Pengertian dan Proses Kebijakan Publik Pertemuan ke 2 Pengertian dan Proses Kebijakan Publik

Paradigma Politik dan Administrasi 1) Dichotomy Politik –Administrasi (1900-1926) - ilmu politik mrpk ilmu peng yang tua - dlm pemerintahan ada politik dan administrasi 2) Prinsip-prinsip Ilmu Administrasi (1927 – 1937) - dikenal adanya POSDCORB

3) Administrasi Negara sbg Ilmu Politik (1950 – 1970) - Locus IAN terletak pada birokrasi pemerintahan 4) Ilmu AN sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970) - IAN melepaskan diri dari Ilmu Politik 5) Ilmu AN sebagai Ilmu AN (1970 - ..) - wilayah AN bertambah terhadap Ilmu kebijaksanaan, proses pembuatan keputusan serta analisisnya

Menurut Goodnow Politik, berkaitan dengan penetapan kebijakan yang akan dilakukan oleh negara Administrasi berhubungan dengan implementasi apa yang akan dilakukan oleh negara Jadi terkait dengan fakta bukan yang seharusnya

Pengertian Kebijakan Publik Suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (United Nations) Perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dlm suatu bidang kegiatan tertentu (James E. Anderson)

Pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah (Thomas R. Dye) Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Chief J.O. Udoji)

Pendekatan dalam Studi Kebijakan Publik Pendekatan pertama, studi ini lebih terfokus pada stusi pembuatan keputusan (decision making) dan penetapan kebijakan (Policy formulation) dengan menggunakan model statistik dan matematika yang canggih. Pendekatan kedua, lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu dalam berbagai bidang, seperti : kesehatan, pendidikan, lingkungan dll

Proses Kebijakan Publik Pengertiannya adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Adapun kegiatannya mencakup: 1) penyusunan agenda 2) formulasi kebijakan 3) adopsi kebijakan 4) implementasi kebijakan 5) penilaian kebijakan

Tahapan Analisis Kebijakan Perumusan Masalah memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan 2) Peramalan (Forecasting) memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

Sedangkan aktivitas yang lebih bersifat intelektual antara lain: 1) perumusan masalah 2) forecasting 3) rekomendasi kebijakan 4) monitoring kebijakan 5) evaluasi kebijakan

3) Rekomendasi memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi 4) Monitoring kebijakan memberikan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya 5) Evaluasi kebijakan memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan