Pemanfaatan BMN.

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Pembukuan & LPJ Bendahara
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Perencanaan kebutuhan & Penganggaran BMN
HUKUM BENDA MILIK NEGARA IV
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
BAB VI. PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Adminstrasi Asset dan Inventaris.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
PENGELOLAAN ASET DAERAH
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
Pengelolaan Aset Daerah
Penghapusan Piutang Negara
Pengelolaan Dana Hibah
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA
Kuliah ke-7. Fungsi ke-2 dr sebuah SIA yg dirancang dg baik adalah untuk memberikan pengawasan yg memadai untuk menjamin bahwa: 1. Semua transaksi telah.
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 246/PMK.02/2014 Tentang
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Dasar Hukum Keuangan Negara Perbendaharaan Negara Pengelolaan BMN/D
TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI,
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL RADALGRAM DATA S/D MEI 2015 Jakarta, Mei 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN.
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa
DAFTAR ISI DAFTAR 1 DAFTAR 2 DAFTAR.
TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
PEMINDAHTANGANAN A. PENJUALAN B. TUKAR MENUKAR C. HIBAH
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET BMD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kontrak Kontrak adalah :
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PEJABAT PENGELOLA BMN.
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
PENGHAPUSAN.
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
ADMINISTRASI PENGELOLAAN
DISAMPAIKAN OLEH : PARSIYO DIKLAT PIM TK. IV KEMENTERIAN PERTANIAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
For Good Local Governance
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMD.
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Pengelolaan Keuangan Daerah Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengelolaan Hibah Daerah
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
Muliani Sulya Fajarianti, SE, M.Ec.Dev
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI
Pelaku Pengelolaan Barang Milik Daerah (PMDN 19/2016)
Doden FE Untag Banyuwangi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping