem Pemungutan Pajak
Materi 12.
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
PEMOTONGAN & PEMBAYARAN PAJAK
PAJAK.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
KEPUTUSAN MANAJEMEN SALAH SATU UPAYA MELAKSANAKAN PERENCANA AN PAJAK YANG BAIK SEHINGGA KEWAJIBAN PAJAK YANG HARUS DIPENUHI TIDAK LEBIH DAN TIDAK.
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
Pengawasan SPT(surat pemeberitahuan pajak tahunan)
PPh Pasal 23 Pengertian: Pajak atas penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal dalam tahun takwim melalui pemungutan pihak ketiga, berdasarkan.
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
PPh Ps 26 Mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (baik pribadi maupun.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA KPP PRATAMA PALOPO 2017.
Aspek Perpajakan Katering
PAJAK BADAN. PPh Final PPh Pasal 4 ayat 2  PPh Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada wajib pajak.
Transcript presentasi:

PAJAK ATAS PERNJANJIAN SPK PT. Fyfe Fibrwrap Indonesia

1. Setiap SPK dikenakan pajak atas : 1. PPN : 10% 2. PPh : 4% 1. Setiap SPK dikenakan pajak atas : 1. PPN : 10% 2. PPh : 4% **dari nilai kontrak. {Hal tersebut harus ditekankan dalam perjanjian}

Contoh : KONTRAK Rp 500.000.000 PPN (10%) Rp 50.000.000 TAGIHAN   KONTRAK Rp 500.000.000 PPN (10%) Rp 50.000.000 + TAGIHAN Rp 550.000.000 PPH (4%) Rp 20.000.000 - NETTO Rp 530.000.000

2. SPK dengan pihak customer tidak mau dipungut PPN (Customer Pribadi) Rumus = Nilai : 1,1 {Secara FFI tetap harus dibayarkan PPN}

CONTOH : KONTRAK DG PRIBADI Rp 500.000.000 DPP Rp 454.545.455 PPN (10)   KONTRAK DG PRIBADI Rp 500.000.000 DPP Rp 454.545.455 PPN (10) Rp 45.454.545 + TAGIHAN PPH (4%) dibayar sendiri Rp 18.181.818 - NETTO Rp 481.818.182

3. Tagihan ke Subkon (Pihak Ke-3): 1 3. Tagihan ke Subkon (Pihak Ke-3): 1. PPN : 10% (Tergantung Supplier) : PPN dipungut atau tidak kewajiban pihak ketiga. 2. PPh : 2%/3%/4% (FFI yang memotong) : Pemungutan PPh FFI wajib memotong atas subkon, tarif tergantung status pihak ketiga.

Tarif berdasarkan : 1. Badan : SIUJK 2 Tarif berdasarkan : 1. Badan : SIUJK 2. Pribadi : Surat Keahlian Khusus Pelaksanaan Konstruksi : Kualifikasi Kecil : 2% Kualifikasi Besar & Menengah : 3% Tanpa Kualifikasi : 4% Pengawas Konstruksi : Kualifikasi Kecil, Besar & Menengah : 4% Tanpa Kualifikasi : 6%

1. PPh ditanggung Pihak Ke 3   Contoh subkon ke Badan 1. PPh ditanggung Pihak Ke 3 DPP Rp 150.000.000 PPN Rp 15.000.000 + Tagihan dari pihak ke3 Rp 165.000.000 PPh 4% dipotong FFI (asumsi) Rp 6.000.000 - Subkon dibayarkan ke Pihak Ke3 Rp 159.000.000

Contoh subkon ke Pribadi 2. PPh ditanggung Pihak FFI   Contoh subkon ke Pribadi 2. PPh ditanggung Pihak FFI : Pihak Ke 3 menginginkan nilai yang dia dapat Rp 165.000.000 sudah bersih (Biasanya Pribadi). DPP = (165.000.000*100/96) Rp 171.875.000 PPH 4% asumsi Rp 6.875.000 - Netto yang dibayarkan ke Pihak Ke3 Rp 165.000.000 ** FFI harus membayarkan Rp 6.875.000,-

.... TERIMA KASIH ….