PERJANJIAN KINERJA Dr. Asropi, MSi. MEDAN, FEBRUARI 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Advertisements

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara
TENTANG TATA PERSURATAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
Ruang Lingkup PP 39/2006 dan Pengenalan Aplikasi e-Monev Daerah
Perencanaan Pembangunan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Pembiayaan Pembangunan
Pembiayaan Pembangunan
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Metodologi Penelitian Kualitatif Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Tanggapan terhadap Renstra DPR-RI
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pembiayaan Pembangunan
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TINJAUAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
PENGEMBANGAN MANAJEMEN LABORATORIUM INOVASI PEMERINTAH DAERAH
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
ANGGARAN (PPA)-SKPD PADA BADAN KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG
BAGAN ALIR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI DAERAH
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI JAKARTA 28 SEPTEMBER 2010
SELAMAT DATANG PESERTA
LAPORAN PRAKERIN DI ASISTEN ADMINISTRASI
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PERJANJIAN KINERJA.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pembiayaan Pembangunan
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
EVALUASI implementasi SAKIP
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
Tata Cara Penanganan Pengaduan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PERJANJIAN KINERJA Dr. Asropi, MSi. MEDAN, FEBRUARI 2016 asropimsi@yahoo.com 081386099760 Alamat blog: http://asropi.wordpress.com/ SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA MEDAN, FEBRUARI 2016

Perjanjian Kinerja: Who ? K/L , Ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga Unit organisasi eselon I, Ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Pimpinan unit organisasi Satuan Kerja dan Unit kerja eselon II, Ditandatangani Pimpinan Unit orgnisasi dan pimpinan unit kerja

Perjanjian Kinerja: To Whom and When? Disusun setelah instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disyahkan

Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja, meliputi: Pernyataan penetapan kinerja Lampiran perjanjian (formulir penetapan kinerja)

Perjanjian Kinerja LOGO LEMBAGA PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT K/L/PEMDA Perjanjian Kinerja LOGO LEMBAGA

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA/SKPD Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja

Formulir Perjanjian Kinerja SKPD Perjanjian Kinerja