LOGO Ady Sriyono Ketua DPD GMPK Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Telp/WA :

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
Pembuatan Program Kerja KKN
POSYANDU.
Sesi 2 a: Kepemimpinan Madrasah
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
SISTEMATIKA DOKUMEN RKP-Des
PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2015 “Transisi Pengakhiran PNPM-Mandiri Perdesaan dalam rangka Pengawalan Implementasi UU Desa”
PADA TAHUN 2025 UNY MENJADI UNIVERSITAS KEPENDIDIKAN KELAS DUNIA BERLANDASKAN KETAQWAAN, KEMANDIRIAN DAN KECENDIKIAAN Disusun Oleh Anggita Sayushi, S.
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Agenda dan Proges Pelaksanaan SIDa di Kabupaten Jepara
PERAN KORKOT.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
TERGANTUNG BLM 2 3 Ttidak menerbitkan mediawarga (mundur 2 langkah)
DANA AMANAH MASYARAKAT
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
PENDAMPINGAN.
PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
S E L A M A T D A T A N G.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2018.
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
MEDIA TAYANG SPB 1.1 PERUBAHAN MENDASAR DESA
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Aturan dan Larangan Kampanye
POSYANDU Devi Angeliana K, SKM, MPH.
Tata Kelola Pemerintahan Desa
DESTANA desa tangguh bencana.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
KEBIJAKAN PEMDES DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA.
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL 2019 PROVINSI MALUKU.
DATA PRIBADI 1. KARANG TARUNA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG.
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
REFORMASI REGULASI DI INDONESIA
TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
POSYANDU. Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan:  Mampu menjelaskan tentang Posyandu  Mengetahui siapa saja yang dapat menjadi seorang kader.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Inovasi Teknologi Tepat Guna untuk Pembangunan Ekonomi Pedesaan Menuju Desa Mandiri Era Industri 4.0 Dr.Ir. Joko Siswanto, MPA. IPU. KK Manajemen Industri.
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

LOGO Ady Sriyono Ketua DPD GMPK Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Telp/WA :

Rumusan Pengawalan  Pengawalan Dana Desa di sini bukan semata-mata memastikan penggunaan anggaran Dana Desa sesuai dengan regulasinya. Tetapi pengawalan di sini adalah, bagaimana caranya mengetahui penyebab tidak terpenuhinya penggunaan anggaran Dana Desa sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. DPD GMPK KAB. SRAGEN

Dasar Hukum dan Kebijakan  UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis menjadi landasan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.  Permendesa No 3/2015 pasal 4 “Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas”  a. Tenaga pendamping profesional  b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau  c. Pihak ketiga  Pasal 10 (1) “Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) terdiri atas Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, atau Perusahaan DPD GMPK KAB. SRAGEN

PEMETAAN MASALAH

DPD GMPK KAB. SRAGEN

Membangun Desa Menjadi Desa Mandiri DPD GMPK KAB. SRAGEN

Pengawalan Menggunakan Medsos  Pendayagunaan Media Sosial, terutama FB  Membuat tulisan terkait temuan, pengaduan atau solusi dari permasalahan yang ada  Menyebarkan program yang sudah jadi kepada masyarakat  Menggunakan FB Pribadi dan FB DPD GMPK Kabupaten Sragen DPD GMPK KAB. SRAGEN

Pengawalan Menggunakan BUMDes  Identifikasi permasalahan di Desa  Kuasai BUMDes di Desa setempat  Mengajak BUMDes di Desa lain untuk ikut mengembangkan program yang ada di BUMDes Mojorejo  Buat Forum Komunikasi BUMDes Kabupaten DPD GMPK KAB. SRAGEN

Identifikasi Permasalahan di Desa Pertemuan dengan Ketua RT, Ketua RW dan Ketua Karang Taruna DPD GMPK KAB. SRAGEN Mendengarkan keluh kesah masyarakat Desa bersama Ketua RT, Ketua RW dan Ketua Karang Taruna Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang. Dalam pertemuan disampaikan beberapa solusi dari GMPK terkait permasalahan yang ada di Desa Mojorejo

Identifikasi Permasalahan Desa (Meminta SPJ Keuangan Desa Mojorejo Tahun ) DPD GMPK KAB. SRAGEN

Program Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) DPD GMPK KAB. SRAGEN  Pohon Gaharu sebagai Program Unggulan Kawasan Perdesaan  Menuju Desa Wisata Gaharu (berbasis Edukasi)  Target akhir bisa menjadi Program Unggulan Kawasan Perdesaan Kabupaten Sragen

PRUKADES DPD GMPK KAB. SRAGEN

Pembentukan Forum Komunikasi BUMDes Kabupaten Sragen

DPD GMPK KAB. SRAGEN Pengawalan Menggunakan PLD, PD dan TA  Mendaftarkan istri menjadi Pendamping Lokal Desa  Bersinergi dengan Pendamping Desa di Kecamatan Karangmalang  Bersinergi dengan Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten Sragen  Ikut dalam Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Karangmalang

LOGO