KEMNAKER RI PAPARAN RAPAT KOORDINASI Ditjen Binalattas Surabaya, 11-12 Oktober 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA IALKI 2010
Advertisements

Membangun Jenjang Karir Profesi Bidang Transportasi
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
MENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT
LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Berdasarkan Pedoman BNSP 201, 202, 213, 215, 216 &
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
{PROFIL SDMK PROVINSI}
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
untuk Memperkuat Daya Saing SDM di Pasar Global
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA SMK
Sistem Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi
Direktorat Guru dan Tenaga dan Pendidikan
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
Selamat PAGI GOOD MORNING.
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Selamat Pagi.
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
PAPARAN RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT 2018 DITJEN BINALATTAS
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
SERTIFIKASI KOMPETENSI
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
KOMPETENSI SDM LOGISTIK PETERNAKAN UNTUK MENDUKUNG SISLOGNAS
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
Badan Standardisasi Nasional
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PEMBEKALAN SERTIFIKASI PROGRAMMER
Transcript presentasi:

KEMNAKER RI PAPARAN RAPAT KOORDINASI Ditjen Binalattas Surabaya, 11-12 Oktober 2017

STRUKTUR SEKRETARIAT BNSP MENTERI KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEPALA SEKRETARIAT BNSP BAGIAN PERENCANAAN REGULASI DAN UMUM BAGIAN KERJASAMA KELEMBAGAAN SERTIFIKASI BAGIAN SISTEM SERTIFIKASI DAN INFORMASI SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN REGULASI SUB-BAGIAN FASILITAS LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI SUB-BAGIAN SISTEM SERTIFIKASI SUB BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM SUB-BAGIAN FASILITAS PEMBERDAYAAN DAN KERJASAMA LEMBAGA SERTIFIKASI SUB-BAGIAN SISTEM INFORMASI

SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TUGAS DAN FUNGSI (KEP.282/MEN/XII/2004 Percepatan pengembangan sistem sertifikasim kompetensi kerja nasional yang harmonis dan terpadu Percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja pada semua bidang profesi di wilayah NKRI Percepatan pengakuan industri/pihak pengguna di dalam negeri dan luar negeri TUGAS Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. di bidang FUNGSI PERMENAKER NOMOR 18 TAHUN 2015 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TUGAS Memberikan dukungan administratip dan teknis kepada BNSP FUNGSI Menyusun perencanaan, program dan anggaran; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan rumah tangga Memberikan dukungan penyusunan regulasi dan pelaksanaan advokasi Memberikan dukungan pelaksanaan kerjasama kelembagaan sertifikasi, dan Memberikan dukungan pelaksanaan koordinasi sistem sertifikasi dan informasi

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SERTA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 -2016 BELANJA ( % ) SISA ANGGARAN SEMULA SETELAH REVISI 41,500,000,000 201,876,054,000 121,951,753,459 (60,41) 79,924,300,541 (39,59) TAHUN 2016 87,716,678,000 53,985,266,000 52,672,332,990 (97,57) 1,312,933,010 (2,43)

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 BELANJA ( % ) SISA ANGGARAN SEMULA SETELAH REVISI 40,190,719,000 36,954,429,000 17,920,533,363 (48,49) 19,033,875,637 (51,51)

KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2018 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi NO OUTPUT FUNGSI EKONOMI FUNGSI PENDIDIKAN TOTAL Target 1. Peningkatan SDM Bidang Sertifikasi 40 Orang 1.350 Orang 1.390 Orang 2. Promosi Sertifikasi 15 Paket - 3. Lembaga Sertifikasi Terkendali 150 Lembaga 151 Lembaga 301 Lembaga 4. Pelaksanaan Sertifikasi 206.860 Orang 45.860 Orang 252.720 Orang 5. Layanan Tugas Teknis Lainnya 5 Kegiatan 6. Lembaga Sertifikasi Berlisensi 210 Lembaga 7. Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNI dan Okupasi 3 Kegiatan 8. Peningkatan SDM Pengelola LSP 6 Kegiatan 9. Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Keluaran Sistem Sertifikasi 16 Dokumen

DATA PENDUKUNG : 1. Komponen Kegiatan NO OUTPUT FUNGSI EKONOMI FUNGSI PENDIDIKAN Kegiatan Volume 1. Peningkatan SDM Bidang Sertifikasi  Pelatihan Asesor Kompetensi  Sertifikasi MasterAsesor Kompetensi 20 org Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu RCC Asesor/Master Asesor Pelatihan Penerapan Pendokumentasian Manajemen Mutu LSP Pelatihan Asesor Kompetensi Bimtek Pengembangan Skema 40 org 1.150 org 60 org 2. Promosi Sertifikasi  Pameran  Penyelenggaraan Website BNSP 3 Kgt 12 Kgt 3. Lembaga Sertifikasi Terkendali  Advokasi Pada 12 Sektor Prioritas  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi  Pengendalian, Monitoring danEvaluasi Program 20 Lbg 100 Lbg 30 Lbg Surveilan (untuk surveilan 100 lbg luar Jakarta dan 50 lbg dalam kota) 150 Lbg

Dasar Instruktur Otomotif BBLKI Bandung Dasar Instruktur BBLKI Cevest  Pelaksanaan Sertifikasi BBLKI Bandung Serang Medan  Pelaksanaan Sertifikasi BLK 8.800 org 6.048 org 10.576 org 2.624 org  BBLKI Bandung BBLKI Semarang BBLKI Serang BBLKI Medan BLK Surakarta Pelaksanaan Sertifikasi Sektor 4.800 org 1.600 org 3.200 org 29.860 org Surakarta  Pelaksanaan Sertifikasi BBLKI Semarang  Pelaksanaan Sertifikasi Diklat Dasar Instruktur Otomotif BBLKI Bandung Dasar Instruktur BBLKI Cevest 3.200 org 16 org Bekasi  Upgrading Instruktur BLKI Serang Jurusan LAS  Upgrading Instruktur BBLKI 16 org 4. Pelaksanaan Sertifikasi Bandung Jurusan Teknologi Manufacture  Upgrading Instruktur BLKI Cevest Jurusan Elektronika  Upgrading Instruktur Metodologi ILPP  Upgrading ILPS Kejuruan Multimedia  Instruktur Metodologi ILPS  Upgrading ILPS Jurusan Las  Pelaksanaan sertifikasi Instruktur Metodologi Portofolio  Upgrading Instruktur Jurusan 16 org 40 org 240 org 20 org 60 org

Kementerian/Regulator Pariwisata BLK Aceh BLK Sorong BLK Makassar BLK Lombok Timur BLKTernate BLKBantaeng BLKSamarinda BLKAmbon BLKPadang PelaksanaanSertifikasiSektor PelaksanaanSertifikasiPeserta Pemagangan 240org 3.520org 1.472org 320org 288org 192org 720org 640org 960org 165.760org 1.000org 5. LayananTugasTeknisLainnya DiseminasiPedomandan PeraturanBNSP HarmonisasiSertifikasidengan Kementerian/Regulator PelaksanaanKerjasamaLuar NegeridalamrangkaKerjasama Internasional PenerapanASEANGuiding Principle(QualityInsurance) PeningkatanKapasitasSDM 10kgt 2kgt 6Neg 3kgt 1kgt 6. LembagaSertifikasiBerlisensi PenyiapanLSP Berlisensi/Apreisasi Asesmen 60lbg 150lbg 7. SkemaSertifikasiKualifikasi KKNIdanOkupasi VerifikasiSkema PemetaanSkemaSertifikasi 8. PeningkatanSDMPengelola LSP PelatihanAsesorLisensi UpgradingAsesorLisensi 4kgt

Informasi Sertifikasi dan Data Base BNSP-LSP  Kaji Ulang/Penyusunan Peraturan BNSP 10 Pdmn Pedoman, Norma, Standar,  Pengembangan Standar 3 kgt 9. Prosedur dan Keluaran Sistem Pelayanan Minimum Sertifikasi  Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi dan Data Base BNSP-LSP 3 kgt

KEBIJAKAN SERTIFIKASI TAHUN 2018 Melakukan percepatan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang harmonis dan terpadu, melalui : Pengembangan harmonisasi sistem sertifikasi kompetensi kerja lintas sektoral khususnya untuk peserta magang. Pengembangan keterpaduan pelatihan, sertifikasi kompetensi kerja dan penempatan tenaga kerja baik didalam maupun di luar negeri.

Lanjutan ….. Percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja lulusan BLK Alokasi dana dekonsentrasi program sertifikasi di UPTP Mendorong terbentukanya LSP pihak ke 2 di UPTP Percepatan terbentuknya infrastruktur LSP di UPTP antara lain : Pelatihan Penerapan dan Pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu; Pelatihan Asesor Kompetensi; Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu Mendorong terbentuknya TUK di UPTD

Lanjutan ….. Percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja khususnya pada 12 Sektor Prioritas/ Reguler pada semua wilayah NKRI Tersusunnya skema sertifikasi pada 12 Sektor Prioritas/Reguler, baik skema kualifikasi, okupasi ataupun klaster Mendorong tercetaknya Master Asesor Kompetensi pada 12 Sektor Prioritas/Reguler di Daerah Mendorong persebaran Asesor Kompetensi 12 Sektor Prioritas/reguler di Daerah Mendorong terbentuknya TUK di 12 Sektor Prioritas/Reguler di Daerah

Lanjutan …. 4. Percepatan pengakuan industri/pihak pengguna di dalam negeri dan di luar negeri, difokuskan pada: Pengembangan regulasi dan sistem insentif untuk pemberlakuan sertifikat kompetensi dalam manajemen SDM Pengembangan kerja sama saling pengakuan kesetaraan (MRA) dengan negara-negara lain

KENDALA DAN HAMBATAN TAHUN 2017 Masih belum meratanya sebaran lembaga sertifikasi, TUK, asesor kompetensi Koordinasi dan sinergi program pengembangan SDM antar Kementerian/lembaga masih belum efektif

HARAPAN PELAKSANAAN TAHUN 2018 Sertifikasi lulusan BLK dapat dilaksanakan oleh LSP 2 dilingkungan Lattas Program pelatihan yang diselenggarakan di UPTP binaan sesuai dengan skema yang dikembangkan oleh LSP 2. Jumlah asesi tersedia sesuai dengan skema sertifikasi LSP 2 di seluruh UPTD binaan TUK dikembangkan diseluruh UPTD binaan, sesuai dengan skema yang ada

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor PER.19/MEN-SJ/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sitem Pelatihan Kerja Nasional Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

DUKUNGAN SDM SEKRETARIAT BNSP No. JABATAN JUMLAH KET 1. Struktural 10 2. Fungsional Umum 22 TOTAL 32

DUKUNGAN SDM ANGGOTA BNSP No. JABATAN JUMLAH KET 1. Ketua 1 2. Anggota 21 TOTAL 22

VISI DAN MISI BNSP Visi : Terwujudnya SDM yang kompeten, profesional, bersertifikat kompetensi profesi dan berintegritas tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Misi : Mengembangkan kelembagaan sertifikasi agar dapat diakses masyarakat seluruh Indonesia; Memberikan pelayanan lisensi untuk menjamin mutu dan kredibilitas sertifikasi profesi di Indonesia; Memberikan pelayanan sertifikasi kompetensi profesi yang menjadi hak bagi warga negara Indonesia; Harmonisasi sertifikasi untuk memastikan saling pengakuan kompetesi profesi lintas sektor dan lintas negara; Mengembangkan sistem informasi sertifikasi untuk memastikan link and match antara pencari kerja dan peluang pasar dalam hal kualifikasi dan kompetensi; Pengendalian mutu sertifikasi untuk menjamin mutu, imparsialitas dan peningkatan berlanjut. 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN RENSTRA BNSP 2015-2019 Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Kerja INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Realisasi Target   Indikator Kinerja 1 : Jumlah LSP terlisensi 142 350 180 100 322 110 250 120 130 Indikator Kinejra 2 Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi 987.088 307.500 233.908 202.750 231.962 208.750 285.299 214.750 220.750 Indikator Kinerja 3 Jumlah skema sertifikasi kualifikasi KKNI dan Okupasi 400 20 388 25 148 30 51 35 40 Indikator Kinerja 4 Jumlah asesor yang ditingkatkan kompetensinya 5.000 3,500 7,433 1,000 13.057 1.000 8351 Indikator Kinerja 5 Jumlah kualifikasi MRA yang diterapkan - 8 12 4 56 27

PROSES PELATIHAN DAN ASESMEN ASESOR KOMPETENSI CALON PESERTA ASESOR PERSYARATAN: Memiliki Sertifikat Teknis dari LSP Penididikan minimal D3 Menguasai prog Office 1 LSP Pengajuan Sebagai Asesor LSP Pengajuan namai peserta pelatihan dan sertifikasi asesor metodologi / pelatihan mandiri 2 BNSP 6 Verifikasi oleh tim teknis Penerbitan SK Penerbitan sertifikat Penyerahan sertifikat asesor Rekomendasi Asesor Penguji 5 Menunjuk Master Asesor 3 4 PELAKSANAAN ASESMEN ASESOR PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI 40 JP Menunjuk Master Asesor Penguji

LSP PROSES GENERIK ASESMEN KOMPETENSI PESERTA UJI KOMPETENSI MEMBENTUK 6 LSP REKOMENDASI 7 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 MENUNJUK ASSESSOR 3 LAPORAN ASSESSMEN 5 SURVAILEN 9 PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 8 10 KOMITE TEKNIK TIM ASSESSOR KOMPETENSI ASSESSMEN 4 PESERTA di TUK Memilih TUK 2 PESERTA UJI KOMPETENSI

Sertifikasi Profesi Sertifikasi terhadap kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi, berlaku apabila masih kompeten. Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi/registrasi profesi. Sertifikat pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga Certificate of attainment, berlaku selamanya

√ PROSES LISENSI LSP MELALUI PROSES AKREDITASI MEMBENTUK 5 REKOMENDASI 6 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 MENUNJUK ASSESSOR 2 SURVAILEN 8 PEMBERIAN AKREDITASI 7 LAPORAN ASSESSMEN 4 KOMITE TEKNIK* TIM ASSESSOR LISENSI ASSESSMEN/ RE-ASSESSMEN 3 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Jumlah Asesor Kompetensi NO SUMBER DANA 2006 s/d 2016 TAHUN2017 Jumlah 2017 TOTAL Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 1. Asesor Kompetensi Mandiri 45.598 940 1.484 674 413 1.370 827 856 1.013 - 7.577 2. BNSP 40 132 57 19 9 257 1.524 806 470 1.389 836 7.834 53.432

Jumlah Sertifikasi NO SUMBER DANA 2006s/d 2016 TAHUN 2017 Jumlah 2017 TOTAL Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1. Dana Mandiri 2.759.881 30.849 26.473 18.658 40.585 51.767 22.657 23.951 - 214.940 2. BNSP 35.732 2.974.821 Catatan : Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) tahun 2017 adalah sebanyak 46.460 orang, sedang dalam pelaksanaan.

Data Sertifikasi Per Sektor NO SEKTOR Jumlah2006 s/d2016 TAHUN2017 Jumlah 2017 TOTAL Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 1. TeknologiInformatikadanKomunikasi (KemenKominfo) 66.656 432 515 376 2.111 2.894 867 1.476 8.671 75.327 2. PariwisatadanKebudayaan(Kemen Pariwisata) 140.998 581 1.828 2.578 3.719 8.978 4.157 8.404 30.245 171.243 3. Ketenagakerjaan(TKI) 1.999.897 10.759 9.000 2.980 4.960 6.400 3.744 5.540 43.383 2.043.280 4. Ketenagakerjaan 46.729 377 1.082 189 1.184 2.949 2.130 1.636 9.547 56.276 5. Industri 109.172 717 2.757 1.012 2.885 4.900 650 1.985 14.906 124.078 6. PerbankandanJasaKeuangan 133.295 585 1.395 1.774 242 2.265 5.421 551 12.233 145.528 7. Perkoperasian 8.035 704 - 287 991 9.026 8. ESDM 35.111 180 138 142 232 351 680 402 2.125 37.236 9. Perhubungan 10.789 533 441 48 222 295 182 416 2.137 12.926 10. Kesehatan 8.965 2.361 24 63 187 8.529 229 11.393 20.358 11. KecantikandanSPA 31.790 1.461 517 1.207 933 4.118 35.908 12. DalamNegeri 1.492 86 1.578 13. Keamanan 2.644 253 22 344 640 1.259 3.908 14. AnekaJasaLainnya 41.079 729 93 752 433 537 496 421 3.461 44.540 15. KelautandanPerikanan 49.806 4.868 6.552 352 396 2.612 250 15.734 65.540 16. Kehutanan 2.587 73 60 28 990 52 236 16 1.455 4.042 17. Perdagangan 1.333 114 34 17 53 20 311 1.644 18. PekerjaanUmum 1.594 - 147 16 96 70 6 335 1.929 19. Pertanian 30.411 4.224 23 34 214 442 11 5.044 35.455 20. PendidikandanKebudayaan 37.498 2.151 1.528 8.297 21.412 9.220 3.169 1.729 47.506 85.004 TOTAL 2.759.881 30.849 26.473 18.658 40.585 51.767 22.657 23.951 214.940 2.974.821

Daftar LSP Terlisensi BNSP NO TAHUN LSP PIHAK 1 LSP PIHAK 2 LSP PIHAK 3 JUMLAH 1 2006 - 2014 38 4 100 142 2 2015 137 8 35 180 3 2016 263 14 45 322 2017 198 24 27 249 636 50 207 JUMLAH KESELURUHAN LSP SAMPAI 18 SEPTEMBER 2017 893

TERIMA KASIH