EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
2. Penyusunan dan Penetapan APBD
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
Pemerintah Kota Prabumulih
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
RAKOR MONEV BULAN OKTOBER 2007
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Inspektorat Kabupaten Sleman
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BARANG/JASA PEMERINTAH
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
SELAMAT DATANG ROMBONGAN PEMKAB MAGELANG
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
APBN DAN APBD.
PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (dalam rangka Penyesuaian/Inpassing ) Direktorat Pengembangan Profesi.
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kementerian Kesehatan
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
SMEP Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan
E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO

Dasar Pengumuman RUP Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tetang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada aksi ke 48 tentang Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, yang salah satu indikatornya dengan diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo Nomor 10/XI/DPRD/2015 dan Nomor 10/XI/KB/2015 tertanggal 24 Nopember 2015 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016,

5 Tahun Pengadaan Barang/jasa Sejak Berdiri ULP 30 September 2011, hingga tahun 2015 ini telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebanyak 820 paket Konstruksi Barang/Jasa Konsultansi Total 549 169 102 820

Realisasi Jumlah Paket 5 tahun

Realisasi Pagu Anggaran 5 tahun

Berdasarkan Sumber Dana 2015 JUMLAH PAKET PAGU APBD 239 178.073.244.930 Dana Keistimewaan 15 7.477.128.000 APBN 8 8.509.831.000 Tugas Pembantuan 2 4.666.734.000 KONI 1 470.250.000 RSUD 32.800.000.000  Jumlah 266 231.997.187.930

Efisiensi dari PBJ 5 Tahun

% sisa lelang per bidang pekerjaan Tahun Sisa Lelang   Konstruksi % Barang/jasa Konsultansi 2011 - 1.215.101.012 19,12 2012 4.297.723.899 8,78 5.343.870.486 10,04 36.736.000 7,4 2013 3.961.102.657 4,19 5.854.494.781 15,76 882.342.500 16,4 2014 9.040.102.799 7,17 3.704.852.464 15,70 901.055.100 13,5 2015 17.298.929.355 14.903.217.731 1.820.133.600

Jumlah lelang ulang

RENCANA UMUM PENGADAAN 2016 Sesuai dengan SiRUP sd Tgl 17 Desember 2016 Pukul 08.00 WIB sbb: