PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK E-VOTING GELOMBANG I TAHUN 2015

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

Advertisements

POTENSI KERAWANAN PEMILU

Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.

HAK GUNA USAHA Untuk Kepastian Hukum

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SESUAI DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PP NOMOR 43 TAHUN 2014

Fungsi dan Wewenang BPPT Keppres 103 tahun 2001

Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI

MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN RELAWAN KELOMPOK KERJA NASIONAL (POKJANAS) GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU 2014.

Pelaku usaha pangan hasil pertanian

STRATEGI PENGAWASAN PEMILU

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS | PLP-BK LOKAKARYA & PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMDA LOKAKARYA & PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMDA MELIBATKAN.

RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK

SALAM ADHYAKSA.

BIMTEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PPS

EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.

Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.

PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010

Pilkada serentak: Peluang dan tantangan

PENYELENGGARAAN PEMILU

Pemutakhiran Data Pemilih dalam

PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.

KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017

PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017

Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden

KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEBIJAKAN TENTANG PERANGKAT DESA

Yang Plus-Plus dan yang Minus-Minus di Revisi UU Pilkada

Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah

Alur Penyusunan Kebijakan Pilkades Serentak di Kab. Sukabumi

Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah

PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup

DIALOG NASIONAL INOVASI TIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK SECARA ELEKTRONIK

Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang

PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA

PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER

PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS

Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR

Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017

TERKAIT VERIFIKASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU

SINGARAJA, SELASA, 18 SEPTEMBER 2019

Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kemloko Kecamatan Nglegok

MUNSIR SALAM KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU PROVINSI SULTRA Disampaikan pada Kegiatan RAKERNIS PENINGKATAN SDM BAWASLU KAB/KOTA dan PANWASCAM GELOMBANG.

TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018

REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018

PAPARAN Pembangunan Kapal Perikanan TA Oleh : ALI AMSYAH SITOMPUL,SE KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PEMERINTAH KABUPATEN.

1 09/05/ Undang-undang No. 6 Tahun PP. No. 43 Tahun Permendagri No. 112 Tahun 2014 Yang Diubah Dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.

SELAMAT DATANG DAN SEMANGAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI

1 TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA Oleh : Didi Hermantho, SSTP, MM NIP Pengawas Pemerintahan Madya Pembina Tingkat I (IV/b)

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.

RAPAT PLENO DPHP PEMILU 2019 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PESIDI KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG.

Transcript presentasi:

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK E-VOTING GELOMBANG I TAHUN 2015 KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK E-VOTING GELOMBANG I TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERSEBARAN DESA/KEL DI KAB. EMPAT LAWANG PETA PERSEBARAN DESA/KEL DI KAB. EMPAT LAWANG

MENUJU KAB. EMPAT LAWANG RUTE PERJALAN MENUJU KAB. EMPAT LAWANG JALUR UDARA JALUR DARAT KAB. EMPAT LAWANG DAPAT DI TEMPUH DALAM WAKTU 90 MENIT PERJALANAN DARAT DARI BANDARA SILAMPARI DI KOTA LUBUK LINGGAU DAN DARI KOTA LUBUK LINGGAU KE KAB. EMAPAT LAWANG DI TEMPUH DENGAN WAKTU 90 MENIT. DARI KOTA LUBUK LINGGAU KE KAB. EMAPAT LAWANG DI TEMPUH MELALUI JALUR DARAT DENGAN WAKTU 90 MENIT.

DAREAH KAB.EMPAT LAWANG POTENSI DAREAH KAB.EMPAT LAWANG 1. PERTANIAN SUMBER-SUMBER PENGHASILAN 2. PERKEBUNAN 3. TAMBANG 4. DLL

PILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DENGAN SITEM E-VOTING GELOMBANG I TAHUN 2015 DASAR HUKUM UU NO 6 TAHUN 2014 PP NO 43 TAHUN 2014 PERMENDAGRI 112 TAHUN 2014 PERDA NO 2 TAHUN 2015 PERBUP NO TAHUN 2015

TAHAPAN KEGIATAN PERNCANAAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PENGANGGARAN

PANITAIA TINGKAT KABUPATEN PANITIA TINGKAT DESA TAHAPAN PERENCANAAN 1. IDENTIFIKASI, KEBUTUHAN DAN PEMBENTUAKA 2. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT E-VOTING PANITAIA TINGKAT KABUPATEN PANITIA TINGKAT DESA TIM TEKNIS DARI KABUPATEN TIM PENGAWAS TINGKAT KECAMATAN SATGAS PENGAMANAN 3. IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH 4. PENGECEKAN PEDOMAN TEKNIS OPRASIONAL

TAHAPAN PELAKSANAAN WORK SH0P SERTIFIKASI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERTIFIKASI TIM TEKNIS E-VOTING PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN PILKADES (PERDES) PENETAPAN BALON KADES YANG TELAH DISELEKSI PANITIA TINGKAT DESA PENDATAN DP4 ( DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIH ) PENETAPAN DPS ( DAFTAR PEMILIH SEMENTARA ) PENDATAAN DAN PENETAPA DPTB ( DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN ) SELEKSI ADMINISTRASI BEKAS BALON KADES SELKSI KOPENTENSI BAKAL CALON KADES PENETAPAN CALON KADES DAN NOMOR URUT PENANDATANGAN FAKTA INTEGRITAS DAN PENGAKUAN SIAP MENANG DAN KALAH PENETAPAN DPT ( DAFTAR PEMILIHAN TETAP ) MASA TENANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PELAPORAN HASIL PILKADES PENYELESAIAN SENGKETA PELANTIAKAN KADES TERPILIH

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA JUMLAH TPS DAN BILIK SUARA DARI HASIL INDENTIFIKASI DAN KAJIAN YANG DI LAKSANAKAN DITENTUAKAN JUMLAH TPS DISETIAP DESA 1 (SATU) TPS DENGAN JUMLAH BILIK DI SESUAIKAN

E-VOTING BAIK UNTUK DI GUNAKAN REKOMENDASI E-VOTING BAIK UNTUK DI GUNAKAN PERBAIKAN PERANGKAT ALAT E-VOTING AGAR LEBIH PRAKATIS

DAN TERIMA KASIH