Logical Framework Penyusunan RPJMD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Oleh : Tjahjanulin Domai
HERLINA HAYU KARTIKA SARI, Strategi Perencanaan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
S.I.P.P.D Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Strategi dan Program 5 tahunan
KASUS: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Keterkaitan RenStra OPD
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Tanggapan terhadap Renstra DPR-RI
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
PELAPORAN EVALUASI DIRI
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
STRATEGI KEBIJAKAN.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
TEORI PERENCANAAN 22/09/2018.
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
Kementerian PPN/ Bappenas
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Simda perencanaan Dekstop rilis 16. Catatan Update Rilis 16 Perbaikan Laporan RPJMD Perbaikan Laporan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda.
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Logical Framework Penyusunan RPJMD Dr. Eni Sri Rahayuningsih., SE., ME Diklat PPD RPJMD-II Bappenas- FEB UTM Bangkalan, 7-18 September 2015

POKOK BAHASAN BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III PENGELOLAAN KEU DAERAH & KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI TUJUAN & SASARAN BAB VI STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI & KAIDAH PELAKSANAAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar hukum penyusunan 1.3. Hubungan antar dokumen 1.4. Sistematika penulisan 1.5. Maksud dan tujuan Berisi informasi umum & teknis tentang penyusunan RPJMD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi & Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Berisi Data & informasi tentang 4 Aspek di atas, sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir, dg tujuan : Mengetahui permasalahan, potensi/kekuatan daerah Sebagai Pijakan menyusun Permasalahan Pembangunan & Isu Strategis

BAB III ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH & KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan Bab III Berisi Data & informasi tentang postur APBD sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, sekurangnya 5 tahun terakhir, dg tujuan : Mengetahui kekuatan fiskal daerah serta perkembangannya (utamanya erkembangan PAD dan efisiensi belanja) Sebagai Pijakan menyusun Permasalahan Pembangunan & Isu Strategis

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu-Isu Strategis Bab IV Menyajikan informasi tentang : Hasil identifikasi permasalahan pembangunan, dari data yg bersumber dari Bab II & III  kondisi umum dan keuangan daerah + Visi Misi KDH dan Penelaahan RTRW (Prov, Daerah sekitar dan Nasional) Sebagai Pijakan menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

BAB V VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN 5.3. Tujuan dan Sasaran Bab V Menyajikan informasi tentang : Hasil identifikasi permasalahan pembangunan, dari data yg bersumber dari Bab II & III  kondisi umum dan keuangan daerah + Visi, Misi dan Penelaahan RTRW (Prov, Daerah sekitar dan Nasional) Bab ini juga mengacu RPJPD kab/Kota terkait

BAB VI STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN Bab VI Menyajikan informasi tentang : Penyusunan Strategi dapat menggunakan alat analisis SWOT, FGD dll Arah Kebijakan berisi tentang pelaksanaan strategi selama 5 tahun periode RPJMD

BAB VII KEBIKAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Kebijakan Umum 7.2. Program Pembangunan Daerah Bab VI Menyajikan informasi tentang : Kebijakan Umum = Penjelasan yang menjembatani antara Strategi dengan Program Pembangunan Rincian Program selama 5 tahun periode RPJMD

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN Program Pembangunan Daerah Kebutuhan pendanaan

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan..

Tabel Indikator Kinerja

BAB IX PEDOMAN TRANSISI & KAIDAH PELAKSANAAN Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Kaidah Pelaksanaan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. BAB X PENUTUP

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Logical Framework Penyusunan RPJMD

POINT OF VIEW (1): Penyusunan Analisis gambaran Umum Kondisi Daerah (bab II) hrs memperhatihan evaluasi RPJMD tahun sebelumnya & Penelaahan Dokumen RTRW terkait. Pengolahan Data dan Informasi meliputi Bab II tentang Kondisi Umum Daerah dan Bab III tentang Analisis Keuangan Daerah Perumusan Masalah dan Isu Strategis Bab IV harus berpijak pada data dan informasi yang terdapat dalam Bab II dan Bab III, Visi, Misi & Program KDH, menjadi dasar penyusunan Isu Strategis (Bab IV) & penyusunan Visi, Misi, tujuan & sasaran RPJMD (Bab V)

POINT OF VIEW (2): Penyusunan Visi, Misi, tujuan & sasaran RPJMD (Bab V) juga mengacu pd Telaah RPJPD kab/kota. Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI) mengacu pada Pengolahan Data & Informasi (Bab II & III) terkait dg kekuatan & kelemahan (SWOT). Memperhatikan Sistimatika dan urutan tahap penyusunan RPJMD sangat penting untuk menjamin konsistensi & keterkaitan antar Bab, Ketersediaan data & informasi secara memadai sangat penting guna menjamin kualitas perencanaan dalam RPJMD (SWOT

POINT OF VIEW (3): Komitmen dari seluruh Tim Penyusun RPJMD sangat dibutuhkan untuk menjamin dokumen mencerminkan kondisi di setiap SKPD, FGD / Forum SKPD memiliki peran penting dalam pembahasan data/kebijakan yg bersifat Bottom Up, misalnya penyusunan program prioritas. (SWOT

Terimakasih