TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Advertisements

SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

Business Process PA INPUTPROCESSOUTPUTOUTCOMEIMPACT Rencana Strategis dan Rencana Aksi Sistem Manajemen Kinerja Data, Analisis, & Rekomendasi Hasil Monev.

BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah

GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.

Latar Belakang Kemajuan terkait pembangunan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diamanatkan kepada Kemen PPPA telah.

Draft Pedoman konsultasi RAPERDA PA: Mar 2012

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,

Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK

Hadi Utomo KHA, pasal 4 REVIEW KOMPREHENSIF implementasi KHA seluruh negara REVIEW KOMPREHENSIF perundang-undangan nasional,

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

Focal Point Produk Hukum

DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.

EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) TAHUN 2017

DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR

Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016

PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS

KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.

Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010

BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON

HAK PENDIDIKAN ANAK BERDASARKAN HAM

LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA

KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:

Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA

NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA

TEMU REGIONAL II KETAHANAN KELUARGA

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.

KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.

PUHA Konsep dan Pengertian

Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BAGI HAK-HAK ANAK DI ACEH.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI

KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018

SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN

Evaluasi dan Rencana Kerja

Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD

Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang

TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.

Mengenali hak anak dalam KHA (Kovensi Hak Anak. Harapan yang ingin di capai Peserta dapat mengenali dan memahami hak- hak anak yang terkandung di dalam.

PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur

PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.

RANCANG BANGUN SIGA SULSEL

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?

Transcript presentasi:

SAMBUTAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011 Hotel Aston Cengkareng, 14 Desember 2011

Temu Koordinasi KLA Nasional Pengukuhan komitmen bersama untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi di masa depan melalui: pemenuhan hak-hak anak Indonesia menjamin perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Mempersiapkan SDM Unggul di Masa Depan Pemenuhan Hak Anak Strategi/Sistem Pembangunan Anak Holistik, Integratif, Berkelanjutan --- >>> KLA Koordinasi Sinergitas

Kebijakan KLA (2009-2011) Peraturan Menteri: Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian KLA Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan

KLA Indonesia menjadi bagian dari Jaringan KLA Internasional Asia Pasifik Layak Anak Bilateral: Spanyol Viet Nam Jepang Korea

Indikator KLA Terdiri dari 31 indikator 5 (lima) kluster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus.

Upaya Percepatan KLA Meningkatkan Peran Pemerintahan Provinsi Temu Koordinasi KLA Tingkat Provinsi: 15 Agustus 2011 Menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting, a.l: penetapan kabupaten/kota wilayah pengembangan KLA; langkah-langkah untuk mempercepat perwujudan KLA di setiap provinsi. Pelatihan bagi kabupaten/kota: pelatihan sistem pendataan pelatihan website KLA

Gugus Tugas KLA: Koordinasi Di Tingkat Kabupaten/Kota: Peran aktif Bappeda dlm mengkoordinasikan perencanaan Tingkatkan kapasitas Badan PP dalam mengawal perencanaan, pelaksaanaan, monev dan pelaporan Di Tingkat Nasional: telah terbentuk Gugus Tugas KLA Tingkat Nasional Tingkatkan peran aktif Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mengembangkan kebijakan/program/inisiatif kegiatan yang mampu mendukung percepatan perwujudan KLA.

SDM berkualitas tinggi Membangun Anak-Anak Indonesia Pemerintah Dunia Usaha Masyarakat 5 KLASTER HAK ANAK

Terima kasih.... www.KLA.or.id