SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembukuan & LPJ Bendahara
Advertisements

Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Akuntansi Kas dan Bank, dan Akuntansi Persediaan
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Keuangan Daerah
BUKU KAS UMUM Saldo pada BKU dinamakan Saldo Buku
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN DI BIDANG
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
S E L A M A T D A T A N G 2017 PESERTA SOSIALISASI INSPEKTORAT
INSPEKTORAT WILAYAH VI
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
Inspektorat Kabupaten Sleman
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Perbendaharaan Negara
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
Penatausaan Pengeluaran
SISTEM DAN OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN BLU-UNDIP
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
GAMBARAN UMUM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
SEKILAS INFORMASI I.BOS  Temuan hasil pemeriksaan: 1)Terjadi perbedaan pagu anggaran yang dikirim di BPPKAD dengan pagu yang ada di sekolah. 2)Permendikbud.
Penjelasan teknis Reviu
Transcript presentasi:

SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017 Selasa, 25 Juli 2017

Disampaikan oleh : Aristy Indria Sari, SE Kasubid Verifikasi dan Akuntansi 2. Munita Arisanti, SE, MM Staff Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Hasil Pemeriksaan BPK RI diserahkan Bupati dan Ketua DPRD tanggal 7 Juni 2017

Wajar Tanpa Pengecualian Opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian ( W T P )

LHP atas Sistem Pengendalian Intern Belum Sepenuhnya Memadai No.66B/LHP/XVIII.SMG/05/2017 Temuan : Penatausahaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh UPT Puskesmas di Kabupatan Cilacap Belum Sepenuhnya Memadai

Rekomendasi BPK : Meninjau kembali Perbup Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program JKN pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kab Cilacap untuk memuat ketentuan mengenai proses verifikasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN serta verifikator baik di tingkat UPT Puskesmas maupun Dinas Kesehatan.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERATURAN PER UU AN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU NO 1 TAHUN 2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU NO 33 TAHUN 2004 tentang Perimbangan Keu antara Pusat & Daerah Permen 13 Tahun 2006 tg PKD PP NO 58 TAHUN 2005 tentang PKD PP NO 71 TAHUN 2010 tentang SAP PERDA NO 8 THN 2007 tentang PKD

Dokumen kelengkapan SPJ 1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Tunai 3.Buku Simpanan/Bank 4. Buku Pajak 5. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek 6. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

BIAYA ADM BANK, PAJAK DLL BUKU KAS UMUM Penerimaan dari JKN PENERIMAAN Pendapatan Bunga Bank Pemungutan Pajak BELANJA SESUAI DPA PENGELUARAN BIAYA ADM BANK, PAJAK DLL Penyetoran Pajak

Buku Kas Tunai Kecuali transaksi dari Belanja LS Memuat semua transaksi-transaksi seperti di Buku Kas Umum Kecuali transaksi dari Belanja LS

Memuat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui Rekening Bank BUKU SIMPANAN BANK Memuat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui Rekening Bank

BUKU PAJAK : Memuat transaksi pemungutan dan penyetoran pajak - PPN - PPh 21 - PPh 22 - PPh 23, dll

Buku Pengeluaran per Rincian Obyek Memuat semua pengeluaran yg berdasarkan UP, GU, LS dan TU per Rekening/Rincian Obyek

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Berisi Rekap Belanja Per Kegiatan Per Rekening berdasarkan LS (Gaji/Barang Jasa) GU/TU