SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) TAHUN 2015
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
{PROFIL SDMK PROVINSI}
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
URGENSI SIPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENYEMPURNAAN DATABASE SIPD Jawa Barat, September 2017 Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
HASIL PENCERMATAN SUBSTANSI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU DATA TANGGAL 23 – 24 FEBRUARI DI BOGOR TIM TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PKTL DAN PEMDA.
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH E-Database SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Permendagri 98 Tahun 2018 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017

SIPD menjadi satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah AMANAT UU 23/2014 Pasal 274: Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pasal 391: Pemda wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pasal 394: Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dikenai sanksi SIPD menjadi satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah

PASCA UU 23/2014 IMPLIKASI Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional; dan Perubahan nomenklatur kelembagaan di daerah yang diatur dalam PP 18/2016 Dalam perencanaan dibutuhkan data yang diklasifikasikan berbasis urusan

SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH SIPD Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mencapai target nasional yang dilakukan melalui koordinasi teknis pembangunan Pasal 258 & Pasal 259 UU23/2014 Perlu dukungan data dan informasi yang akurat, update, dan akuntabel Rapat Koordinasi Teknis Wilayah I dan Wilayah II Sinkronisasi data Pusat dan Daerah untuk terwujudnya single database nasional Pengawalan usulan daerah dalam Musrenbangnas 2017 efektivitas dan efisiensi sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah

Pembangunan Daerah (SIPD) Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pengertian : Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

PERAN SIPD DALAM PERENCANAAN Input Perencanaan Output Perencanaan Proses Perencanaan Data dan Informasi pembangunan daerah yang valid, update dan akuntabel Analisis pembangunan daerah Perumusan kebijakan Penyusunan dokumen rencana pembangunan Dokumen rencana pembangunan Menjawab permasalahan & kebutuhan pembangunan Pencapaian target pembangunan

SIPD DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERSIAPAN RANCANGAN AWAL RANCANGAN MUSRENBANG RANCANGAN AKHIR PERATURAN DAERAH 1 2 3 4 5 6 Instrumen untuk: Pengolahan data dan informasi Evaluasi Capaian Periode sebelumnya SIPD Analisis Isu-Isu Strategis Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

INTEGRASI DATABASE SIPD DAN SDDKN/SDDKD Pusat Data Nasional Integrasi Database SIPD SDDKN Sistem Informasi K/L Lain Dalam rangka mewujudkan Single Entry & Single Database Integrasi antar sistem informasi dapat dilakukan jika terdapat kesamaan karakter database

KONSEP SIPD SIPD LAMA SIPD BARU Proses pengumpulan data yang belum terfokus untuk perencanaan Konsep keterisian data adalah hal yang utama, belum kepada tujuan penggunaan data sehingga berdampak pada rendahnya komitmen Pemda dalam pengelolaan SIPD Dalam kelompok data, jenis data, dan elemen data masih tercampur antara data dan informasi SIPD LAMA Fokus kepada data untuk perencanaan pembangunan daerah Data berbasis urusan SIPD sebagai intrumen evaluasi pembangunan daerah Pengembangan SIPD menjadi 4 bagian (e- Database, e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev) SIPD BARU

PERAN PENGELOLA SIPD BAPPEDA Kabupaten OPD Kabupaten Mengkoordinir pembentukan tim dengan mengikutsertakan seluruh OPD Mengkoordinir rapat koordinasi Melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pengumpulan data Berkoodinasi dengan tim SIPD Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan data bagi OPD berbasis urusan BAPPEDA Kabupaten Melakukan pengumpulan dan pengisian data sesuai kesepakatan pada rapat koordinasi Berkoordinasi dengan Bappeda selaku ketua Tim OPD Kabupaten

STRUKTUR ELEMEN DATA SIPD SAAT INI BERBASIS URUSAN (UU 23/2014) Existing 8 Kelompok data 31 Jenis data 2.691 Elemen data Saat ini 3 Kelompok data (Urusan wajib, urusan pilihan dan data umum) 32+2 Jenis data (data kumulatif dan data olahan/analisis) 3.077 elemen data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang mencakup : Kondisi geografis daerah Demografi; Potensi sumber daya daerah; Ekonomi dan keuangan daerah; Aspek kesejahteraan masyarakat; Aspek pelayanan umum; dan Aspek daya saing Daerah. 1527 Variabel Data* 1081 Elemen Data* 335 Sub Elemen Data* 134 Sub-Sub Elemen Data* Total 3.077*

EVALUASI KETERISIAN DATA SIPD No Kab/Kota 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) Rata-rata 1 Kabupaten Siak 92.55 89.06 90.26 94.18 2.26 73.66 2 Kota Pekanbaru 79.85 68.23 85.95 86.77 64.16 3 Kabupaten Indragiri Hulu 58.64 58.66 58.62 63.52 1.49 48.19 4 Kabupaten Kampar 53.44 58.57 63.34 51.13 1.04 45.50 5 Kabupaten Rokan Hulu 83.89 56.76 37.74 47.07 45.09 6 Kabupaten Kuantan Singingi 80.31 66.58 50.03 13.02 41.99 7 Kabupaten Kepulauan Meranti 36.49 40.48 40.03 36.81 30.76 8 Kota Dumai 41.65 45.81 30.34 24.51 11.09 30.68 9 Kabupaten Pelalawan 33.25 18.06 14.48 12.77 2.99 16.31 10 Kabupaten Bengkalis 28.35 9.35 9.15 11.20 11 Kabupten Indragiri Hilir 13.01 13.88 20.83 3.44 10.23 12 Kabupaten Rokan Hilir 0.81 0.22 16.54 3.51

Dokumen SIPD (Bappeda) Penginputan SIPD Tahun 2016 Bappeda Provinsi Input Data Dokumen SIPD (Bappeda) Dokumen Perencanaan Bappeda Kab/Kota Tahun 2017 Input Data OPD Provinsi OPD Kab/Kota Dokumen SIPD (Bappeda) Dokumen Perencanaan

Tampilan Dashboard SIPD Tahun 2013 Tampilan Dashboard SIPD Tahun 2017

Tampilan Utama SIPD Tampilan Utama SIPD Tahun 2013 Tampilan Utama SIPD

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan Adanya dukungan dan komitmen Perangkat Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional Peran Bappeda kepada Perangkat Daerah dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru Masukan dari Perangkat Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen data