Sektor Bina Marga Menu Utama.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK
Advertisements

DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Paparan Laporan Pendahuluan
HAK GUNA USAHA Untuk Kepastian Hukum
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (PERMEN PU NO 14/PRT/M/2013)
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
SEKTOR PERIKANAN Menu Utama.
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sektor Sosial Menu Utama.
PERIZINAN SEBAGAI PERANGKAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SELAMAT DATANG PADA PENJELASAN PEKERJAAN
Pelayanan Warga Negara Asing
Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa
PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP) J A K A R T A 10110
BADAN LITBANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kredit Kemitraan 02 Semarang, 23 Maret 2016.
Penerapan SAKIP Menuju PACITAN SEBAGAI TUJUAN INVESTASI DAN TERCIPTANYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN.
SOSIALISASI SITU.
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA Definisi Sistem Informasi SDM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKTOR KEHUTANAN Jenis Perizinan
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN RI
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
RAPAT TEKNIS Pengendalian APBD TA 2016
Imbalan bunga Materi KUP Brevet A-B Terpadu.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
SKKNI subbidang Pertambangan Mineral dan Batubara
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Sistem Penjualan Kredit
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN & TANAH
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
RISALAH LELANG dasar hukum
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
SEKTOR PENGAIRAN Menu Utama.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
Presented by: Cempaka Paramita,
Prosedur Pengurusan Izin Gangguan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
JENIS PROGRAM DAN PELAPORAN KKN
Tata Cara Pengisian Izin Timbun
Tata Cara Pengisian Izin Muat
Tata Cara Pengisian Izin Bongkar
PROSEDUR PENGURUSAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (SIPA)
Kebijakan Penyelenggaraan
DRAINASE. BEST PRACTICE  SISTEM DRAINASE  STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN  OPERASI DAN PEMELIHARAAN  APLIKASI DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN 
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PROSES DOKUMEN LINGKUNGAN “SPPL”
Implementasi Perda Bangunan Gedung Pada Acara Rapat Koordinasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjung Pinang Subdit Standardisasi.
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
N 01 STRUKTUR PENDAPATAN % -1% Daerah 48% PENDAPATAN : RP. 10 M
Transcript presentasi:

Sektor Bina Marga Menu Utama

Jenis Izin Surat Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Untuk Utilitas KEMBALI

Persyaratan Administrasi Surat Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Untuk Utilitas Persyaratan Administrasi Surat permohonan pemakaian tanah untuk utilitas dengan mencantumkan : Nama dan Alamat Pemilik Pekerjaan / Jabatan Jenis Utilitas Lokasi Kegiatan Keperluan Pemasangan b. Surat Pernyataan Pemakaian Tanah untuk Utilitas c. Surat Pernyataan Pelaksanaan Pekerjaan d. Surat persetujuan rekondisi dari Pemkab/Pemkot apabila mengenai bangunan perlengkapan jalan milik Pemkab/Pemkot.uan lain bila diperlukan Next

Gambar Lokasi Rencana Pemasangan Rekapitulasi Hasil Survei bersama Surat Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Untuk Utilitas Persyaratan Teknis : Gambar Lokasi Rencana Pemasangan Rekapitulasi Hasil Survei bersama Metode Pelaksanaan dan Rekondisi Jadwal Pelaksanaan JANGKA WAKTU 2 hari kerja BESARAN RETRIBUSI : Rp. 6.000,- s/d Rp. 20.000,- per Hektometer per Tahun (sesuai Perda No. 7 Tahun 2005 Juncto Pergub No. 43 Tahun 2006). Jenis Perizinan SOP Back

Jenis Perizinan