PERPAJAKAN Bayu Bagas Hapsoro.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Advertisements

PENGANTAR HUKUM PAJAK.
Mata kuliah : A Perpajakan
Komputerisasi Perpajakan
KONSEP DASAR PERPAJAKAN
Oleh: Ary Prastono Widjaja
PERPAJAKAN I Prodi : S1 AKUNTANSI Dosen : Dr. H
KONSEP DASAR PAJAK.
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
PERPAJAKAN M. FIRDAUS WAHIDI, S.E., M.E. 1.
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Hukum Pajak Pokok Bahasan : Filosofi Pemungutan Pajak
sistem pemungutan pajak,
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
Pertemuan Ke dua Konsep Umum Managemen Perpajakan
Oleh: Muhammad Bahrul Ilmi, SE.
KONSEP DASAR PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Dr. La Ode Hasiara, Drs., S.E., M.M., M.Pd., Ph.D., Ak., CA.
Dasar- dasar perpajakan
PERPAJAKAN DASAR-DASAR Mata Kuliah: Perpajakan
JENIS-JENIS DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pengantar Hukum Pajak Joko Tri Saputro.
Perpajakan : Teori dan Kasus Bab I Dasar-dasar Perpajakan
Referensi : “Perpajakan Indonesia”, Buku 1. Pengarang : Waluyo UU KUP No. 16 Tahun 2009 UU PPh No. 36 Tahun 2008.
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
PENGANTAR HUKUM PAJAK Santoso Wahyu Utomo, S.E.
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Teori dan Konsep Dasar Perpajakan Teori dan Konsep Dasar Perpajakan
Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya
Sistem Perpajakan Indonesia dan KUP
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
P A J A K ????? By : JS 2017.
PENERIMAAN PEMERINTAH
PERPAJAKAN.
Oleh: I Putu Nuratama, S.E., M.Si., Ak
Pengantar Perpajakan (Seri ke-2)
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
PENGANTAR PERPAJAKAN.
Wahyu Khoiril Hidayat, SE
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
Pertemuan 3 : PEMBAGIAN PAJAK
Oleh : FEDRY PUTRO BUSONO
Hukum Pajak Hukum pajak material Hukum pajak formal.
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
Dasar-dasar perpajakan
PAJAK.
PAJAK.
Pertemuan Ke dua Konsep Umum Mangemen Perpajakan
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA
PAJAK.
PERTEMUAN 1 SEJARAH PERPAJAKAN
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
LOGO PERPAJAKAN. Sejarah Pemungutan Pajak Pra – 1945: Peraturan perpajakan produk kolonial Belanda banyak memiliki segi negatif yang menekankan Wajib.
PENGANTAR PERPAJAKAN.
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
PERPAJAKAN.
HUKUM PAJAK FALSAFAH PAJAK WHY PENGANTAR HK PAJAK POSITIP
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak., CA
DASAR DASAR PERPAJAKAN
PERPAJAKAN 9/20/ :27 AM EL-FAROUK & TEAM.
PERPAJAKAN M. FIRDAUS WAHIDI, S.E., M.E. 1.
SEKILAS PAJAK DI INDONESIA
PERPAJAKAN. Dasar-Dasar Perpajakan Definisi Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang.
Transcript presentasi:

PERPAJAKAN Bayu Bagas Hapsoro

PERPAJAKAN MATERI Pengantar perpajakan Teori pemungutan pajak Pembaharuan perpajakan nasional KUP Penagiha pajak dengan surat paksa Bea materai PBB & BPHTB Pajak dan Retribusi Daerah

PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah gejala masyarakat Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu Kehidupan negara berarti kehidupan individu Kelangsungan hidup negara membutuhkan biaya Pajak Pajak a/ pembayaran (iuran) kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan UU tanpa memperoleh kontra prestasi secara individual melainkan secara umum Pajak merupakan peralihan kekayaan rakyat kepada kas negara

Ciri-ciri pajak Pajak dipungut berdasarkan UU/ aturan hukum Pajak merupakan peralihan kekayaan orang/ badan ke dalam kas negara Tanpa ada imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individual Dapat dipaksakan

Lanjutan ciri-ciri pajak Pembayaran berulang-ulang atau sekaligus U/ membiayai pengeluaran pemerintah Alat u/ mencapai tujuan tertentu Pemungutan dapat langsung/ tidak langsung

Perlawanan Pajak Perlawanan pasif: kead sos ek masyarakat di neg ybs Perlawanan aktif : usaha yg dilak WP u/ tdk membayar pjk atau mengurangi jml yg sehrsnya dibayar Penghindaran pjk(tax avoidance) Penggelapan pjk (tax avision)

Fungsi Pajak Fungsi Budgetair/Finansial memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas neg. Fungsi Regulerend / Mengatur  pjk digun sbg alat u/ mengatur masy di bid ek, sos, pol dg tujuan ttt

Asas Pemungutan & Stelsel Pajak Asas – Asas Pemungutan Pajak: Asas domisili (tempat tinggal) dsr a/ domisili WP dlm suatu neg tnp melihat drmnasal pendapatan / penghasilan diperoleh & kebgsaan WP. Asas sumber dsr a/ sumber pendapt/ penghsln dlm suatu neg.T’ memperhat domisili atau kewarganegaraan WP Asas kebangsaan (Nationalitiet)dsr a/ kebangsaan/ kewarganegaraan WP tanpa melihat sumber & domisili.

Lanjutan Stelsel Nyata pengenaan pjk didsrkan pd oby/ penghsln yg sungguh2 diperoleh dlm setiap th pjk. Kelemahan & kelebihan? Stelsel Fiktifpengenaan pjk didsrkan pd suatu anggapan tergant pd perat yg berlakuangg th berjalan atau penghsln th lalu. Stelsel Campuranawal th mengg stelsel fiktif & akhir th berdasarkan stelsel riil

Tarif Pajak Tarif proporsional trf pjk yg mrp prosentase yg tetap Tarif Progresif trf pjk yg prosentasenya smkn besar jk dsr pengenaan pjk meningkat. Bentuknya; progresif-proporsional, progresif-progresif, progresif-degresif.

Teori Pemungutan Pajak Adam Smith The Wealth Of NationThe Four Maxim Equality n Equity Certainty Convinience of payment Economics of collection T.Asuransipajak sebagai premi asuransi yang harusdibayar karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah

lanjutan teori pajak T. Daya PikulSetiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. T.Kepentingan Besarnya pajak sesuai dengan kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Makin besar yang dilindungi makin besar pajaknya. T.Daya BeliPemungutan pajak seperti jalannya pompa yaitu menyedot daya beli individu/angg.masy kemudian dikembalikan kepada masy dlm btk layanan &sarana fisik.

Lanjutan teori pajak T. Kewajiban Pajak Mutlak Neg sbg organisasi dan gol dg memperhatikan syrt2 keadilan, bertgs menyelengg kepent umum & hrs mengambil tindakan2 spt pemungutan pjk T. BaktiHub ant neg dan rakyat

REFORMASI PAJAK Latar belakang: Sblm th 1984 terlalu bnyk UU yg membuat rakyat bingung. Pemb membut bnyk uang diusahakan diperoleh dr DN dlm btk pjk. Tk pendidikan masyarat yg msh rendah butuh sist yg sederhana, tegas dan lugas

Lanjutan ref pajak Sebab perombakan pjk : negara hrs membangun dg kekuatan sendiri shg hrs meningkatkan penerimaan neg dr sektor pjk. Tujuan: UU pjk nas yg sesuai dg Pancasila& UUD 1945 Mencipt masy yg sadar akan pjk Meningkatkan pemb dg meningkatkan public saving  pajak

PAJAK PUSAT & DAERAH Pajak Pusat (Pajak Negara) Pjk yg dipungut oleh Dirjen Pjk PPh, PPN&PPnBM, PBB, Bea Materai dan Bea Lelang Pjk yg dipungut oleh Dirjen Bea Cukai Bea Masuk, Pjk Ekspor, Pjk Pertamb Nilai (impor)

lanjutan Pjk yg dipungut oleh Dirjen Moneter Pjk atas minyak bumi sbg hsl prod Pjk daerah Pjk yg dipungut oleh Pem Daerah Pjk di tk propinsi Pjk kdr bermtr & kend di atas air Bea balik nama kendaraan bermtr Pjk bhn bakar kend bermtr Pjk pengambl & pemanfaatan air dibwhtnh & air permukaan

lanjutan Pjk yg dipungut oleh Kabupaten/Kota: Pjk hotel Pjk restoran Pjk hiburan Pjk reklame Pjk penerangan jln Pjk pengambilan & pengolahan bhn galian C Pjk parkir

RETRIBUSI DAERAH Retribusi Daerah jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu Jenis retribusi jasa umum11 mcm Jenis retribusi jasa usaha13 mcm Jenis retribusi perizinan tertentu6 mcm

Terima kasih