UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
outline Latar Belakang Kerangka Teori permasalahan solusi
Advertisements

Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
Nama Anggota Kelompok :  Firza Faiz Afifi  Febri Aryvyanto  Fela Pramestika  Nasimatus Shobakh
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
Galih Setiawan. for further detail, please visit
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
Definisi: Kimia Dasar (General Chemistry) adalah bagian dari Ilmu Kimia yang mempelajari Hukum-hukum dasar yang berlaku pada materi, dasar-dasar sifat.
IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 1109/2007
SISTEMATIKA KARYA ILMIAH
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
Rino Rezananda – for further detail, please visit
Judul : Nurqomariah ( / ) for further detail, please visit
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
Landasan Hukum Pasar Modal Pertemuan ke-02
Login. Loading... Active Inactive Close By.. PLAY.
KERANGKA HISTORIS PEMBENTUKAN UU NO
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Anggota Kelompok : Andika Riau Nanda - Frenki -
Penyusunan STATUTA PTS Jakarta, 4 – 5 November 2015
Pengantar Issue Profesional dan Sosial TI
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
Bab IV: Sumber daya Genetik, Perbenihan dan Perbibitan
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PERLINDUNGAN KONSUMEN
TELAAH KURIKULUM FISIKA 1
KONSEP PAJAK PENGHASILAN
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
I. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :  Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
UU REPUBLIK INDONESIA NO
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Membangun Budaya Kerja yang Terstruktur dan Terencana di Unit Kerja
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
APLIKASI ADMINISTRASI PENGOBATAN PADA KLINIK KEJAYAAN Faris Halid /
Login.
for further detail, please visit
ANALISIS FUNDAMENTAL SEBAGAI TOLOK UKUR SEBELUM Muhammad Risza Maulana
Matakuliah : F Aturan Pasar Modal
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
APLIKASI Rosita Vollyana,
Oleh : Satria Prayoga,S.H.,M.H.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PEMBUATAN WEBSITE TEKNIK SIPIL CIVILFORFUTURE DENGAN RIZKI SLAMET NUGROHO for further detail, please visit
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
SISTEMATIKA UU NO. 12 TAHUN 2011
ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI PERANGKAT LUNAK
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
PERATURAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PERMENKES NO.900/VII/2002 TENTANG REGISTRASI & PRAKTEK BIDAN
(sebagai urusan pemerintahan)
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
UNDANG UNDANG KESEHATAN
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
PEMBUATAN for further detail, please visit
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kenny Wiston Law Offices American Grill Building 6 th Floor Jl. Tanjung Karang.
Transcript presentasi:

UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman Disusun oleh Beni Pusanding Tuah (11649) Winiariyasti (11680) Meta Harkitawati (11695) Okti Wulandari (11730) Wildan Karim (11741)

Pendahuluan Latar belakang Pembangunan pertanian Sistem budidaya tanaman Persaingan pada era globalisasi

2. Tujuan Untuk mengetahui dan memahami batasan-batasan mengenai sistem budidaya tanaman seperti yang telah diatur dalam undang-undang no 12 tahun

Pembahasan Indonesia merupakan negara yg kaya akan SDA dan SDM UU RI No 12 th 1992 tentang sistem budidaya tanaman

UU No 12 th 1992 ketentuan umun perencanaan budidaya tanaman penyelenggaraan budidaya tanaman sarana produksi tata ruang dan tata guna tanah budidaya tanaman pengusahaan, pembinaan dan peran masyarakat penyerahan dan tugas pembantuan Penyidikan ketentuan pidana ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Bab I Terdiri dari 4 pasal dari pasal 1 sampai 4 Berisi mengenai ketentuan umum atau gambaran umum kegiatan sistem budidaya tanaman Diharapkan masyarakat mampu memahami istilah dan kegiatan dalam sistem budidaya tanaman

Bab II Terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 5 dan 6 Berisi mengenai perencanaan budidaya tanaman

Bab III Terdiri dari 30 pasal dari pasal 7 sampai 36 Berisi mengenai penyelenggaraan budidaya tanaman

Bab IV Terdiri dari 7 pasal dari pasal 37 sampai 43 Berisi mengenai sarana produksi

Bab V Terdiri dari 2 pasal dari pasal 44 sampai 45 Berisi tentang tata ruang dan tata guna tanah budidaya tanaman

Bab VI Terdiri dari 5 pasal dari pasal 47 sampai 51 Berisi tentang pengusahaan

Bab VII Terdiri dari 6 pasal dari pasal 52 sampai 57 Berisi tentang pembinaan dan peran serta masyarakat

Bab VIII Terdiri dari pasal 58 dengan 3 ayat Berisi tentang enyerahan urusan Dan tugas pembantuan

Terdiri dari pasal 59 dengan 3 ayat Berisi tentang penyidikan Bab IX Terdiri dari pasal 59 dengan 3 ayat Berisi tentang penyidikan

Terdiri dari 4 pasal Berisi tentang ketentuan pidana Bab X Terdiri dari 4 pasal Berisi tentang ketentuan pidana

Terdiri dari pasal 64 Berisi tentang ketentuan peralihan Bab XI Terdiri dari pasal 64 Berisi tentang ketentuan peralihan

Bab XII Terdiri dari 2 pasal dari ayat 65 sampai 66 Berisi tentang ketentuan penutup

Penutup Sistem budidaya tanaman merupakan bagian dari pembangunan pertanian Tujuan penyusunan Undang-undang ini tidak lain adalah untuk memberikan landasan hukum bagi sistem budidaya tanaman