PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR BIDANG P2PL SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN Oleh : Ir. Rudolf, M.Kes

PROVINSI KALIMANTAN BARAT GENDER MAINSTREAMING CWSHP PROVINSI KALIMANTAN BARAT COMMUNITY WATER SERVICE HEALTH PROJECT

VISI & MISI RPJMD 2008-2013 MISI: VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA MISI: Meningkatkan sistem pelayanan dasar Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah. Meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan Menggali dan mengembangkan Nilai-nilai dan keragaman budaya Mengembangkan sumberdaya lokal Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan.

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH STRATEGI KHUSUS: Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah. Strategi Kebijakan Pengalokasian APBD. Strategi Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Strategi Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan. Strategi Kebijakan Pengembangan SDM. Strategi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Strategi Kebijakan Pembangunan Infrstruktur Dasar Strategi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik Strategi Kebijakan Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah Strategi Kebijakan Pembangunan Investasi Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah Perbatasan STRATEGI UMUM: Fokus kepada program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) tinggi terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat Standarisasi setiap kegiatan pembangunan, menuju standar nasional dan standar internasional

Arah Kebijakan Umum Bidang: Arah Kebijakan: Pendidikan Meningkatkan kualitas lulusan (output) dan penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Kesehatan Meningkatkan derajat kesehatan makro dan mikro dan peningkatan akses masyarakat terhadap terhadap pelayanan kesehatan, dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan Kemiskinan Meningkatkan pemberdayaan/partisipasi masy. Ketenagakerjaan Menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Pertanian Meningkatkan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian Lingkungan Hidup Meningkatkan dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar kelak tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang

KONDISI SOSIAL - EKONOMI KALBAR 2005-2009 INDIKATOR 2005 2006 2007 2008 2009 Jlh. Penduduk (juta) 4,05 4,11 4,17 4,25 4,32 Pertumbuh.PDRB (%) 4,69 5,23 6,02 5,42 4,76 Inflasi 14,43 6,32 8,56 11,19 4,91 Pengangguran (%) 8,61 7,06 6,47 5,41 5,44 Kemiskinan (%) 14,24 13,3 12,9 11,07 9,30 AHH ( Thn) 65,2 66,0 66,1 66,30 66,45 Melek Huruf 88,32 88,99 89,4 96,56* HDI 66,2 67,08 67,53 68,17 68,79 Sumber Data : BPS 2009 -2010 . * Dinas Pendidikan Prov. kalbar

REALISASI INDIKATOR SOSIAL - EKONOMI THD TARGET RPJMD 2008 -2013 INDIKATOR 2008 2009 2010 RPJMD REAL REAL*) Pertumb. Ekon (%) 6,16 5,42 6,27 4,76 6,30 5,35 PDRB/Kapita (jt rp) 10,70 11,39 11,65 12,47 12,66 Inflasi 4,66 11,19 4,08 4,91 4,22 3,70 Pengangguran (%) 6,96 5,41 6,94 5,44 6,91 4,62 Kemiskinan (%) 12,51 11,07 12,01 9, 30 11,08 9,02 AHH 70,3 66,30 71,0 66,45 72,3 Melek Huruf 93,6 89,4 94,6 89,70 96,5 HDI 71,4 68,17 72,6 68,79 75,2

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2008 - 2013 Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat; Meningkatkan kecerdasan Sumber Daya Manusia; Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat; Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Manajemen Pemerintahan, dan Pelayanan Publik; Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar; Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan; Meningkatkan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian, serta Ketahanan Budaya

Tantangan Prov Kalbar Memenuhi target cakupan PHBS sebesar 90% pada tahun 2013 Konsekuensi agar target tsb tercapai maka: Infrastruktur air minum harus memadai Infrastruktur sanitasi harus memadai Promosi dan kampanye PHBS harus berkesinambungan Sinergi antar program harus terjadi AMPL harus menjadi program prioritas di semua level Sistem pengelolaan data AMPL harus dilakukan HARUS ADA KOMITEMEN SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN AMPL Semakin berkurangnya cadangan sumber air baku dan permasalahan lain yang mengancam pembangunan AM dan PL tidak berkelanjutan

PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDER Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan utk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan Meningkatkan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak Menyempurnakan perangkat hukum dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan KDRT Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak Memperkuat kelembagaan,koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan program dan kegiatan.

LATAR BELAKANG Pengarus utamaan gender dalam Pembangunan Nasional sudah dikukuhkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Inpres No.9 Tahun 2000. Konferensi PBB, sebanyak 140 negara menetapkan bahwa pentingnya biro perempuan dalam setiap pemerintahan. Berbagai studi menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dan kesetaraan gender dalam bidang AMPL signifikan dampaknya bagi keberlanjutan pembangunan AMPL. Kebijakan Nasional AMPL pada butir ke-6 menyatakan “Keterlibatan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan”.

GENDER MINESTREAMING pada CWSHP Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Pemberdayaan Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pembangunan sarana fisik Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Promosi Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dukungan Implementasi dan Koordinasi Proyek Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Melibatkan Masyarakat Melibatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengoperasian serta Monitoring dan Evaluasi Dilakukan Secara Partisipatif. Keterlibatan Penuh Masyarakat Kesetaraan Gender

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI CWSHP di PROPINSI KALIMANTAN BARAT

KENDALA / HAMBATAN PARTISIPASI PEREMPUAN IMPLEMENTASI FISIK TINGKAT DESA: Struktur Organisasi : Tercukupi 30% Implementasi : Dibawah 30 % Disebabkan: Peran tradisi, yang menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi. Hidupnya 100 persen untuk keluarga. Pembagian kerja jelas perempuan di rumah, laki-laki di luar rumah. Peran transisi, mempolakan peran tradisi lebih utama dari yang lain. Sehingga peran gender bagi masyarakat adalah mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan.

KETERBATASAN SUMBER DAYA PEREMPUAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN. Kekurangan Sumber Daya Perempuan. Jabatan Penting di Pemerintahan didominasi oleh laki-laki

SEKIAN DAN TERIMA KASIH Willing to help others SEKIAN DAN TERIMA KASIH