BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Advertisements

KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Sekilas tentang Akun Keuangan
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
MEKANISME PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PEMBUKUAN BENDAHARA BOS 2017 Oleh : Hj. Meiyana, EW.
BOS AKUN 52 MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
IMPLEMENTASI PMK NOMOR 168/PMK
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
TIM MANAJEMEN BOS PROVINSI JAWA TENGAH
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana
TAHUN ANGGARAN 2017 Kamis, 16 pebruari 2017
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Inspektorat Kabupaten Sleman
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
SOSIALISASI PELAPORAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH MAPEL PAI DAN BAHASA ARAB MI, MTs DAN MA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DILINGKUNGAN.
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
SOSIALISASI JUKNIS BOS EDISI PERUBAHAN
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Oleh : H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
SISTEMATIKA PELAPORAN BOS 2015
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
Muhammad Nurudin Syah, S.Kom
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PEMBINAAN BOS MI, MTs, ULA DAN WUSTHA
Muhammad Nurudin Syah, S.Kom
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Transcript presentasi:

BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015

TUJUAN Meningkatkan mutu program pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional. SASARAN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madrasah Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah dengan besaran Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) per peserta UAM

KOMPONEN ANGGARAN Akun 521211 : Belanja Bahan (barang habis pakai) Akun 521213 : Honor Output Kegiatan Akun 521219 : Belanja barang non operasional- lainnya Akun 532111 : Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BEBERAPA KEWAJIBAN MADRASAH PENERIMA Menyerahkan Daftar Peserta UAM PAI dan Bahasa Arab (sesuai DNT UN) Menyampaikan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (bermaterai 6.000) Membuat Surat Pernyataan Kesediaan membuat LPJ (bermaterai 6.000) Menyerahkan RKAM Menyusun rekapitulasi penggunaan bantuan Membuat Pakta Integritas (bermaterai 6.000) Membuat Kuitansi penerimaan dana bantuan Menyetor Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan Tidak boleh double accounting dengan bantuan lain (BOS, subsidi Diknas, BSM, dsb.)

PENGGUNAAN DANA BANTUAN Untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten : Belanja Bahan (akun 521211) Honor Output Kegiatan (akun 521213) Belanja modal peralatan dan mesin/alat pemindai (akun 532111) Untuk Madrasah : Belanja barang non operasional lainnya (akun 521219) terdiri dari :

PENGGUNAAN UNTUK MADRASAH (AKUN 521219) HR Pengawas, HR korektor, HR Panitia Madrasah. Penggandaan Naskah / berkas lainnya Alat Tulis Kantor Transport pengawas silang Konsumsi Dan kebutuhan lain yang terkait dengan operasional UAM secara langsung

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN Madrasah penerima bantuan wajib menyerahkan bukti pengeluaran/pembelanjaan/ pembiayaan Madrasah penerima bantuan wajib membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan Pertanggungjawaban seluruh berkas yang berasal dari lembaga menjadi kewajiban KPA dibantu PPK dan Bendahara Pengeluaran

Contoh Komponen Pembiayaan No Contoh Komponen Pembiayaan Penjelasan 1 2 3 Honor ATK / Penggandaan / Konsumsi Transport Pengawas silang Menyertakan SK Kepanitiaan Tanda bukti penerimaan HR yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan Bendahara Madrasah Perhatikan pembayaran pajak sebesar 5% Bukti berupa nota pembayaran resmi dari toko/depot/catering dan berstempel Bukti berupa daftar hadir pengawas dan tanda terima transport

DANA BANTUAN HARUS DIGUNAKAN UNTUK KEBUTUHAN OPERASIONAL YANG BERKAITAN SECARA LANGSUNG DENGAN KEGIATAN UAM

SISTEMATIKA LAPORAN Cover Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (isi sebagaimana dalam BOS, disesuaikan) Pakta Integritas (lihat contoh di Juknis) Surat Pernyataan Kesediaan membuat LPJ Daftar Peserta UAM PAI dan Bahasa Arab (sesuai DNT UN) RKAM Rekapitulasi penggunaan bantuan Bukti-bukti pengeluaran

TERIMAKASIH