PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengelolaan Lanskap Sejarah
Advertisements

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PROVINSI DIY
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Hasil Sidang Komisi III :
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015
Kementerian pendidikan dan kebudayaan 2015
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
NUROKHIM HP KEPALA SUBAG EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DITJEN KEBUDAYAAN Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan.
ARAHAN SEKDITJEN KSDAE REKONSILIASI PENDATAAN BIDANG KSDAE TAHUN 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA
PERUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III (Fasilitasi Bidang Kebudayaan)
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
PAPARAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DIY DI ERA KEISTIMEWAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.
Indikator Kinerja Utama Dinas PARBUDPORA Kabupaten Magetan
KONSELOR YANG BERBUDAYA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2010
POLA PEMBINAAN IMPLEMENTASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK BUDAYA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN & MASYARAKAT MADANI
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
DESIMINASI PROGRAM NON DEGREE TRAINING 2017
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Strategi LPMP SUMUT Dalam Pendataan Tahun 2018
POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
RAGAM JENIS CAGAR BUDAYA DAN PERMASALAHANNYA
PENGHAPUSAN DAN PENCATATAN KEMBALI CAGAR BUDAYA
Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tema: “Membangun Budaya Dan Budaya Membangun” Bojongsari, 21 Februari 2016

“Membangun Budaya Dan Budaya Membangun” A. LATAR BELAKANG Tema: “Membangun Budaya Dan Budaya Membangun” definisi: mem-ba-ngun (verba) : mendirikan, membina, memperbaiki budaya (noun) : pikiran, akal budi, adat istiadat, beradab, maju sumber: kbbi strategi: PENGELOLAAN DATA KEBUDAYAAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN 1 2 3 PELIBATAN PUBLIK DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM KEBUDAYAAN

B. PENGELOLAAN DATA KEBUDAYAAN PROSES BISNIS PENJARINGAN DATA POKOK KEBUDAYAAN

B. PENGELOLAAN DATA KEBUDAYAAN PEMANFAATAN DATA POKOK KEBUDAYAAN Data Pokok Kebudayaan Penetapan Pelestarian APLIKASI DATA POKOK KEBUDAYAAN data REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA & WARISAN BUDAYA rekomendasi Sistem : Setditjen Kebudayaan TIM AHLI PENETAPAN PELESTARIAN Pengumpulan Data : Masyarakat Dinas Bidang Kebudayaan verifikasi pengelolaan RISET program BPNB BALAR BALITBANG PERGURUAN TINGGI LEMBAGA RISET LAINNYA Verifikasi & Validasi Data : BPCB BPNB Direktorat DIREKTORAT BPCB DINAS MASYARAKAT intangible SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN CB & WB tangible

C. PELESTARIAN WARISAN BUDAYA (BENDA DAN TAK BENDA)

D. PELIBATAN PUBLIK DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM KEBUDAYAAN Stakeholder Kebudayaan Unsur Masyarakat Pelaku Seni Praktisi Kebudayaan Sanggar Komunitas Adat Lembaga Adat Organisasi Masyarakat Bidang Kebudayaan Unsur Instansi Ditjen Kebudayaan Dinas Bidang Kebudayaan di Daerah (Provinsi, Kab/Kota) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kebudayaan PROGRAM & KEGIATAN PARTISIPASI & ASPIRASI EKOSISTEM KEBUDAYAAN

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan (Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014) Pemerintah Pusat Pengelolaan Unsur-Unsur Kebudayaan yang pelakunya lintas daerah Provinsi Pengelolaan Data Budaya Pelestarian Tradisi Pembinaan Sejarah Pembinaan Kesenian Penetapan dan Pengelolaan Cagar Budaya tingkat Nasional (termasuk Regnas Cagar Budaya) Pengelolaan Museum Nasional (termasuk Registrasi Museum) Pengelolaan Warisan Budaya Nasional dan Dunia Pelindungan HKI Komunal di bidang kebudayaan Pembinaan Lembaga Kepercayaan Tuhan YME Pemerintah Provinsi Pengelolaan Unsur-Unsur Kebudayaan yang pelakunya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 Provinsi Penetapan dan Pengelolaan Cagar Budaya tingkat Provinsi Pengelolaan Museum Provinsi Pemerintah Kab/Kota Pengelolaan Unsur-Unsur Kebudayaan yang pelakunya dalam daerah Kab/Kota Penetapan dan Pengelolaan Cagar Budaya tingkat Kab/Kota Pengelolaan Museum Kab/Kota

TERIMA KASIH