Masalah Korupsi di Indonesia ( Good Public Governance)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

Bab 6 LINGKUNGAN GLOBAL.
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
Oleh : Akhiar Salmi, S.H., M.H.
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NAMA: 1. DIAH AYU FITRIANA (7) 2. PRISKA YUNDA PRATISTA (18)
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM CGPI PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA for further detail, please visit
MATERI 4 WARALABA Usaha Waralaba (franchising)akhir-akhir berkembang pesat di Indonesia. Usaha ini dipelopori oleh pengusaha-pengusaha Amerika. Usaha ini.
Gratifikasi Dasar Pemikiran:
KINERJA APARATUR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
1 Pertemuan 22 GOOD CORPORATE GOVERNANCE Matakuliah : F 0384 / SEMINAR PASAR UANG DAN PASAR MODAL Tahun : Semester Genap 2004 / 2005 Versi : 0 / 0.
Memahami Esensi Roadmap GCG OJK
Menjangkau yang tak Terjangkau
Audit atas aktifa tetap Di susun oleh : Sukarda : RRC1C014 Rani lestari sinaga : RRC1C Andhika pratama : RRC1C m. Gigih pamugha : RRC1C
Kasus Audit BPK di Depnaker
KAJIAN TREN PENANGANAN KASUS KORUPSI TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
Pasar Valuta Asing.
I. PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL
TANTANGAN BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
CONTOH SOAL.
Launching Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Materi 11.
Akuntansi Perubahan Harga
K-15 KODE ETIK DAN PELANGGARAN DI PASAR MODAL
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA PENGARUH MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KUALITAS for further detail, please visit
Etika Prilaku dari Pelaku Bisnis
1 Modul 5 Pertemuan ke 5 Oleh : SUHARMADI,DRS.AK.MM.MSi
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
Metodologi Assessment GCG
Peranan Corporate Governance
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
Febri Diansyah Peneliti Hukum, Indonesia Corruption Watch
Kasus Pajak PT. Freeport McMoran Indonesia Panji Adhitya Ishak Elyzabeth Mauli Kirana Wulandari Rizka.
Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Laili Nur Izzati for further detail, please visit
KPK Oleh: SHENDY Riyan c. ( ) Nurradinda D. ( )
JOLANDA MONA AUGUSTIN / IK-PAGI
Isu dan Riset Kontemporer Corporate Governance
Assalamu’alaikum Wr. Wb
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ESA UNGGUL
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
Materi 11.
KASUS SIMULATOR SIM.
Organ Perusahaan & Pemangku Kepentingan
Takut dijerat gratifikasi iPod, 4 Hakim Agung sambangi KPK
Aplikasi Pajak dari Bentuk Badan Hukum
Yuni mustika. s ( ) Astri tia anggini ( ) Ermi Kurnia
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
Kelompok VIII Venna Melinda Putri Pertiwi
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
Basuki tjahaja purnama (Ahok) Profile : Nama : Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM Tgl lahir : Rabu, 29 Juni 1966 Karir politik ahok : 1)Anggota Komisi II DPR.
KASUS PENGGELAPAN PAJAK OLEH PT. ASIAN AGRI GROUP
GRATIFIKASI Adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian: uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa.
Ketua DPR RI ( ) Ketua Umum Partai Golkar periode Ketua Fraksi Golkar periode Desember 2015 Mundur Dari Jabatan.
MATERI 1 FIRMA (PARTNERSHIP)
Komisi Pemberantasan Korupsi
Pengertian Tata Kelola Perusahaan
Cost Benefit Analysis.
KELOMPOK 9 EPI-A Ratih Kuntari Dewi ( )
PEMBEKALAN KONSENTRASI PRODI AKUNTANSI SEMESTER GENAP 2017/2018
Transcript presentasi:

Masalah Korupsi di Indonesia ( Good Public Governance) PERTEMUAN #13 FEB 909 TATA KELOLA PERUSAHAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ESA UNGGUL

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Diharapkan setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa permasalahan korupsi di Indonesia

Pendahuluan Menurut Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) lembaga yang ditunjuk Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk melakukan penilaian tata kelola perusahaan menurut ASEAN Governance Scorecard: Sejumlah perusahaan BUMN terjerat kasus korupsi. Mulai dari PT PAL, PT Garam, hingga PT Askrindo terseret kasus rasuah yang menyebabkan pencopotan Direktur Utamanya. Maraknya kasus korupsi di perusahaan milik negara tersebut dinilai karena kurang bagusnya tata kelola (good corporate governance/GCG) yang memenuhi standar internasional.

Pendahuluan Pada Tahun 2016, perusahaan yang dinilai IICD lebih dari 100 perusahaan publik di Indonesia dengan kapitalisasi market terbesar namun masih sedikit yang menerapkan GCG, termasuk dalam memerangi korupsi.

Kasus Mantan Dirut Garuda Indonesia tersangka kasus dugaan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK menetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia sebagai tersangka dugaan suap pembelian mesin pesawat dari Rolls Royce Inggris. KPK juga menetapkan pendiri PT Mugi Rekso Abadi sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan Dirut Garuda tersebut dalam kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls Royce Plc kepada PT Garuda Indonesia. "Tersangka ESA diduga menerima suap dari tersangka SS dalam bentuk uang dan barang," ujar Wakil Ketua KPK. Laode M Syarif, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (19/1) sore.

Kasus Beberapa beberapa media di Indonesia melaporkan tersangka yang ditetapkan KPK sebagai Emirsyah Satar, yang menjabat Direktur Utama Garuda sejak Maret 2005 hingga mengundurkan diri pada Desember 2014. Menurut KPK, pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang disebut SS memberi suap kepada mantan Dirut Garuda itu dalam bentuk uang sebesar sekitar Rp20 miliar serta barang setara Rp 26,76 miliar yang tersebar di Indonesia dan Singapura. Pemberian tersebut diduga untuk memenangkan proyek pengadaan pesawat Airbus dalam kurun 2005-2014 dalam program pengadaan 50 pesawat Airbus A330.

Kasus Dalam keterangan sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengungkapkan, kasus ini terungkap setelah pihaknya bekerja sama dengan lembaga antikorupsi Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau) dan Inggris (Serious Fraud Office). Sebelumnya, Lembaga antikorupsi Inggris Serious Fraud Office (SFO) menemukan adanya konspirasi untuk tindak korupsi dan suap oleh Rolls-Royce di Cina, India, dan pasar-pasar lainnya.

Kasus Rolls-Royce sudah meminta maaf 'tanpa syarat' atas kasus-kasus yang terjadi dalam rentang waktu hampir 25 tahun. Pengadilan Inggris memerintahkan produsen mesin jet itu untuk membayar denda dan biaya sebesar £497 juta (sekitar Rp 8,1 triliun) ke kantor SFO, lembaga yang pernah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan ini. Dan produsen mesin jet terbesar dari Inggris, Rolls-Royce, sudah menyatakan akan membayar denda sebesar £671 juta (atau sekitar Rp11 triliun) untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan otoritas Inggris dan Amerika Serikat, termasuk dengan sebuah pihak Indonesia.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH