Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

BAB VI PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Mengapa KAT harus diberdayakan ?
ACUAN LOKAKARYA KELOMPOK KELEMBAGAAN
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
Kepalangmerahan dan HPI
PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2015 “Transisi Pengakhiran PNPM-Mandiri Perdesaan dalam rangka Pengawalan Implementasi UU Desa”
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PERANGKAT PEMBELAJARAN
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
SHIP PARTNER.
PEREKONOMIAN INDONESIA
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Karakteristik koperasi
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
Desa Siaga Kelompok 5 Restu Anandya P Ulil Nur Fariz .A
SUGENG ENJANG.
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
DESTANA desa tangguh bencana.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

KARAKTERISTIK, PERMASALAHAN, PROSPEK, STRATEGI, PENINGKATAN KINERJA TKSM Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM KARAKTERISTIK DAN PERMASALAHAN PROSPEK TKSM STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

I. PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM A. Pengertian Undang – Undang Kesos : TKS adalah seseorang yang: Dididik dan dilatih secara profesional untuk melakukan Pelsos; Bekerja di bidang Kesos, di lembaga pemerintah / swasta (M ?) Relawan Sosial : seseorang / kelompok masyarakat : Berlatar belakang Peksos / bukan Peksos Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Kesos; Bukan di instansi sosial pemerintah Atas kemauan sendiri dengan / tanpa imbalan Peksos Profesional adalah seseorang : Bekerja di lembaga pemerintahan / swasta Memiliki kompetensi dan profesi Peksos kepedulian dalam Peksos Melalui pendidikan pelatihan pengalaman praktik Peksos Untuk melaksanakan Pelsos

2. Kepmensos RI No. 28 Tahun 1987 PSM adalah warga masyarakat Atas dasar : kesadaran, tanggung jawab sosial, rasa kebersamaan, kekeluargaan, kesetiakawanan sosial Sukarela Mengabdi di bidang Kesos 3. Glosarium Penyelenggaraan kesos Tagana adalah personal terlatih penanggulangan bencana berbasis masyarakat TKSK adalah seseorang yang : Diberi tugas melaksanakan pendampingan Dalam penanggulangan masalah Kesos Di tingkat Kecamatan TKSM adalah warga masyarakat yang : Peduli Memiliki wawasan dan komitmen Kesos Mengikuti pendidikan, latihan Kesos WPKS adalah wanita / wanita tokoh masyarakat yang : Mempunyai kemampuan untuk : Memimpin melaksanakan KegiatanKesos

B. Cakupan TKSM TKS TKS - PNS TKS - M Inst. Sos Inst. Lain Peksos Catatan : TKSM : No. 1 s/d 12 menunjuk pada spesifikasi rekrutment, pembekalan dan pembinaan serta sertifikasi (legalitas) TKSM : No. 1 s/d 12 juga menunjuk pada pendayagunaan yang lebih efektif Bagan belum mengindikasikan spesifikasi wilayah : Desa / Keluarahan, Kecamatan, dst . TKS TKS - PNS TKS - M Inst. Sos Inst. Lain Peksos Non Peksos Peksos Non Peksos Individu Lembaga (LKS, LSM, LA, LKS) Dibayar (TKSK; Pendamping PKH) Tidak Dibayar (PSM; WPKS; Relsos) Un-Organik 1 2 3 4 PEKSOS NON PEKSOS PEKSOS NON PEKSOS Dibayar (TIM) Tidak (Relsos) Organik 9 10 PEKSOS NON PEKSOS Dibayar (staf) 11 Tidak (Pengurus) 6 8 12 5 PEKSOS NON PEKSOS PEKSOS 7 NON PEKSOS PEKSOS NON PEKSOS

I. KARAKTERISTIK DAN PERMASALAHAN Basis Wilayah Kerja Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten / Kota – Propinsi; Nasional (TKSS, Relawan Sosial, Tenaga-Tenaga pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah-wilayah tersebut) Karakteristik wilayah kerja sangat terkait dengan kapasitas kordinasi; beban permasalahan (lokal / lintas “lokal), serta pendekatan Apresiasi : digaji / dibayar dan tidak dibayar; yang terkait dengan : Interpretasi kerelawanan / semangat volunterisme Hak, kewajiban, tanggung jawab Keberlanjutan “pengabdian” Kompetensi Pendidikan / pelatihan Peksos Pengalaman bekerja dibidang Kesos Semangat pengabdian yang terkait dengan pembekalan dan kinerja /performance

Permasalahan / Issue Relevan dengan karakteristik TKSM dan kebutuhan terhadap Pelsos : Jumlah, proporsi, terkait rekruitmen / mobilisasi Seberapa perlu ? Seberapa menarik ? Kualitas SDM, terkait dengan pembekalan sesuai kebutuhan Bekal dasar Bekal spesifik sesuai karakteristik TKSM Pendayagunaan Kegiatan reguler Kegiatan insidentil (“proyek”) Tanggap darurat Yang hanya bisa dilakukan bila ada data dasar 4. Legalitas Untuk yang “PEKSOS” Untuk TKSM yang non-Peksos Sertifikasi Identitas dan otoritas yang berwenang seperti : Kades, Lurah, Camat, dst. 5. Kualifikasi : untuk TKSM tertentu (PSM pratama – utama)

III. PROPSPEK TKSM Kedepan, dengan ditegaskannya : Peran masyarakat ( Undang – Undang Kesos dan PP Peran Masyarakat) Peran masyarakat sipil ( Undang – Undang RPJP ) menwujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum (penggeraknya individu dan lembaga) Penataan peran negara dan peran masyarakat ( Undang – Undang RPJP : masyarakat tanggap , semangat sukarela, fungsi positif lembaga dan pranata kemasyarakatan ) Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan ( PerPres No. 5 Tahun 2010 : RPJMN 2010 – 2014 ) ; Aspek Sosial 1). Struktur sosial masyarakat 2). Partisipasi masyarakat pelaku dan marjinal / minoritas Prospek peran TKSM sangat menantang, bila : Keberadaan dan identitas Motivasi dan kemampuan Kinerja / performance Jelas, Realistik, Terhitung

IV. STRATEGI PENINGKATAN Memperjelas definisi, cakupan / jenis, kualifikasi TKSM, yang secara konsisten diberlanjutkan Membekali TKSM sesuai dengan : Karakteristik keberadaan dan spesifikasi kegiatannya 1). Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial 2). Pemberdayaan masyarakat 3). Kordinasi dan jaringan Pemahaman permasalahan Kesos di lingkup kerjanya ( PSKS  PMKS ) Menilik dan memperhatikan kesejahteraan TKSM Mendayagunakan secara optimal Membina secara berkelanjutan ( data, review, apresiasi, re-generasi )

KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERDAYAAN TKSM KONDISI UMUM DAN PROFIL TKSM PENDAHULUAN II KONDISI UMUM DAN PROFIL TKSM III POLA PEMBERDAYAAN IV INDIKATOR CAPAIAN Latar Belakang Konsep alinea 1 – 6 Ditambah : Peran masyarakat secara jelas / eksplisit disebut dalam Undang – Undang Kesos, dijabarkan dalam RPP. Diperlukan peran TKSM yang lebih terintegrasi dengan penyelenggaraan Kesos lainnya di berbagai tingkat administrasi pemerintahan, terutama di tingkat akar rumput Kebijakan nasional pemberdayaan TKSM terutama diarahkan agar pemberdayaan lebih terstandar, konsisten, gerak langkah TKSM lebih terintegrasi, didukung sikap, kemampuan dan perilaku / aktualisasi peran di lapangan Maksud dan Tujuan Penyusunan Buku Pengguna Buku Pengertian Landasan Hukum Sistematika Buku Kondisi Umum 1. Kondisi umum TKSM Jenis, jumlah, persebaran, kemampuan 2. Kondisi permasalahan Kesos Jenis, jumlah, faktor berpengaruh (relevan tugas TKSM) Sasaran prioritas program Kesos B. Profil TKSM Umum : konsep Spesifik Di tingkat akar rumput Di wilayah – wilayah / tingkat lain Perseorangan Dilembaga-lembaga (fokus perhatian, sikap, kemampuan, perilaku, pendekatan) A. Prinsip : Konsep B. Tujuan dan Target Hasil : Tujuan Target hasil C. Arah Kebijakan dan Strategi 1. Arah kebijakan : memperkuat kemampuan dan kemandirian TKSM 2. Strategi Menata jumlah dan persebaran Meningkatkan kapasitas Meningkatkan pendayagunaan peran TKSM D. Pola Pemberdayaan Aspek ( bantuan peralatan kerja, kecuali untuk “bencana” ) Rekrutment, legalitas Diklat Umum spesifik 3. Pengembangan organisasi dan jaringan kerja 4. Studi banding dan dialog 5. Penghargaan V MEKANISME PEMBERDAYAAN Kewenangan dan Tanggung Jawab Pusat Daerah Kecamatan Desa / Kelurahan Kordinasi UEP VI PENUTUP Buku bermanfaat bila ……….. Pemberdayaan berhasil bila ……. TKSM berperan bila ……….. Bandung, Maret 2011 Sapartinah Markus