DUKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TERHADAP UPAYA PENINGKATAN INVESTASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
Advertisements

Bab II Kegiatan Bisnis dalam Sistem Berjalan dan Kebutuhan Sistem Baru
PENGATURAN LABEL PRODUK PANGAN DAN NON PANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN PASAR DOMESTIK dr. Bayu khrisnamurti wakil menteri KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11.
M.Rudy A Zikrus Solihin Arief Rahman Satya Putra
INFRASTRUCTURE FRAMEWORK REGULATORY FRAMEWORK ORGANIZATIONAL FRAMEWORK
Aspek bisnis di bidang TI
ASPEK HUKUM E-BUSINESS
Regulasi bisnis Online
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
1 Doing Business 2008: Pesan Inti 1.Kondisi dunia usaha Indonesia perlahan membaik. Laju perubahan perlu ditingkatkan. 2.Peringkat Indonesia dalam “kemudahan.
Pajak Penghasilan Final
Aspek Perijinan dalam Kewirausahaan
Hukum Jual Beli Perusahaan
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
PIHAK DALAM KARTU KREDIT
ASPEK HUKUM F. Hafiz Saragih M.Sc.
SOSIALISASI IZIN USAHA TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN
PAKET KEBIJAKAN DEREGULASI XII KEMUDAHAN MEMULAI USAHA BAGI UKM
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
KPPOD Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
PENYEDERHANAAN URUSAN DI BIDANG PERTANAHAN
MANFAAT INVESTASI DAN KENDALA DALAM INVESTASI
Disampakan Pada seminar Nasional Politeknik Piksi Ganesha
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
Entrepreneurship Center Universitas Dian Nuswantoro
OLEH: YUSNEDI, SH, M.Hum SABRINA UTAMI, S.IP, M.Si
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
SURAT NIAGA/BISNIS Pengertian
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
Supply Chain Management (SCM) E-Business dan Supply Chain
PENILAIAN KELAYAKAN USAHA
Bali Nusa Dua Convention Center,
Pajak Penghasilan Final
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Surat Pemberitahuan (SPT)
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Presented by: Cempaka Paramita,
KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
INDONESIA Ease of Doing Business 2018
FIERA INAYA MARTADIPUTRI TIARA DWI PUTRI
General Affair (Izin Usaha)
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
KEPAILITAN DAN PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
Iklim Investasi & Ketenagakerjaan pada Negara Demokrasi dan Komunis (Studi komparatif Indonesia dan Vietnam) Disusun oleh : Dodi Santoso Prodi : Magister.
Perlindungan Konsumen
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
BIDANG USAHA DAN MANEJEMEN DALAM USAHA KECIL DAN MENENGAH
PENDIDIKAN LATIHAN DAN
ASPEK BISNIS BIDANG TI.
SURAT NIAGA/BISNIS Pengertian
PROF. AMZULIAN RIFAI, SH.LLM.Ph.D
PAILIT (KEBANGKRUTAN INDONESIA)
Disampaikan oleh : FULLY HANDAYANI RIDWAN
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
ONLINE SINGLE SUBMISSION
SURAT NIAGA/BISNIS Pengertian
Oleh : Chairina, S.Kom, M.TI
Kebijakan Penyelenggaraan
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
REFORMASI REGULASI DI INDONESIA
Struktur Pasar Modal. OTORITAS PASAR MODAL : BAPEPAM-LK (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN) TUGAS (UU PASAR MODAL NO.8 PASAL 3) Melakukan.
Perubahan alamat Perusahaan
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

DUKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TERHADAP UPAYA PENINGKATAN INVESTASI Disampaikan oleh: Lasminingsih, S.H., LL.M. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan

EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) di INDONESIA 10 INDIKATOR TINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA YANG DITETAPKAN BANK DUNIA, YAITU : Memulai Usaha (Starting Business); Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit); Pencatatan Tanah & bangunan (Registering Properties); Pembayaran Pajak (Paying Taxes); Akses Perkreditan (Getting Credit); Penegakan Kontrak (Enforcing Contract); Penyambungan Listrik (Getting Electricity); Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders); Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency); dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors).

EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) di INDONESIA DULU , KEKAYAAN ALAM YANG MELIMPAH, TENAGA KERJA YANG MURAH, LETAK GEOGRAPHY DSB, JADI DAYA JUAL SEKARANG, EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) DI INDONESIA KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN USAHA DI INDONESIA

EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) di INDONESIA Menurut Laporan Bank Dunia (Indonesia Economic Quarterly), Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia: Tahun 2016, Indonesia menempati peringkat 106; dan Tahun 2017, Indonesia menempati peringkat 91. Peringkat perlu ditingkatkan. Berbagai upaya perbaikan pada seluruh indikator yang ada, yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga terus dilakukan.

EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) di INDONESIA Dalam rangka mendukung upaya peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia, Kementerian Perdagangan telah melakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan dan peraturan khususnya yang terkait dengan indikator Memulai Usaha (Starting Business)

EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) di INDONESIA Memulai Usaha (Starting Business) PERUBAHAN YANG DILAKUKAN Menyederhanakan Prosedur Perijinan Sebelumnya untuk memulai usahanya pelaku usaha harus melalui 13 (tiga belas) prosedur dengan waktu 47 (empat puluh tujuh) hari, dengan biaya Rp 6,8 – 7,8 juta. Sekarang, hanya melalui 7 (tujuh) prosedur selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya Rp 2,7 juta.

EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) di INDONESIA Mempersingkat waktu penerbitan SIUP dan TDP SIUP dan TDP diterbitkan secara simultan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar (Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Permendag 14/M-DAG/PER/3/2016); Mempermudah proses perizinan di bidang perdagangan Proses perizinan dilakukan secara online dan tanda tangan elektronik (Permendag Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature);

EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) di INDONESIA SIUP tidak perlu diperbaharui (Permendag Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan); Persyaratan untuk memperbaharui TDP dikurangi (Permendag Nomor 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan).

EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) di INDONESIA Upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi Selain kemudahan dalam memulai usaha, Kementerian Perdagangan juga melakukan perubahan kebijakan/peraturan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan usaha (dalam berbisnis) dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi.

TERIMA KASIH