Organisasi Profesi  By: IWAN SAIN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
BAB VI PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI
DRAFT ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATEMATIKA SMA KABUPATEN TANAH DATAR PEMBUKAAN Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana.
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”
Bimbingan dan Konseling
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
KEPERAWATAN DALAM PERKEMBANGAN SOSIAL POLITIK
Pemenkes No.573 Tahun 2008 Tentang Standar Profesi Asisten Apoteker
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
Sekilas Tentang IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
SELAMAT DATANG DI DUNIA PENGABDIAN
KODE ETIK PROFESI KEPERAWATAN
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
MENGAPA BERSERIKAT 4/13/2017.
ETIKA DAN PROFESI KEGURUAN
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
AD – ART PGRI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KONCAB
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
VISI DAN MISI KORPRI Oleh : Tjahjanulin Domai.
Pelaksanaan Pendidikan Berdasarkan UUSPN 20 Tahun2003
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
Bahan Kuliah Hukum Pemda FH UII 2015
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
PANDUAN PEMBENTUKAN MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH (MKPS) DAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS SEKOLAH (KKPS) DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL.
FORUM ANGGOTA MUDA PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
PENGAMBILAN SUMPAH PROFESI PERAWAT DARI PERSEPSI HUKUM
Hak dan Kewajiban HAK GURU
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (Association of Indonesian School Superintendent) APSI.
Assalamualaikum.wr.wb.
IMPLEMENTASI PERAN PPNI dalam meningkatkan kesejahteraan perawat
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesiaa
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
Organisasi Profesi KELOMPOK X ATIQAH CINDY ARDYANTIKA FITRI RAHMADIAH
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGANTAR KEPERAWATAN PROFESIONAL (Bagian Ke-2)
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KONSEP ETIK PRAKTIK KEPERAWATAN
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DEWAN PENDIDIKAN Managemen Pendidikan.
Organisasi dan Kode Etik Profesi
HAK DAN KEWAJIBAN.
Tata Kelola Pemerintahan Desa
UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Profesi & Organisasi Profesi BAHAN 01
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
This presentation uses a free template provided by FPPT.com IDEOLOGI DAN PRINSIP-PRINSIP PERJUANGAN SPSI Oleh ; R. ABDULLAH.
KORPRI Tjahjanulin.
Transcript presentasi:

Organisasi Profesi  By: IWAN SAIN

PPNI Organisasi ini lahir berdasarkan serangkaian perundingan beberapa tokoh tenaga keperawatan dari berbagai organisasi keperawatan yang berdiri sendiri. Dengan kesadaran pentingnya bersatu, maka pada tanggal 17 Maret 1974, mereka sepakat melaksanakan fusi menjadi Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang disingkat menjadi PPNI.

PPNI didirikan pada tanggal 17 Maret 1974 yang kepengurusannya terdiri dari : 1 Pengurus Pusat PPNI berkedudukan di Ibu Kota Negara, 32 Pengurus PPNI Propinsi, 358 Pengurus PPNI Kabupaten/Kota dan lebih dari 2500 Pengurus Komisariat (tempat kerja) y ang menghimpun ratusan ribu perawat Indonesia baik yang berada di Indonesia maupun di Luar Negeri, saat ini sudah dibentuk INNA-K ( Indonesian National Nurses Association in Kuwait). PPNI, sejak Juni 2003 telah menjadi anggota ICN (International Council of Nurses) yang ke 125 dengan visi sebagai corong suara yang kuat bagi komunitas keperawatan dan berkomitmen tinggi untuk memberikan pelayanan/asuhan keperawatan yang kompeten, aman dan bermutu bagi masyarakat luas.

FUNGSI ORGANISASI : Sebagai wadah tenaga keperawatan yang memiliki persamaan kehendak sesuai dengan jenis/profesi dan lingkungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Mengemban, mengamankan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan manusia seutuhnya tanpa membedakan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi tenaga keperawatan serta mengembangkan keprofesian dan kesejahteraan tenaga keperawatan.

Visi: PPNI menjadi suara yang kuat bagi komunitas keperawatan dan komit terhadap pemberian asuhan keperawatan professional yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat Indonesian National Nurses Association (INNA) is a strong voice for nursing society and committed to the provision of quality professional nursing care in the public interest.

Misi: Memantapkan manajemen dan kepemimpinan Pengurus PPNI untuk mencapai suatu kepengurusan yang kokoh dan jejaring kerja yang pada semua tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Komisariat To achieve good governance and strong network at Central, Provincial, District/ Municipal, and Commissariat levels. Mendukung perawat/ners Indonesia dalam melakukan praktik keperawatan yang aman, kompeten dan professional bagi masyarakat To support Indonesian nurses in the provision of safe, competent, professional nursing for the people. Membuka pintu gerbang dunia bagi perawat Indonesia melalui kompetensi global yang dimiliki To be the gateway to regional and international nursing standard.

Tujuan PPNI Membina dan mengambangkan organisasi profesi keperawatan antara lain : persatuan dan kesatuan,kerja sama dengan pihak lain dan pembinaan manajemen organisasi Membina, mengambangkan dan mengawasi mutu pendidikan keperawatan di Indonesia Membina, mengembangkan dan mengawasi mutu pelayanan keperawatan di indonesia Membina dan mengembangkan IPTEK keperawatan di Indonesia Membina dan mengupayakan kesejahteraan anggota

Fungsi PPNI Sebagai wadah tenaga keperawatan yang memiliki kesatuan kehendak sesuai dengan posisi jabatan, profesi dan lingkungan untukmencapai tujuan organisasi Mengembangkan dan mengamalkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada program-program pembangunan manusia secara holistic tanpa membedakan golongan, suku, keturunan, agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME Menampung,memadukan,menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi tenaga keperawatan serta mengembangkan keprofesian dan kesejahteraan tenaga keperawatan.

STRUKTUR ORGANISASI PPNI Jenjang organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPNI Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD I) PPNI Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPP II) PPNI Komisariat PPNI (pengurus pada institusi dengan jumlah anggota 25 orang)

Struktur organisasi tingkat pusat 1. Ketua umum Ketua-ketua : Pembinaan Organisasi Pembinaan pendidikan dan latihan Pembinaan pelayanan Pembinaan IPTEK Pembinaan kesejahteraan

2. Sekretaris Jenderal Sekretaris berjumlah 5 orang yang dibagi sesuai dengan pembidangan ketua-ketua dan  Departemen Departemen organisasi, keanggotaan dan kaderisasi Departemen pendidikan Departemen pelatihan Departemen pelayanan di RS Departemen pelayanan di puskesmas Departemen penelitian Departemen hubungan luar negeri Departemen kesejahteraan anggota Departemen pembinaan yayasan

Lama kepengurusan adalah 5 tahun dan dipilih dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Daerah yang juga diselenggarakan untuk : Menyempurnakan AD / ART Perumusan program kerja Pemilihan Pengurus PPNI juga menyelenggarakan rapat pimpinan (rapim) dan rapat pimpinan daerah (rapimda) setiap 2 tahun sekali dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan program kerja berikutnya. Selain itu, PPNI juga mengadakan rapat bulanan atau harian sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan PPNI biasanya terdiri dari tenaga perawat. Namun demikian terdapat juga anggota non – perawat yang telah berjasa dibidang keperawatan dan mereka ini termasuk dalam anggota luar biasa/kehormatan. Sumber dana PPNI : uang pangkal, iuran bulanan dan sumber-sumber lain yang sah.

Program kerja utama PPNI Pembinaan organisasi dan keanggotaan Pengembangan dan pembinaan pendidikan Pengembangan dan pembinaan serta pendidikan dan latihan keperawatan Pengembangan dan pembinaan pelayanan keperawatan di rumah sakit Pengembangan dan pembinaan pelayanan keperawatan di puskesmas Pembinaan dan Pengembangan IPTEK Pembinaan dan Pengembangan kerja sama dengan profesi lain dan organisasi keperawatan internasional Pembinaan dan Pengembangan sumber daya/yayasan Pembinaan dan Pengembangan kesejahteraan anggota

Antisipasi yang harus dilakukan PPNI dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan dalam rangka profesionalisasi keperawatan adalah dengan melakukan upaya antara lain : Membenahi sistem pendidikan keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pelayanan kesehatan utama (PHC) Membenahi sistem pelayanan keperawatan.. Membenahi kinerja PPNI. Mendesiminasikan pengertian keperawatan profesional serta lingkup peran,fungsi,tanggung jawab, dan kewenangan profesi keperawatan kepada masyarakat luas dan para penyusun/pengambil kebijakan

Kewajiban Anggota PPNI Menjunjung tinggi, mentaati dan mengamalkan AD dan ART organisasi. Membayar uang pangkal dan uang iuran kecuali anggota penghormatan Mentaati dan menjalankan segala keputusan Menghadiri rapat yang diadakan organisasi Menyampaikan usul untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam program kerja.Memelihara kerukunan dalam organisasi secara konsekwen Setiap anggota baru yang diterima menjadi anggota membayar uang pangkal dan uang iuran

Hak Anggota PPNI Semua anggota berhak mendapat pembelaan dan perlindungan dari organisasi dalam hal yang benar dan adil dalam rangka tujuan organisasi Semua anggota berhak mendapat kesempatan dalam menambah dan mengambangkan ilmu serta kecakapannya yang diadakan oleh organisasi Semua anggota berhak menghadiri rapat, memberi usul baik lisan maupun tulisan Semua anggota kecuali anggota kehormatan yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan dipilih sebagai pengurus atau perawatan atau perwakilan organisasi

Tugas pokok PPNI 1. Bidang pembinaan organisasi PPNI bertugas membina kelembagaan anggotanya dan akder kepemimpinan 2. Bidang pembinaan profesi PPNI bertugas meningkatkan mutu pelayanan, penghayatan dan pengamalan kode etik perawat, mengutamakan terbentuknya peraturan perundang-undangan keperawatan serta mengembangkan ilmu dan teknologi keperawatan 3. Bidang kesejahteraan anggota PPNI bertugas membina hubungan kerja sama dengan organisasi dan lembaga lain didalam maupun diluar negeri

Keanggotaan PPNI ada 2 yaitu: 1. Anggota biasa WNI, tidak terlibat organisasi terlarang. Lulus bidang pendidikan keperawatan formal dan disahkan oleh pemerintah Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan organisasi Penyatakan diri untuk menjadi anggota 2. Anggota kehormatan Syaratnya sama dengan anggota biasa yaitu pada butir a, c, d, dan bukan berasal dari pendidikan perawatan tetapi elah berjasa terhadap organisasi PPNI yang ditetapkan oleh DPP (dewan pimpinan pusat)

Thanks