Penegakan Hukum di Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Advertisements

Konstitusi dan Rule of Law
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
SELAMAT DATANG.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
GOOD GOVERNANCE.
Disusun Oleh : Kelompok 6
Kepemimpinan Dalam Pembelajaran
Prinsip – Prinsip MBS.
GOOD GOVERNANCE.
OTONOMI DAERAH.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN DAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN
GOOD GOVERNANCE.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Mutu Pendidikan => Rendah
POLITIK DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN Oleh : Askari Razak Disampaikan pada Rakor Para Pemangku Kepentingan.
Loading…Please wait.. KELOMPOK 3 IS the Best
MATERI BAHAN AJAR PPKn KELAS XI
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
FOUNTAIN OF YOUTH. 1. PENGERTIAN BELA NEGARA.
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
WARGA NEGARA INDONESIA
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WN
MANAJEMEN ASSESMENT DAN DAYA DUKUNG PENDIDIKAN
KONSTITUSI & RULE OF LAW
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
HAK ASASI MANUSIA.
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
PERAN PLP DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
Pertemuan 6 DASAR, TUJUAN DAN VISI, PRINSIP, SYARAT, KEWENANGAN, DAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH.
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Politik dan Negara Ahmad Nasher.
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL
Bab 5 Hak Asasi Manusia.
KESADARAN BERKONSTITUSI
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Kebijakan Pemerintah Reformasi Pada Masa Pemerintahan Gus Dur BIDANG
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
Peranan Corporate Governance
PENEGAKKAN DI INDONESIA
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
PRESENTASI PPKN PRESIDEN Afiyah Qurrota (03) Daniswara Ilham(09)
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
WARGANEGARA Oleh : Rani Rias Takim NIM:
Departemen Ilmu Penyakit Dalam Bab I. Kebijakan Umum.
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran UGM
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian
Dinamika Demokratisasi di Indonesia
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum Seperti yang kita ketahui,semua Negara pasti mempunyai peraturan- peraturan dan hukum,dan begitu juga dengan Negara Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang mempunyai peraturan-peraturan hukum, yang sifatnya memaksa seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia harus patuh terhadap peraturan- peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia  bahkan juga memaksa orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang ada di Negara indonesia.

Pentingnya Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum Pemerintah  bertanggung  jawab  penuh  untuk  mengelola  wilayah  dan rakyatnya  untuk  mencapai  tujuan  dalam  bernegara.  pemerintah  wajib  menjamin  hak  asasi  warga  negaranya. tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Visi Pemerintah dalam Penegakan Hukum Ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan. Misalnya saja perbaikan ditubuh Kepolisian RI untuk mendorong Kepolisian yang lebih professional. Karena dari yang saya tahu, hampir semua polisi itu mata duitan. Jika ada yang ditilang, dan yang ditilang itu menyogok maka polisi itu akan dengan mudah terpancing dengan duit tersebut.

Kebijakan yang Perlu Dilakukan Pemerintah dalam Penegakan Hukum Satu hal yang sama sekali tidak boleh dilupakan adalah peran pemerintah dalam perbaikan institusi kejaksaan dan kepolisian yang jelas berada di bawah wewenang pemerintah. kebijakan-kebijakan  pemerintah  ini  harus  terus  didorong  agar mempunyai visi yang lebih jelas dan responsif terhadap persoalan- persoalan yang nyata ada di masyarakat.