PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: Trisakti Handayani
Advertisements

MEDIA PRESENTASI PEMBELAJARAN PKN KELAS XIII TPHPI SMK NEGERI 3 PANDEGLANG
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Sistem Politik di Indonesia
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
BAB 7 Otonomi Daerah.
Pertemuan 6 PARTAI POLITIK
DEMOKRATISASI DAN REFORMASI KEAMANAN
Langkah-langkah Strategis
NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN
Skenario Kebijakan.
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.

DEMOKRASI DI INDONESIA
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
TEORI KEKUASAAN SALEHUDDIN, S.Pd., M.Pd. Kekuasaan dalam bidang politik Kekuasaan politik berbeda dengan kekuasaan non politik Kekuasaan sosial Kekuasaan.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
ELEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
Pertemuan 01 Pengertian Pajak Dan Fungsinya
FORMULASI KEBIJAKAN Kelompok 1: Talitha a.a Romario Siti hidayatul j.
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
Sistem Pemerintahan Indonesia
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN
Definition and Approach
Menggunakan Audit Sosial untuk Menilai Kinerja Sosial
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
KONFIGURASI SISTEM GLOBAL
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
BENTUK PROGRAM COMMUNITY RELATIONS
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
Sejarah Dan Perkembangan Kekuatan Politik di Indonesia K2
PENGANTAR Perkembangan budaya Politik masyarakat bergantung pada pendidikan kewargaan dalam sistem politik Ini karena dalam budaya politik terdapat norma,
Tujuan dan Fungsi Partai Politik
Iklan Politik dan Kegagalan Partai Politik disampaikan dalam Diskusi Buku “Media dan Komunikasi Politik” di Universitas Mercu Buana –Jl. Menteng Raya.
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Apa dan Mengapa Demokrasi?
SISTEM POLITIK SEBAGAI ARENA KEKUATAN POLITIK
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
Lobby.
Pengertian Kebijakan Publik
Tugas HTN BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
Negara, Demokrasi Dan Dinamika Kekuatan Politik Masa Reformasi
PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perkembangan Otonomi Daerah
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)
SK2 KD1-2 Part4 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
SILABUS CIVIC DAN PANCASILA
Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
Kontribusi Media Lokal dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
Analisis pemangku kepentingan untuk kebijakan kesehatan
TUGAS DAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
REPRESENTASI FORMAL MENUJU DESA DEMOKRATIS
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)

PENGANTAR Memahami Kekuatan Politik harus dalam kerangka sistem politik; Dalam konteks day to day politik, interaksi dalam sistem politik dapat dipahami dalam konteks pembuatan kebijakan publik. Mengapa?

Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? Kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah dalam menyusun sejumlah keputusan dan rencana tindakan mengenai isu-isu tertentu yang ada dalam sistem politik. Dalam sistem politik yang demokratis, kebijakan publik ini dibuat berdasarkan kaedah yang disepakati bersama. Misalnya, UU dibuat oleh eksekutif dan legislatif; aturan melaksanakan UU dibuat oleh pemerintah dsb.

Namun, biasanya dalam proses pembuatan kebijakan publik tersebut berlangsung tawar menawar politik. Semakin penting individu atau kelompok, maka semakin tinggi kedudukannya dalam proses pembuatan kebijakan publik tersebut. Inilah yang idsebut dengan analisis posisi/kedudukan. Selain itu, ada juga analisis kebijakan yang ditumpukan pada analisis reputasi dan analisis keputusan.

Oleh karena demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia adalah demokrasi perwakilan, maka keberadaan partai politik menjadi penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Misalnya, ini dapat dilihat di dalam parlemen bersama dengan pemerintah. Sementara di luar parlemen mengidentifikasiisu kebijakan bersama masyarakat.

Mengapa perlu kebijakan publik? Kebijakan publik sebagai hasil sebuah proses politik menggambarkan visi dan misi penyelenggara kekuasaan; Kebijakan publik merupakan asas bagi penyelenggara kekuasaan mewujudkan kepentingan kelompok mereka juga kepentingan masyarakat; Kebijakan publik, secara tidak langsung mencerminkan dinamika politik yang terjadi dalam sistem politik

Ringkasnya, kebijakan publik merupakan fungsi output dalam sistem politik. Dalam fungsi output tersebut terdapat beberapa aspek yang saling terkait: Pembuatan Penerapan Ajudikasi: (i) Evaluasi; (ii) Ajudikasi

Bagaimana proses pembuatan kebijakan publik tersebut? Proses identifikasi isu oleh kekuatan politik Penyusunan/perumusan agenda kebijakan Pembahasan agenda kebijakan publik Draft kebijakan publik Diskusi publik terkait dengan kebijakan publik Kebijakan publik Revisi kebijakan publik

Pertanyaan dan tugas Diskusikan dengan kelompok anda terkait dengan peran kekuatan politik di luar parlemen dalam mempengaruhi kebijakan publik. Fokus pembahasan: (a) apa agenda publik apa menjadi perhatian kekuatan politik tersebut; (b) bagaimana bentuk dan mekanisme kekuatan politik itu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik; (c) seperti apa pengaruh dari keterlibatan kekuatan politik tersebut?