Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD 023161142 Azyumardi Azra Aulia Rachman 023161144 Teuku Daffa Bariz Falah 023161171 Dita Ramadanti 023161174 Adinda Bentang Chaerunisa

ISTILAH-ISTILAH BUKTI PEMBUKUAN DIPA UP LS TUP SPP SPP-TUP SPP-GUP SPP-LS SPP-UP SPM SP2D PNBP

(Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Disusun Oleh PA (Pengguna Anggaran) DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Disusun Oleh PA (Pengguna Anggaran) Berlaku Untuk satu Tahun Anggaran Sebagai alat Pengendali Perangkat Akuntansi Pemerintah Alat Pelaporan Alat Pelaksana DIPA Satker Pusat DIPA Satker Daerah DIPA Dana Dekonsentrasi DIPA Tugas Perbantuan

Uang muka kerja dari BUN Digunakan untuk biaya Operasional Satker UP (Uang Persediaan) Uang muka kerja dari BUN Digunakan untuk biaya Operasional Satker Belanja Barang Belanja Modal Belanja Lain-lain

Langsung kepada Bendahara Pengeluaran Dalam rangka pencairan APBN LS (Pembayaran Langsung) Langsung kepada Bendahara Pengeluaran Dalam rangka pencairan APBN Optimal penggunaan Uang Negara Mengurangi Idle Cash Money TUP (Tambahan Uang Persediaan) Diberikan Kepada Bendahara Kebutuhan Mendesak 1 Bulan > Pagu UP

Permintaan pembayaran tagihan kepada Negara SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Diterbitkan PPK Permintaan pembayaran tagihan kepada Negara UP (Uang Persediaan) GU (Gantian Uang) TU (Tambahan Uang) LS (Langsung) LS untuk Pembayaran Gaji&Tunjangan LS untuk pengadaan barang&jasa

(Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan) SPP-TUP (Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan) Diterbitkan oleh PPSPM Mencairkan TUP Jika terdapat sisa, disetorkan ke Rekening Kas Negara Habis digunakan dalam waktu 1 bulan Digunakan untuk keperluan mendesak SPP-GUP (Surat Perintah Pembayaran Pengganti Uang Persediaan) Diterbitkan oleh PPK Berisi pertanggung jawaban UP dan permintaan kembali pembayaran UP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Setelah UP terpakai dapat mengajukan SPP-GUP Sejumlah pengguna uang persediaan yang disahkan

(Surat Permintaan Pembayaran Langsung) SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Diajukan oleh bendahara pengeluaran Untuk meminta pembayaran langsung kepada pihak ketiga SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Berisi permintaan pembayaran UP Diterbitkan oleh PPSPM SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan

(Surat Perintah Membayar) SPM (Surat Perintah Membayar) Diterbitkan oleh PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) Mencairkan dana yang bersumber dari DIPA Berlaku sebagai surat perintah kepada KPPN SPM Belanja Pegawai SPM Belanja Barang dan lain-lain Sebagai Kuasa BUN di daerah untuk mencairkan APBN Untuk pelaksanaan pengelaran atas beban APBN berdasarkan SPM SP2D(SuratPerintah Pencairan Dana) Diterbitkan oleh KPPN Kelengkapan dokumen sesuai perundang-undangan tidak melebihi pagu anggaran DPA-SKPD dan SPD tersedia mencukupi Dapat diterbitkan jika

(Penerimaan Negara Bukan Pajak) PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak Pengelolaan Dana Pemerintah Hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara Pelayanan yang dilaksanakan pemerintah Berupa hibah yang merupakan hak pemerintah Pemanfaatan SDA

Mengerjakan Buku-Buku Bendaharawa Buku APBD Desa

Buku Rencana Anggaran Biaya

Buku Pembantu Kegiatan

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Pajak, Retribusi dan Penerimaan Lainnya

Buku Bank Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

MEKANISME PEMBAYARAN MENGIKUTI LOGIKA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBUATAN KOMITMEN SPP-LS PENCATATAN KOMITMEN SPP-UP PENERBITAN SPP SPP-TUP PENGUJIAN SPP SPP-GUP PENERBITAN SPM BENDAHARA PENYAMPAIAN SPM PENERBITAN SP2D BANK ORANG KETIGA

Perjalanan dinas swakelola 1. PEMBUATAN KOMITMEN Sebab digunakan Adanya kegiatan & penggunaan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yg mengakibatkan pengeluaran negara Tujuan pengeluaran Bentuk Komitmen Belanja Pegawai Penetapan Keputusan Bantuan Sosial Perjalanan dinas swakelola Perjanjian / Kontrak Swakelola HOME

2. PENCATATAN KOMITMEN Menyampaikan perjanjian paling lama 5 hari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Menyampaikan perjanjian paling lama 5 hari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Data Perjanjian di KPPN Aloasi dana yg tercatat di perjanjian kontrak tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lainn Untuk menguji kesesuaian tagihan pada Surat Perintah Membayar (SPM) HOME

3. PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPP 3. PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara Untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) SPP-GUP SPP-TUP Jenis SPP SPP-UP SPP-LS HOME

PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepada penerima hak / bendahara pengeluaran Dalam rangka pembayaran untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi SPP

PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Diterbitkan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) SPP - UP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja (SatKer) Untuk membiayai pengeluaran yg tidak dapat dilakukan oleh mekanisme pembayaran LS Pengeluaran - Pengeluaran SPP Belanja Barang Belanja Modal

SPP - TUP Uang muka untuk kebutuhan mendesak dalam 1 bulan melebihi batas tertinggi UP yg diterapkan PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP) Diberikan kepada bendahara pengeluaran Persyaratan Rincian rencana penggunaan dana TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Membuat surat pernyataan dari KPA / pejabat Rekening koran menunjukkan saldo terakhir SPP

SPP - GUP Diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN (SPP-GUP) Berisi pertanggung jawaban Uang Persediaan (UP) dan permintaan kembali pembayaran UP Persyaratan Kuitansi / bukti pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) yg dilegalisir KPA / Pejabat SPTB (Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja) SPP

4. PENGUJIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Diuji oleh Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar Petugas menerima SPP & menyampaikannya pada pejabat penerbit SPM Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP HOME Menanda tangani tanda terima SPP berkenaan Mengisi checklist berkas Mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP

5. PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Diterbitkan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui aplikasi yg disediakan Direktorat Jendral Perbendaharaan Untuk mencairkan dana yg bersumber dari DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bukti pengeluaran (pengujian & penerbitan SPM) disimpan oleh PPSPM Menjadi bahan pemeriksaan aparat internal & eksternal HOME

Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menyampaikan SPM 6. PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) KEPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Paling lambat 2 hari kerja setelah SPM diterbitkan Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan Petugas Pengantar SPM yg sah dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) HOME

7. PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) SPM yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 7. PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Atas dasar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepala KPPN mengembalikan SPM beserta dokumen pendukung jika tidak memenuhi syarat Untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN KPPN tidak dapat menerbitkan SP2D apabila SatKer belum mengirimkan perjanjian / kontrak untuk pembayaran melalui SPM – LS kepada pihak ketiga KPPN menerbitkan SP2D setelah pengujian yg memenuhi syarat HOME

Thanks For The Attantion