KARYA TULIS ILMIAH Pelayanan Publik Perum Bulog Terkait Dengan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah Oleh : Vina Hardiyanti CBA 111 022.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

1. Amira Nemeria Sirath Rishia Dwisa Putri
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Kuliah Lapangan Pertemuan ke 8.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
PRINSIP PERENCANAAN PANGAN WILAYAH
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN TAHUN 2015.
Materi 8 KETAHANAN PANGAN
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
( Cadangan Pangan Pemerintah )
PENGELOLA GUDANG.
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
SANTI REZKI YANTI FKIP EKONOMI AKUNTANSI 2B
Materi-7 KEBIJAKAN EKSPORT & IMPORT (Kaitannya dengan Pertumbuhan Penduduk, Perkembangan Ekonomi, Pangan dan Gizi) OLEH Zuraidah Nasution, Dr. Ir. MKes.
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA KELOMPOK 3 FITRI MAYA PUSPITASARI ULI NURJANAH NURUL KHOLIFAH
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
USULAN PENELITIAN PENGARUH HARGA BAHAN POKOK TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT DI KOTA PALANGKA RAYA Oleh : SITI MUSYAROFA CBA
PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN INDONESIA
PEMBANGUNAN DESA NEXT BACK MENU Pengantar Proses Perencanaan
PENDAHULUAN PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
BAB IV PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM MENDUKUNG DIVERSIFIKASI PERTANIAN
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Pertemuan ke 3 ANGGARAN PRODUKSI.
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
KEBIJAKAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TA 2018
KEPALA BIRO ORGANISASI
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UP PKB KEDAUNG ANGKE
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Palembang, 17.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
TANGGAPAN ATAS (Draft) RENSTRA DISHANPAN
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Badan Standardisasi Nasional
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

KARYA TULIS ILMIAH Pelayanan Publik Perum Bulog Terkait Dengan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah Oleh : Vina Hardiyanti CBA 111 022

I. PENDAHULUAN Pangan merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi kehidupan setiap insan baik secara fisiologi, psikologi, sosial, maupun antropologis. Pangan selalu terkait dengan upaya manusia untuk mempertahankan hidupnya. Makanan pokok penduduk Indonesia adalah beras. Hal ini terbukti dari 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras dan mencapai 139,5 kilogram per tahun (BPS, 2010). Oleh karena beras bersifat strategis, maka Pemerintah secara sengaja turut serta dalam mengatur ekonomi perberasan nasional. Pemerintah menunjuk Perum Bulog yang berfungsi sebagai buffer stock policy yaitu menjalankan kebijakan penyangga untuk menjamin stabilitas persediaan dan stabilitas harga beras (Syamsi, 2007).

I. PENDAHULUAN Untuk mencapai tujuan pelayanan publiknya, Perum Bulog membagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah kerjanya kepada Divisi Regional (Divre), misalnya Perum Bulog Divre Provinsi Kalimantan Tengah. Kegunaan Penulisan 1. Bagi pemerintah dan instasi terkait sebagai salah satu bahan informasi dalam mengambil keputusan berbagai kebijakan sehubungan dengan peningkatan taraf hidup dan kebutuhan masyarakyat terhadap beras. 2. Bagi kalangan akademis sebagai bahan pustaka atau bahan informasi yang diharapkan berguma bagi pihak-pihak yang terkait untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Mengetahui pelayanan perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Tengah terhadap ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah.

II. GAMBARAN UMUM PERUM BULOG 2.1 Sejarah Perum Bulog 2.2. Visi dan Misi Visi : “ Menjadi Lembaga Pangan yang handal untuk memantapkan ketahanan pangan” Misi :1) Menyelenggarakan tugas pelayanan publik untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pangan nasional, 2) Menyelenggarakan kegiatan ekonomi di bidang pangan secara berkelanjutan yang memberikan manfaat kepada stakeholder (Brosur Perum Bulog,2006).

2.3. Struktur dan Manajemen Perusahaan KEPALA BIDANG BIDANG PELAYANAN PUBLIK SEKSI PENGADAAN DAN GASAR SEKSI PERSEDIAAN DAN PERAWATAN SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SEKSI SDM DAN HUKAM SEKSI AKUNTANSI SEKSI TEKNOLOGI DAN INFORMASI SEKSI TATA USAHA DAN UMUM SEKSI PENYALURAN SEKSI KEUANGAN GUDANG 2.3. Struktur dan Manajemen Perusahaan

Tugas dan Fungsi dari Masing-Masing Bagian Divisi Regional Kepala Divisi Regional (Kadivre) : a. Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. Membina sumber daya Perum Bulog di lingkungan Divre; c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, komersial, administrasi dan keuangan; d. Melaksanakan kerjasama dengan badan usaha lain atau instansi pemerintah. Kepala Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan gabah / beras dan analisis perkembangan harga dan pasar, persediaan dan prognosa serta angkutan, perawatan kualitas dan penyaluran.

Tugas dan Fungsi dari Masing-Masing Bagian Divisi Regional Unit Pengolahan Gabah Beras mempunyai tugas meningkatkan kualitas gabah / beras yang dihasilkan, membantu petani dalam mengolah gabah terutama pada saat panen raya dan Spesifikasi Unit terdiri dari dua unit yaitu unit pengeringan (drying process) dan unit penggilingan (rice milling). Kepala Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan gabah / beras dan analisis perkembangan harga dan pasar, persediaan dan prognosa serta angkutan, perawatan kualitas dan penyaluran. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan hukum, pengelolaan anggaran dan pembiayaan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Divre Tugas dan Fungsi dari Masing-Masing Bagian Divisi Regional

III. KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3.1. Konsep Ketahanan Pangan 3.2. Kondisi Ketersediaan Pangan di Kalimantan Tengah 3.3.1. Ketersediaan Pangan di Kalimantan Tengah

Luas Panen, Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kalimantan Tengah 2006 – 2015

Keterjangkauan Pangan Bahan pangan di kalimantan Tengah sebagian didatangkan dari luar daerah terutama dari kota banjarmasin dan surabaya oleh karena itu tingkat harga bahan pangan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Provinsi Kalimantan Tengah dari sisi produksi tanaman pangan masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan sendiri baik itu disebabkan ketidakmampuan dalam teknis usaha tani, pemodalan ataupun ketidakcocokan iklim untuk pangan tertentu.

Pelayanan Publik Perum Bulog Stabilitas Harga Pangan IV. PELAYANAN PUBLIK PERUM BULOG TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH Pelayanan Publik Perum Bulog Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin) Stabilitas Harga Pangan

V. PENUTUP Ketersedian pangan terutama beras di Kalimantan Tengah relatif aman dikarenakan telah tercukupi dari produksi padi sendiri dan telah didatangkan dari daerah lain. Meskipun dari sisi tingkat harga relatif lebih tinggi dari wilayah lain. Pelayanan Perum Bulog terhadap ketahanan pangan di Kalimantan Tengah antara lain ialah penyaluran beras raskin dan stabilitasi harga pangan.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH

Rata-rata Harga Eceran Beras di Provinsi Kalimantan Tengah 2006-2015

Rata-rata Harga Eceran Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Tengah (Rp/Kg) Tahun 2006-2015