Pengembangan E-government

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Regulasi Pengembangan E-Government
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Keterbukaan Informasi Publik
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MELALUI DISHUBKOMINFO DALAM PENGELOLAAN DATA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAR ES SALAM, S.Kom, M.Si Kepala Seksi Sarana.
PENGELOLAAN WEBSITE PEMDA KENDAL
Website dishubkominfo.
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
Pemerintah Kota Lubuklinggau
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
POLSTRANAS.
PENGEMBANGAN E GOVERMENT
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Anggota kelompok: 2.Fransisko(Mia 1/19) 1.Bagus (mia 1/06)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
TITIN FATIMAH XI TKJ 2.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
AKUNTABILITAS KINERJA
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
E-Government 27 Sept 2010.
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
WEBSITE DESA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah PERTEMUAN – 11 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
FORUM KONSULTASI PUBLIK
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
Pengelolaan website pemerintah daerah
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Pengembangan E-government Di Kabupaten Madiun

A. Kebijakan 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E Government; 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/ MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi 4 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018; 5 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Madiun;

B. Kelembagaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Madiun; 1 Peraturan Bupati Madiun Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2

Jaringan Infrastruktur LAN Local Area Network 21 SKPD Wi-Fi Wireless 15 kecamatan 8 Kelurahan dan 14 SKPD Wi-Fi Area Hot Spot Berada di beberapa titik lingkup dalam yaitu : Ruang Rapat Retno Dumilah, Pendopo Muda Graha dan Pendopo 15 kecamatan. Hot Spot

Website & Aplikasi Web. Apli kasi Desa Wi-Fi 62 Website 29 Aplikasi Aplikasi Keuangan Desa Desa

Jaringan Wireless LAN

Jaringan LAN

Website pemerintah Kab. Madiun

Aplikasi

6 A. Kebijakan tentang Domain Desa.id Permenkominfo nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar nama Domain Instansi Penyelenggara Desa.id

VISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN PERIODE TAHUN 2013-2018 Visi : “KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA TH 2018” Misi : 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN RAKYAT BERBASIS AGRO DAN BERWAWASAN BISNIS 2. MENINGKATKAN SISTEM SOSIAL YANG DINAMIS, BERKEADILAN DAN BERBUDAYA . 3. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 4. MENINGKATKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA.

Visi dan Misi Bappeda Kab. Madiun Tahun 2013-2018 “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang strategis, menuju terwujudnya Kabupaten Madiun lebih sejahtera 2018” Misi: Melaksanakan perencanaan yg koordinatif, integratif, analisis, advokatif dan evaluatif dalam pelaksanaan pemb. di bidang infrastruktur, ekonomi, sosbud dan tata pemerintahan daerah. Melaksanakan menajemen data dalam rangka pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan akuntabilitas pemb. daerah. Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Menjalankan organisasi dan tata laksana Bappeda yang professional. Mewujudkan e-government melalui pembangunan sistem informasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

From a little at begin to get the big after