DEPARTEMEN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya.
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
1 PENYUSUNAN SBK 2010 BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Jakarta, 25 M a r e t 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN.
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Inna Grand Bali Beach 18 Juni 2009
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
SOSIALISASI PERDIRJEN NOMOR 10/PB/2011
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
PENGGOLONGAN KODEFIKASI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Prosedur Pengelolaan Anggran Belanja Pada Bagian Umum Kantor Hana Hardian, for further detail, please visit
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PROSEDUR Rusydah Amalia for further detail, please visit
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN DIRJEN PAJAK NO. PER-8/PJ/2010 TENTANG SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG.
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA BERDASARKAN METODE PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN PADA RUMAH SAKIT for further detail, please visit
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7 APRIL 2015 Pusat Penanggulangan Krisis.
Pembiayaan Pembangunan
INSPEKTORAT WILAYAH VI
BIMTEK MODUL LAPORAN KEUANGAN BIOS
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Kementerian Keuangan RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
UPAYA PERCEPATAN PELAKSANAAN PUAP TA. 2009
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.
PEDOMAN PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pertemuan Koordinasi Data Rekening Kementerian Kesehatan TW 3 TA 2017
Pelayanan Transaksi Non Tunai dan Integrasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah BPD BALI.
Pembiayaan Pembangunan
ASPEK HUKUM JASA KONSTRUKSI
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN KKG DAN MGMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT.
DESIMINASI PROGRAM NON DEGREE TRAINING 2017
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Direktorat Jenderal Pajak 1 7. BUDGET BIAYA PABRIK TIDAK LANGSUNG  Pengertian  Kegunaan Budget Biaya PTL  Faktor – faktor Budget Biaya PTL  Bentuk.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
PUSAT PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS” BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN.
PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
Penjelasan teknis Reviu
UTS SERTAKAN NAMA DAN NPM. 1. Jabarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan menurut versi anda ! 2. Jabarkan Undang-Undang.
Transcript presentasi:

DEPARTEMEN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 38/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan Dan Nomor: 40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan DEPARTEMEN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2006

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 38/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan