BAB V KEBIJAKAN FISKAL.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERIMAAN PEMERINTAH
Advertisements

Oleh : Tanti Novianti, MSi
AGGREGATE DEMAND II Applying IS - LM.
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
Bab 11 PERMINTAAN AGREGAT 2.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kebijakan Moneter dan Fiskal
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Tarif Pajak Rika Kharlina Ekawati.
PEREKONOMIAN 3 SEKTOR Oleh : Lies Sulistyowati.
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
Kebijakan Ekonomi Fiskal
BAB X PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG & JASA & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
BAB 11 KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
Permintaan Agregat I: Membangun Model IS-LM Oleh: Muhammad Iqbal Wati Nursila.
Keseimbangan ekonomi tiga sektor
Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
ECONOMIC FOR BUSINESS (II)
EKONOMIKA 2 KaitanBerbagai Pengertian dalam Ekonomi Makro
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
INFLASI Izzani Ulfi, SE.Sy., M.Ec.
PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
UDINUS.
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
PENERIMAAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN FISKAL.
Jenis dan Tarif Pajak.
PRODUKSI NASIONAL PERPUTARAN PEREKONOMIAN
Keseimbangan Ekonomi 3 Sektor
BAB VIII STRUKTUR PERPAJAKAN.
KEBIJAKAN FISKAL PENGERTIAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
BAB 5 KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR
DISKUSI Apa yang dimaksud dengan keseimbangan pendapatan nasional, break event point, MPC dan MPS ??? Jelaskan dampak masuknya pemerintah dalam perekonomian.
DASAR – DASAR PERPAJAKAN
KEBIJAKAN MONETER BAB - IV. KEBIJAKAN MONETER BAB - IV.
UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
TARIF PAJAK Hafiez Sofyani, SE., M.Sc..
Ekonomi Makro.
Keseimbangan Ekonomi 3 Sektor
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Keseimbangan Ekonomi 3 Sektor
KEBIJAKAN FISKAL.
Inflasi Pertemuan ke-4 Teori Ekonomi Makro I.
KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM
5 Bab Perpajakan.
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
PAJAK.
PERDEBATAN KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI: ATURAN KEBIJAKAN MONETER, ATURAN KEBIJAKAN FISKAL, INKONSISTENSI WAKTU DAN KEBIJAKAN KELOMPOK 10: ADHITYA PUTRI UTAMI.
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA
PERTEMUAN 6.
Teori Makro Ekonomi (Macroeconomics Equilibrium)
KEBIJAKAN FISKAL KUWAT RIYANTO, SE, M.M
PENERIMAAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
PENERIMAAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Transcript presentasi:

BAB V KEBIJAKAN FISKAL

DEFINISI & PENGERTIAN Penerimaan pemerintah berasal dari Pajak (tax)/T. Pengeluaran pemerintah notasi yg digunakan adl Government Expenditure (G).

a. Pajak Secara Hukum,Pajak didefinisikan sbg iuran wajib kpd pemerintah yg bersifat memaksa & legal (berdasarkan UU), shg pemerintah memp. kekuatan hukum (mis. Denda/kurungan penjara) utk menindak wajib pajak yg tdk memenuhi kewajibannya.

Secara ekonomi, Pajak didefinisikan sbg pemindahan sumber daya yg ada di sektor RT & perush ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung.

KLASIFIKASI PAJAK Pajak Objektif,Mis: PPN dikenakan kpd mereka yg membeli brg & jasa kena pajak. Pajak Subjektif, Mislnya Pajak Penghasilan Pajak Langsung, mis : PPh, PBB Pajak tidak langsung, mis : Pajak Undian

TARIF PAJAK Pajak Nominal, Mis : pengenaan Pajak Pendapatan sebesar 50, maka ditulis T = 50. Pajak persentase 1. Pajak Proporsional, Mis : berapapun besarnya pendapatan maka PPh nya tetap 20%.

2) Pajak Progresif, Mis : UU No 2) Pajak Progresif, Mis : UU No. 17/2000 mengenai PPh, tarif Penghasilan kena pajak utk pribadi <= Rp.25 juta / tahun tarif pajaknya 5%, PKP di atas 25 Juta – 50 juta / tahun tarif pajaknya 10% dst. 3) Pajak Regresif, tarif pajak makin rendah pada saat penghasilan meningkat.

PENGARUH PAJAK THD PENDAPATAN & KONSUMSI Pajak Nominal mempengaruhi pendapatan Disposable (pendapatan yg siap dipakai). Pajak nominal tidak mengubah sensivitas konsumsi (MPC). Yg berubah adl konsumsi otonomus yg menjadi lbh kecil. Pajak Proporsional mempengaruhi perubahan MPC

POLITIK ANGGARAN 1. Anggaran Tidak Berimbang Anggaran defisit Jika pemerintah menempuh kebijakan ini maka disebut “Kebijakan Fiskal Ekspansif”. b. Anggaran Surplus, Maka kebijakan pemerintah ini disebut “Kebijakan Fiskal Kontraktif”.

2) Anggaran Berimbang, Ada dua hal utama yg ingin dicapai oleh pemerintah yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL r r1 Fiskal Kontraktif Fiskal Ekspansif Y2 Y0 Y1 Y IS2 IS0 IS1

b. Dampak Kebijakan Fiskal Ekspansif thd Inflasi r r0 Fiskal Ekspansif Y2 Y0 Y1 Y IS0 IS1 r1 Moneter Ekspansif LM1 LM0

Jika tambahan pengeluaran pemerintah akan menghasilkan tambahan output keseimbangan yg beberapa kali lipat, bukankah lebih baik pemerintah terus menerus meningkatkan anggaran defisitnya???????

SLOPE KURVA IS DAN LM r LM r6 r5 IS6 IS5 r4 IS4 r3 IS3 r1 IS1 IS2 Y O INTERVAL KEYNES INTERVAL ANTARA INTERVAL KLASIK