PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERENCANAAN SDM PERENCANAAN adalah proses penentuan langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang. PERENCANAAN SDM adalah langkah-langkah yang.
Advertisements

ANALISIS BEBAN KERJA DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PNS TAHUN
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
KEMENTERIAN AGAMA DISEMINASI REFORMASI BIROKRASI
DASAR-DASAR ANALISIS JABATAN
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
Tim Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Palu 2012
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
Penyusunan Formasi Melalui eFormasi.
Biro Organisasi dan Tata Laksana
ANALISIS JABATAN.
Analisis Kesenjangan Jabatan
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
ANALISIS BEBAN KERJA.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
JABATAN YANG DIBAHAS DIARSIR
Kebutuhan Jumlah Pegawai
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Kebijakan Perencanaan
PENYUSUNAN PETA JABATAN
MANFAAT ANALISIS JABATAN
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SISTEM APLIKASI RENPEGFOR
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57A TAHUN 2016   TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA.
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Manajemen Umum Kepegawaian
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
ANALISIS JABATAN (JOB ANALYSIS)
TRAINING OF TRAINER (ToT) “ANALISIS JABATAN” FISIP-UB
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
INPASSING Pranata Komputer.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
Pemerintah Kabupaten Blitar
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
HASIL ANALISA DAN REKOMENDASI URAIAN JABATAN
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Kebutuhan Jumlah Pegawai
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
JABATAN YANG DIBAHAS DIARSIR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Perhitungan Beban Kerja dalam Rangka Efektivitas Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Cirebon, 8 November 2018.
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
Contoh penyusunan skp.
PENYUSUNAN PETA JABATAN
Transcript presentasi:

PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN PUSDIKLAT INDUSTRI, UNIT PENDIDIKAN DAN BALAI DIKLAT INDUSTRI Yogyakarta, 20-22 April 2016

MEKANISME PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN Penyusunan kebutuhan jabatan yang terencana dan terukur dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu : Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja Peta Jabatan Dari ketiga tahapan tersebut, kemudian dapat ditentukan proyeksi kebutuhan jabatan setiap tahun hanya dengan mengganti jumlah pejabat yang pensiun per jenis jabatannya.

TAHAPAN MEKANISME PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI Tugas Pokok & Fungsi ANJAB Nama Jabatan Ikhtisar Jabatan Uraian Tugas Analisis Jabatan Informasi Jabatan ABK Analisis Beban Kerja Kebutuhan Pegawai Peta Jabatan Kebutuhan Pegawai

ANJAB, ABK & PETA JABATAN Proses analisis data jabatan untuk menghasilkan informasi jabatan ABK Teknik untuk menentukan jumlah pemegang jabatan yang sesuai dengan beban pekerjaannya PETA JABATAN Gambaran nama dan jenjang seluruh jabatan yang tersusun berdasarkan struktur organisasi

PENYUSUNAN ANJAB, ABK & PETA JABATAN DASAR HUKUM Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. Keputusan Menpan Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi. MANFAAT Penataan/penyempurnaan struktur organisasi; Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; Penyusunan rencana kebutuhan riil pegawai sesuai beban kerja; Penilaian kinerja dengan metode Sasaran Kerja Pegawai; Program seleksi, rotasi, dan promosi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai (redistribusi); Bahan penentuan kebutuhan diklat.

Kondisi Lingkungan Kerja URAIAN JABATAN Uraian Tugas Bahan Kerja Alat Kerja Hasil Kerja Tanggung Jawab Wewenang Korelasi Jabatan Kondisi Lingkungan Kerja Keadaan Resiko Bahaya

URAIAN TUGAS Tugas adalah Paparan semua tugas jabatan yg merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja dengan menggunakan peralatan tertentu menjadi suatu hasil kerja Ditulis dg menggunakan kalimat aktif dan menggambarkan tindak kerja (berawalan “me”) Tahapan kerja (proses) adalah langkah-langkah (kegiatan) yang dituliskan secara berurutan dari awal hingga akhir pelaksanaan tugas

URAIAN TUGAS Yang perlu diperhatikan : Langkah-langkah dan bahan kerja kegiatan harus diuraikan dengan detai dan rinci. Uraian jabatan akan menentukan kelas jabatan Ketentuan hukum dimasukan Wewenang dan tanggung jawab harus sinkron dengan nama jabatan Adanya alternatif persyaratan pendidikan yang serumpun.

CONTOH FORMAT ANJAB 1 Nama Jabatan : Pengolah Data Kepegawaian (Sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang bersifat ringkas dan substantif) 2 Unit Kerja a. JPT Kepala Biro Kepegawaian (Mencerminkan tempat atau letak keberadaan suatu jabatan) b. Administrasi Kepala Bagian Perencanaan Pegawai c. Jabatan Fungsional Umum 3 Ikhtisar Jabatan Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengolahan data Analis kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan (Cerminan uraian jabatan dalam bentuk ringkas) 4 Syarat Pendidikan Diploma III Manajemen SDM, Diploma III Manajemen (berikan alternatif pendidikan jangan hanya 1) 5 Syarat Diklat/Kursus Kursus Komputer MS. Office (pelatihan yang mendukung pekerjaannya)

Waktu efektIf Penyelesaian .... Pegawai (1250 jam = 1 pegawai) 6 Uraian Tugas/Hasil Kerja/Beban Kerja/Kebutuhan Pegawai : No Uraian Kegiatan Satuan Hasil Jumlah Hasil Waktu Penyelesaian Waktu efektIf Penyelesaian Kebutuhan pegawai (1 Tahun) (jam) 1 Menerima berkas yang masuk, mengumpulkan dan memeriksa berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data yang tersedia Dokumen 75   2 Menginput data, memeriksa, mengendalikan dan mencatat data yang sudah dientry ke dalam buku agenda serta mengirim berkas yang sudah dientry ke dalam tata naskah 50 100 3 4 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis Kegiatan 24 20 480 JUMLAH ..... .... Pegawai (1250 jam = 1 pegawai) Harusnya tdk digunakan utk di jadikan tugas jabatan dan penghitungan kebutuhan pegawai karena ini bukan tugas pokok

Penggunaan Dalam Tugas 7 Bahan Kerja : No Penggunaan Dalam Tugas (Harus diuraikan dengan rinci dan detail) 1 Pedoman/ Petunjuk Teknis/ petunjuk pelaksanaan Penyiapan draft konsep awal pengolahan data 2   8 Perangkat/Alat Kerja Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas (Alat kerja tidak terbatas pada sarana materiil, dapat juga berupa peraturan, pedoman, prosedur kerja atau acuan lain yang digunakan dalam pelaksanaan tugas) Peraturan dan ketentuan yang berlaku Penyiapan instrument pengambilan data peningkatan kompetensi jabatan Analis Kepegawaian 9 Tanggung Jawab a. Bahan Kerja : Ketepatan dalam pengolahan data kepegawaian 10 Wewenang Bahan Kerja : Menentukan bahan kerja yang sesuai dengan standar/kebutuhan tugas 11 Kolerasi Jabatan Jabatan Unit Kerja/ Instansi Dalam Hal (hubungan kerja yang dilakukan antara jabatan terkait dengan jabatan lain dalam konteks pelaksanaan tugas) Kasubbag Data dan Informasi Pegawai Biro Kepegawaian Konsultasi dan Pelaporan

12 Kondisi Lingkungan Kerja : No Aspek Faktor (keadaan tempat bekerja yang merupakan konsekwensi keberadaan pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas jabatan) 1 Tempat Kerja Di dalam ruangan 2 Udara Sejuk 13 Resiko Bahaya Fisik / Mental Penyebab (Kemungkinan resiko yang terjadi) Kemampuan mata yang berkurang Terlalu lama di depan komputer untuk mengolah data   14 Syarat Jabatan Lainnya Uraian (kompetensi lainnya yang mendukung pekerjaanya) a. Penagalaman Kerja b. Keterampilan Kerja c. Bakat Kerja d. Tempramen Kerja e. Minat Kerja f. Upaya Fisik g. Kondisi Fisik h. Pangkat/Golongan i. Pendidikan dan Diklat dll ...

TERIMA KASIH