DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETENTUAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Advertisements

Pokok Bahasan: Aliran-aliran dalam Hukum Pidana Sub Pokok Bahasan:
LAPISAN ILMU HUKUM FILSAFAT HUKUM TEORI HUKUM (Eksplanasi reflektif)
KEBIJAKAN DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA DALAM HUKUM PIDANA
POLITIK HUKUM PENGERTIAN :
RADIKALISME DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
TINDAK PIDANA (STRAFBAAR FEIT )
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
Beberapa Isyu Kriteria Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang
HUKUM DAN KEJAHATAN EKONOMI
M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. PEMBIDANGAN HUKUM.
PENDAHULUAN.
Perkembangan Kriminologi lanjutan
PIPIET PUJI INAYATIEN, Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi di Wilayah Hukum Kota Semarang)
PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI
YURISPRUDENSI dan MAHKAMAH AGUNG
ETNOGRAFI DAN KEJAHATAN
Cyber Law.
POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN Oleh : Askari Razak Disampaikan pada Rakor Para Pemangku Kepentingan.
PENGANTAR HUKUM BISNIS Disampaikan pada Perkuliahan STIE MDP 2014 Ryzky Yan Deriza.
SIFAT MELAWAN HUKUM Penilaian Objektif terhadap perbuatan
PENGANTAR HUKUM BISNIS
SURAT DAKWAAN Hukum Acara Pidana FHUI Depok 2007.
TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TENTANG KEJAHATAN ABORSI (Suatu Studi Komparatif) Oleh: T45LIN.
Percobaan (Poging) Oleh: Riswan Munthe.
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH
Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)
JENIS-JENIS PIDANA.
Berkelas.
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pidana Denda Hukum Sanksi_ 2014.
Pengulangan Melakukan Tindak Pidana
Pengertian, Istilah, dan perkembangan
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
Nilai dan Norma Sosial Pertemuan 06
P E NO L O G I FAKULTAS HUKUM UNIKOM.
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
MANFAAT KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI BAGI HUKUM PIDANA
METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (KULIAH I)
KRIMINALISASI PRAKTIK KEFARMASIAN , SUATU TINJAUAN FARMACOLEGAL
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Pengertian Penologi ? Sutharland
PEMBIDANGAN HUKUM.
Peniup Peluit (Whistle Blowers) dan Pemberlakuan Peraturan
Rumusan Delik Oleh: Riswan Munthe.
SEBUAH MATA KULIAH PENGANTAR
Aliran-aliran Dalam Kriminologi
PENGANTAR KRIMINOLOGI
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
pengantar KRIMINOLOGI : ruang lingkup-obyek-metode
HUKUM PIDANA T I N D A K . P I D A N A
PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA NUR HAYATI, SH, MKn
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Cyber Crime Yasser Arafat, S.H.,M.H.
CYBER LAW.
KEBIJAKAN DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA DALAM HUKUM PIDANA
RKUHP MENGUTAMAKAN “PENJARA” ?
HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGAN SOSIAL Kelompok I : Rahmat Sahputra &Furqansyah.
Penguatan alternatif pemidanaan untuk mencapai keadilan restoratif
Sistem Hukum Indonesia ( bahan 09 ) Bahan 9 Sistem Hukum Indonesia
Sistem Hukum Indonesia ( bahan 05 )
TAAT HUKUM.
BAB I PENDAHULUAN Pengertian Hukum Pidana
Tinjauan Regulasi Kejahatan Internet
Transcript presentasi:

DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KRIMINOLOGI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA Oleh : Ali Masyhar Mustfiy

Penanggulangan TP Penal Non Penal Formulatif Yudicatif/aplicatif eksekusi Non Penal pendidikan Penanaman moral Pemanfaatan teknologi dsb

3 bagian hukum pidana (Marc Ancel) Criminology Criminal Law Penal Policy

Penal Policy Merupakan ilmu sekaligus seni yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik, sekaligus menjadi pedoman bagi penegakan hukum (oleh aparat peegak hukum)

Penaggulangan kejahatan Penal policy Ius constituendum Penaggulangan kejahatan

Perumusan hukum positif secara baik Obyek yang diatur Anatomi perumusan norma (legal drafting)

Obyek yang diatur Kriminalisasi / dekriminalisasi

kriminalisasi Prinsip tujuan Sifat melawan hukum (luas) Cost and benefit principle Kemampuan aparat Penelitian2 kriminologi

Contoh: Lahirnya UU pornografi, ML dll Ditambah / dirubahnya KUHP Dicabutnya UU subversi Merupakan peran / andil penelitian2 kriminologi

Tanpa penelitian kriminologi maka lahirnya UU (pidana) justru akan: membebani masyarakat , useless, overcriminalization, Tidak ada dukungan dalam penanggulangan tindak pidana.

sekian WASSALAM