Pengertian Kebijakan Publik Apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Thomas R. Dye). Sejumlah aktivitas pemerintah, baik langsung atau melalui perantara, yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan warga negara (B. Guy Peters).

Proses Kebijakan Publik Serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah Lebih berorientasi pada kepentingan publik Merupakan proses yg rumit dan komplek Untuk mengkajinya dibagi dalam tahapan-tahapan. Menurut Linblom (1986) terdiri dari :

Tahap-tahap Kebijakan Tahap Formulasi Kebijakan Tahap Pengesahan kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan

1.Tahap formulasi kebijakan Merupakan langkah pertama Terdiri beberapa kegiatan : Perumusan masalah, penyusunan agenda, pencarian legitimasi, pemilihan alternatif dan pernyataan kebijakan Proses politik lebih dominan

Pada formulasi kebijakan Masalah yg masuk dlm agenda kemudian dibahas dg terlebih dahulu didefinisikan dan dicari pemecahan masalah terbaik Akan muncul berbagai alternatif pemecahan masalah Masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik

Perencanaan Kebijakan Publik Isu Kebijakan Publik : sebelum masalah masuk ke agenda kebijakan akan menjadi isu terlebih dahulu Isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi, eksplanasi, dan evaluasi masalah Isu tersebut akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah publik Bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai maka akan masuk ke dalam agenda kebijakan

Tahap penyusunan agenda Tahap dimana para pejabat yg dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Tidak semua masalah publik dapat masuk ke dalam aenda pemerintah

Agenda Kebijakan Adalah sebagai tuntutan2 agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu Tidak semua masalah akan masuk ke dalam agenda kebijakan tetapi harus berkompetisi Peran elit politik sangat besar untuk mendorong suatu isu masuk menjadi agenda kebijakan

Kriteria2 isu yg masuk dlm agenda Kebijakan (Lester & Stewart) Isu melampaui proporsi krisis Isu punya sifat partikularitas Mempunyai aspek emosional & human interest Mendorong pertanyaan menyangkut kekuasaan, legitimasi dan masyarakat Isu menjadi trend /diminati banyak orang

2 . Tahap pengesahan Kebijakan Proses menjadikan sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum Dilakukan setelah proses negosiasi, kompromi, bergaining dsb

3. Tahap Implementasi Kebijakan Tahap dimana kebijakan/proram yang sudah diputuskan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah Kebijakan diimplementasikan dg memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing sehingga implementasi kebijakan akan mendapat dukungan para pelaksana atau mungkin akan ditentang oleh para pelaksana

3. Tahap Implementasi Tanpa implementasi, suatu kebijakan akan sia-sia Merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan

4. Tahap Penilaian kebijakan/ Evaluasi Kebijakan Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauhmana kebijakan tersebut Mampu menyelesaikan masalah Sejauhmana Kebijakan tersebut meraih dampak yang diinginkan Dilakukan guna menguji kemampuan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah Dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan Dari tahap ini akan ditentukan masa depan kebijakan tsb